Peraturan Badan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan Panitia Pengawas Pemilihan Aceh, Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan, Pengawas Pemilihan Lapangan, Dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Di Aceh

Dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum ini yang dimaksud dengan:
1. Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah semua kegiatan pemilihan yang meliputi tahapan persiapan pemilihan, pendaftaran pemilih, penetapan pemilih, pencalonan;
kampanye, pelaksanaan pemilihan, penetapan pengesahan hasil pemilihan dan pelantikan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan walikota/wakil walikota.
2. Dewan Perwakilan Rakyat Aceh yang selanjutnya disingkat DPRA adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Aceh yang anggotanya dipilih melalui Pemilihan Umum.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota yang selanjutnya disingkat DPRK adalah unsur penyelenggara pemerintahan kabupaten/kota yang anggotanya dipilih melalui Pemilihan Umum.
4. Badan Pengawas Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Bawaslu adalah badan yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik INDONESIA.

5. Panitia Pengawas Pemilihan Aceh yang selanjutnya disebut Panwaslih Aceh adalah Panitia yang dibentuk oleh Bawaslu untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di Aceh berdasarkan UNDANG-UNDANG Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.
6. Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Panwaslih Kabupaten/Kota adalah Panitia yang dibentuk oleh Bawaslu untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di kabupaten/kota di Aceh.
7. Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya disebut Panwaslih Kecamatan adalah Panitia yang dibentuk oleh Panwaslih Kabupaten/Kota yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di kecamatan.
8. Pengawas Pemilihan Lapangan yang selanjutnya disingkat PPL adalah petugas yang dibentuk oleh Panwaslih Kecamatan yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di gampong atau nama lain.
9. Pengawas Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut Pengawas TPS adalah petugas yang dibentuk oleh Panwaslih Kecamatan untuk membantu PPL.
10. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat DKPP adalah lembaga yang bertugas menangani pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh yang selanjutnya disingkat APBA adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Aceh yang ditetapkan dengan Qanun Aceh.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten/Kota yang selanjutnya disingkat APBK adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan kabupaten/kota yang ditetapkan dengan Qanun kabupaten/kota.
13. Hari adalah hari kalender.

(1) Pengawasan penyelenggaraan Pemilihan dilakukan oleh Bawaslu, Panwaslih Aceh, dan Panwaslih Kabupaten/Kota.
(2) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bawaslu, Panwaslih Aceh, dan Panwaslih Kabupaten/Kota dibantu oleh Panwaslih Kecamatan, PPL, dan Pengawas TPS.
(3) Panwaslih Aceh, Panwaslih Kabupaten/Kota, Panwaslih Kecamatan, PPL, dan Pengawas TPS merupakan penyelenggara pengawasan Pemilihan di Aceh yang bersifat ad hoc.

(1) Keanggotaan pengawas Pemilihan yang melaksanakan pengawasan Pemilihan di Aceh terdiri atas:
a. Panwaslih Aceh berjumlah 5 (lima) orang;
b. Panwaslih Kabupaten/Kota berjumlah 5 (lima) orang;
c. Panwaslih Kecamatan berjumlah 3 (tiga) orang;
d. PPL di setiap gampong atau nama lain berjumlah 1 (satu) orang; dan
e. Pengawas TPS berjumlah 1 (satu) orang di setiap TPS.
(2) Keanggotaan Panwaslih Aceh, Panwaslih Kabupaten/Kota, dan Panwaslih Kecamatan dibentuk dengan memperhatikan keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh perseratus).

(1) Panwaslih Aceh, Panwaslih Kabupaten/Kota, dan Panwaslih Kecamatan terdiri atas:
a. ketua merangkap anggota; dan
b. anggota.
(2) Ketua Panwaslih Aceh, Ketua Panwaslih Kabupaten/Kota, dan Ketua Panwaslih Kecamatan dipilih dari dan oleh anggota.

(1) Panwaslih Aceh dan Panwaslih Kabupaten/Kota dibentuk oleh Bawaslu.
(2) Panwaslih Aceh, Panwaslih Kabupaten/Kota, Panwaslih Kecamatan, dan PPL dibentuk paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tahapan pertama penyelenggaraan Pemilihan dimulai dan berakhir 3 (tiga) bulan setelah pelantikan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, dan Walikota/Wakil Walikota.
(3) Pengawas TPS dibentuk 23 (dua puluh tiga) Hari sebelum hari pemungutan dan penghitungan suara dan dibubarkan 7 (tujuh) Hari setelah hari pemungutan suara Pemilihan.

(1) Pembentukan Panwaslih Aceh dan Panwaslih Kabupaten/Kota terdiri dari pengusulan calon oleh DPRA dan DPRK serta penetapan oleh Ketua Bawaslu.
(2) Panwaslih Aceh dan Panwaslih Kabupaten/Kota ditetapkan berdasarkan Keputusan Ketua Bawaslu.

(1) Pembentukan Panwaslih Aceh dilakukan dengan mekanisme:
a. Bawaslu menerima 5 (lima) nama calon anggota Panwaslih Aceh terpilih dan 5 (lima) nama cadangan calon anggota Panwaslih Aceh dari DPRA paling lambat 60 (enam puluh) Hari sebelum waktu pelaksanaan tahapan Pemilihan dimulai, disertai dengan dokumen bukti pemenuhan persyaratan administratif masing-masing calon;
b. Bawaslu melakukan pemeriksaan kelengkapan syarat administrasi calon anggota Panwaslih Aceh

sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan diselesaikan paling lambat 14 (empat belas) Hari sejak nama-nama tersebut diterima; dan
c. calon anggota Panwaslih Aceh yang memenuhi syarat berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam huruf b ditetapkan oleh Ketua Bawaslu sebagai anggota Panwaslih Aceh.
(2) Bawaslu memberitahukan kepada DPRA perihal adanya calon anggota Panwaslih Aceh yang meninggal dunia, mengundurkan diri, atau tidak memenuhi syarat calon anggota Panwaslih Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disertai dengan pemberitahuan nama calon pengganti.
(3) Dalam hal terdapat calon anggota Panwaslih Aceh yang meninggal dunia, mengundurkan diri, atau tidak memenuhi syarat berdasarkan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Bawaslu MENETAPKAN penggantinya dari 5 (lima) nama cadangan calon anggota Panwaslih Aceh yang memenuhi persyaratan administratif sesuai dengan peringkatnya.
(4) Pengambilan sumpah anggota Panwaslih Aceh dilakukan oleh Bawaslu di depan Ketua Mahkamah Syar’iyah.

(1) Pembentukan Panwaslih Kabupaten/Kota dilakukan dengan mekanisme:
a. Bawaslu menerima 5 (lima) nama calon anggota Panwaslih Kabupaten/Kota terpilih dan 5 (lima) nama cadangan calon anggota Panwaslih Kabupaten/Kota dari DPRK paling lambat 60 (enam puluh) Hari sebelum waktu pelaksanaan tahapan Pemilihan dimulai, disertai dengan dokumen bukti pemenuhan persyaratan administratif masing- masing calon;
b. Bawaslu melakukan pemeriksaan kelengkapan syarat administrasi terhadap calon anggota Panwaslih Kabupaten/Kota terpilih sebagaimana

dimaksud dalam huruf a, dan diselesaikan paling lambat 14 (empat belas) Hari sejak nama tersebut diterima; dan
c. calon anggota Panwaslih Kabupaten/Kota yang memenuhi syarat berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam huruf b ditetapkan oleh Ketua Bawaslu sebagai anggota Panwaslih Kabupaten/Kota.
(2) Bawaslu memberitahukan kepada DPRK perihal adanya calon anggota Panwaslih Kabupaten/Kota yang meninggal dunia, mengundurkan diri, atau tidak memenuhi syarat calon anggota Panwaslih Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, disertai dengan pemberitahuan nama calon pengganti.
(3) Dalam hal terdapat calon anggota Panwaslih Kabupaten/Kota yang meninggal dunia, mengundurkan diri, atau tidak memenuhi syarat berdasarkan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Bawaslu MENETAPKAN penggantinya dari 5 (lima) nama cadangan calon anggota Panwaslih Kabupaten/Kota yang memenuhi persyaratan administratif sesuai dengan peringkatnya.
(4) Pengambilan sumpah anggota Panwaslih Kabupaten/Kota dilakukan oleh Bawaslu di depan Ketua Mahkamah Syar’iyah.

Syarat untuk menjadi calon anggota Panwaslih Kecamatan, PPL, dan Pengawas TPS, yaitu:

a. warga negara INDONESIA;
b. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun untuk Panwaslih Kecamatan dan PPL serta paling rendah 18 (delapan belas) tahun untuk Pengawas TPS;
c. setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945 dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
d. mempunyai integritas pribadi yang kuat, jujur, dan adil;
e. memiliki pengetahuan dan keahlian di bidang yang berkaitan dengan pengawasan;
f. berpendidikan paling rendah SLTA atau sederajat untuk anggota Panwaslih Kecamatan dan PPL serta mempunyai kemampuan baca dan tulis dan/atau memiliki pengetahuan di bidang kepemiluan untuk Pengawas TPS;
g. berdomisili di wilayah kecamatan yang bersangkutan untuk calon anggota Panwaslih kecamatan dan di wilayah Gampong yang bersangkutan atau nama lain untuk PPL dan Pengawas TPS, yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk;
h. sehat secara jasmani dan rohani;
i. tidak pernah menjadi anggota partai politik atau partai politik lokal yang dinyatakan secara tertulis dalam surat pernyataan yang sah atau sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota partai politik atau partai politik lokal yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus partai politik atau partai politik lokal yang bersangkutan;
j. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
k. tidak sedang menjadi tersangka, terdakwa atau terpidana;
l. bersedia tidak menduduki jabatan politik, jabatan di pemerintahan dan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah selama masa keanggotaan apabila terpilih;

m. bersedia bekerja penuh waktu;
n. bersedia tidak menjadi calon dalam Pemilihan, setelah terpilih menjadi anggota Panwaslih Kecamatan, PPL, dan Pengawas TPS; dan
o. tidak berada dalam satu ikatan perkawinan dengan sesama Penyelenggara Pemilu.

(1) Anggota Panwaslih Kecamatan ditetapkan dengan Keputusan Ketua Panwaslih Kabupaten/Kota.
(2) Anggota PPL dan Pengawas TPS ditetapkan dengan Keputusan Ketua Panwaslih Kecamatan.

(1) Seleksi anggota Panwaslih Kecamatan dilakukan oleh Panwaslih Kabupaten/Kota melalui tahapan:
a. pengumuman pendaftaran;
b. penerimaan pendaftaran dan berkas;
c. penelitian administrasi pendaftaran;
d. pengumuman hasil penelitian administrasi;
e. menerima tanggapan dan masukan dari masyarakat;
f. seleksi tertulis yang materinya disiapkan oleh Panwaslih Aceh;
g. wawancara; dan
h. penetapan calon terpilih.
(2) Panwaslih Kabupaten/Kota melaporkan proses seleksi anggota Panwaslih Kecamatan di wilayah kerjanya

kepada Bawaslu melalui Panwaslih Aceh.

(1) Pengangkatan calon anggota PPL dilakukan oleh Panwaslih Kecamatan melalui tahapan:
a. penjaringan calon;
b. penerimaan berkas pendaftaran;
c. tes wawancara; dan
d. penetapan calon terpilih.
(2) Penjaringan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh Panwaslih Kecamatan dengan membuka pendaftaran dengan memperhatikan usul, saran, dan masukan dari tokoh masyarakat, tokoh adat, atau tokoh pemuda di wilayah gampong atau nama lain.
(3) Panwaslih Kecamatan MENETAPKAN 1 (satu) anggota PPL dan 1 (satu) cadangan anggota PPL.
(4) Panwaslih Kecamatan melaporkan proses pengangkatan anggota PPL di wilayah kerja kepada Panwaslih Kabupaten/Kota.

(1) Pengangkatan calon Anggota Pengawas TPS dilakukan melalui tahapan:
a. pengusulan calon Pengawas TPS dari PPL kepada Panwaslih Kecamatan;
b. penerimaan berkas pendaftaran;
c. penelitian administrasi pendaftaran;
d. wawancara; dan
e. penetapan calon Pengawas TPS terpilih.
(2) Pengusulan jumlah calon anggota Pengawas TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berjumlah

2 (dua) kali dari jumlah tempat pemungutan suara dalam 1 (satu) gampong atau nama lain.
(3) Pengusulan calon Pengawas TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui tahapan:
a. penjaringan bakal calon Pengawas TPS;
b. penelitian administrasi pendaftaran; dan
c. penetapan calon Pengawas TPS.
(4) Panwaslih Kecamatan melaporkan proses pengangkatan anggota Pengawas TPS di wilayah kerjanya kepada Panwaslih Kabupaten/Kota.

Tata cara seleksi calon Anggota Panwaslih Kecamatan, PPL, dan Pengawas TPS dilaksanakan dengan pedoman yang ditetapkan oleh Bawaslu.

(1) Sebelum menjalankan tugas sebagai anggota Panwaslih Kecamatan, PPL, dan Pengawas TPS wajib mengucapkan sumpah.
(2) Pengambilan sumpah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilakukan oleh Panwaslih Kabupaten/Kota di depan Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama Kecamatan.

(1) Anggota Panwaslih Aceh, Panwaslih Kabupaten/Kota, Panwaslih Kecamatan, PPL, dan Pengawas TPS berhenti antarwaktu karena:
a. meninggal dunia;
b. berakhir masa tugasnya;
c. mengundurkan diri dengan alasan yang dapat diterima;
d. diberhentikan dengan tidak hormat; atau
e. berhalangan tetap lainnya.

(2) Diberhentikan dengan tidak hormat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d apabila:
a. tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota Panwaslih Aceh, Panwaslih Kabupaten/Kota, Panwaslih Kecamatan, PPL, dan Pengawas TPS;
b. melanggar sumpah/janji jabatan dan kode etik;
c. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 3 (tiga) bulan untuk anggota Panwaslih Aceh, Panwaslih Kabupaten/Kota, Panwaslih Kecamatan, dan PPL, serta 7 (tujuh) Hari untuk Pengawas TPS;
d. dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
e. dijatuhi pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana Pemilihan; atau
f. tidak menghadiri rapat pleno yang menjadi tugas dan kewajibannya selama 3 (tiga) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah.
(3) Pemberhentian anggota Panwaslih Aceh atau Panwaslih Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e serta pada ayat (2) huruf d, dan huruf e diusulkan oleh Ketua dan/atau Anggota Panwaslih Aceh dan Panwaslih Kabupaten/Kota kepada Ketua Bawaslu untuk memperoleh peresmian pemberhentian;
(4) Pemberhentian anggota Panwaslih Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e serta pada ayat (2) huruf d dan huruf e diusulkan oleh Ketua dan/atau Anggota Panwaslih Kecamatan kepada Ketua Panwaslih Kabupaten/Kota untuk memperoleh peresmian pemberhentian.

(5) Pemberhentian PPL dan Pengawas TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, sampai dengan huruf e serta pada ayat (2) huruf d dan huruf e dilakukan oleh Ketua Panwaslih Kecamatan.
(6) Pemberhentian anggota Panwaslih Aceh atau Panwaslih Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf f dilakukan setelah adanya hasil penyelidikan dan verifikasi yang dituangkan dalam berita acara rapat pleno Bawaslu atas pengaduan dari ketua/anggota Bawaslu Provinsi, Panwaslih Kabupaten/Kota, Panwaslih Kecamatan, masyarakat, dan/atau lembaga/instansi lain.
(7) Pemberhentian anggota Panwaslih Kecamatan, PPL, dan Pengawas TPS sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf f dilakukan setelah adanya hasil penyelidikan dan verifikasi yang dituangkan dalam berita acara rapat pleno Panwaslih Kabupaten/Kota atas pengaduan dari ketua/anggota Panwaslih Kecamatan, PPL, Pengawas TPS, masyarakat, dan/atau lembaga/instansi lain.
(8) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (5) ditetapkan oleh Ketua Bawaslu.
(9) Berhalangan tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e untuk Panwaslih Aceh dan Panwaslih Kabupaten/Kota, meliputi:
a. menderita sakit fisik atau mental sehingga tidak dapat menjalankan tugas-tugas pengawasan secara terus menerus paling singkat 30 (tiga puluh) Hari yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter yang berwenang; dan/atau
b. tidak diketahui keberadaannya paling singkat 14 (empat belas) Hari.

(1) Penggantian anggota Panwaslih Aceh, Panwaslih Kabupaten/Kota, Panwaslih Kecamatan, PPL, dan Pengawas TPS yang berhenti antarwaktu sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
a. anggota Panwaslih Aceh, digantikan oleh cadangan calon anggota Panwaslih Aceh urutan peringkat berikutnya sepanjang memenuhi syarat;
b. anggota Panwaslih Kabupaten/Kota, digantikan oleh cadangan calon anggota Panwaslih Kabupaten/Kota urutan peringkat berikutnya sepanjang memenuhi syarat;
c. anggota Panwaslih Kecamatan digantikan oleh cadangan calon anggota Panwaslih Kecamatan urutan peringkat berikutnya sepanjang memenuhi syarat;
d. PPL digantikan oleh cadangan calon PPL lainnya;
dan
e. Pengawas TPS digantikan oleh cadangan calon Pengawas TPS lainnya.
(2) Dalam hal tidak terdapat cadangan calon pengganti anggota Panwaslih Aceh dan Panwaslih Kabupaten/Kota, penetapan calon pengganti anggota Panwaslih Aceh dan Panwaslih Kabupaten/Kota dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Penggantian antarwaktu anggota Panwaslih Aceh dan Panwaslih Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan kepada DPRA untuk Panwaslih Aceh dan DPRK untuk Panwaslih Kabupaten/Kota.
(4) Dalam hal tidak terdapat calon pengganti anggota Panwaslih Kecamatan, Panwaslih Kabupaten/Kota memilih pengganti dari anggota PPL yang diusulkan oleh Panwaslih Kecamatan.
(5) Dalam hal tidak terdapat calon pengganti PPL dan Pengawas TPS, Panwaslih Kecamatan memilih pengganti dari Pengawas TPS untuk menjadi PPL dan menunjuk warga yang memenuhi syarat sebagai Pengawas TPS.

(1) Anggota Panwaslih Aceh, Panwaslih Kabupaten/Kota, Panwaslih Kecamatan, dan PPL diberhentikan sementara karena:
a. menjadi terdakwa dalam perkara tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih; atau
b. menjadi terdakwa dalam perkara tindak pidana Pemilu.
(2) Dalam hal anggota Panwaslih Aceh, Panwaslih Kabupaten/Kota, Panwaslih Kecamatan, dan PPL tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, yang bersangkutan diaktifkan kembali sampai dengan berakhirnya masa tugas anggota Panwaslih Aceh, Panwaslih Kabupaten/Kota, Panwaslih Kecamatan, dan PPL.
(3) Anggota Panwaslih Aceh, Panwaslih Kabupaten/Kota, Panwaslih Kecamatan, dan PPL yang diberhentikan sementara tetap mendapatkan uang kehormatan.
(4) Dalam hal anggota Panwaslih Aceh, Panwaslih Kabupaten/Kota, Panwaslih Kecamatan, dan PPL diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2), pemberhentiannya berlaku terhitung mulai tanggal putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

(1) Anggota Panwaslih Aceh, Panwaslih Kabupaten/Kota, Panwaslih Kecamatan, PPL, dan Pengawas TPS dikenai sanksi administratif karena melakukan pelanggaran terhadap tata tertib Pengawas Pemilu.
(2) Ketentuan mengenai tata tertib pengawas Pemilu diatur dengan Peraturan Bawaslu.

(1) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) terdiri atas:
a. sanksi administratif ringan berupa:
1. peringatan lisan; atau
2. peringatan tertulis.
b. sanksi administratif sedang berupa:
1. penghentian hak administratif;
2. penghentian hak protokoler; atau
3. penghentian hak keuangan.
c. sanksi administratif berat berupa:
1. pemberhentian dengan hormat; atau
2. pemberhentian dengan tidak hormat.
(2) Penjatuhan sanksi administratif dilakukan secara berjenjang dengan ketentuan:
a. peringatan tertulis dijatuhkan jika tidak ada perbaikan dan/atau perubahan setelah dijatuhkannya sanksi peringatan lisan;
b. penghentian hak administratif dijatuhkan jika tidak ada perbaikan dan/atau perubahan setelah dijatuhkannya sanksi peringatan tertulis;
c. penghentian hak protokoler dijatuhkan jika tidak ada perbaikan dan/atau perubahan setelah dijatuhkannya sanksi penghentian hak administratif; atau
d. penghentian hak keuangan dijatuhkan jika tidak ada perbaikan dan/atau perubahan setelah dijatuhkannya sanksi penghentian hak protokoler.

(1) Pemberhentian Panwaslih Aceh yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat
(2) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf f didahului dengan verifikasi oleh DKPP.
(2) Pemberhentian anggota Panwaslih Kabupaten/Kota, Panwaslih Kecamatan, PPL, dan Pengawas TPS yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 16 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf f didahului dengan verifikasi oleh pengawas satu tingkat di atasnya.
(3) Dalam proses pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Panwaslih Aceh, Panwaslih Kabupaten/Kota, Panwaslih Kecamatan, PPL, dan Pengawas TPS diberi kesempatan untuk membela diri di hadapan DKPP.
(4) Dalam hal rapat pleno DKPP MEMUTUSKAN pemberhentian anggota sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dan ayat
(2), anggota yang bersangkutan diberhentikan sementara sebagai Panwaslih Aceh, Panwaslih Kabupaten/Kota, Panwaslih Kecamatan, PPL, dan Pengawas TPS sampai dengan ditetapkannya keputusan pemberhentian.
(5) Pemberhentian terhadap anggota Panwaslih Aceh dan Panwaslih Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilakukan oleh Ketua Bawaslu.
(6) Pemberhentian terhadap anggota Panwaslih Kecamatan, sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan oleh Ketua Panwaslih Kabupaten/Kota.
(7) Pemberhentian terhadap PPL dan Pengawas TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan oleh Ketua Panwaslih Kecamatan.

(1) Pendanaan yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan pembentukan Panwaslih Aceh dan Panwaslih Kabupaten/Kota, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
(2) Pendanaan yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan pembentukan Panwaslih Kecamatan, PPL, dan Pengawas TPS, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja

Kabupaten/Kota.
(3) Pendanaan yang diperlukan untuk pelaksanaan tahapan pengusulan calon anggota Panwaslih Aceh dan Panwaslih Kabupaten/Kota oleh DPRA dan DPRK dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten/Kota.

Dalam hal DPRA atau DPRK belum menyerahkan kepada Bawaslu 5 (lima) nama calon anggota Panwaslih terpilih dan 5 (lima) calon anggota Panwaslih cadangan paling lambat 60 (enam puluh) Hari sebelum tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota dimulai, Bawaslu mengambil langkah yang diperlukan agar Panwaslih Aceh atau Panwaslih Kabupaten/Kota segera dibentuk.

Pada saat Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum ini mulai berlaku, Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pembentukan Panitia Pengawas Pemilihan Aceh, Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, dan Pengawas Pemilihan Umum Lapangan dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Bawaslu ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 17 Mei 2016 KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA, ttd MUHAMMAD Diundangkan di Jakarta pada tanggal 20 Mei 2016 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd WIDODO EKATJAHJANA