Peraturan Badan Nomor 15 Tahun 2017 tentang Kode Etik Pegawai dan Tata Cara Penegakan Kode Etik di Lingkungan Badan Ekonomi Kreatif

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:
1. Pegawai adalah setiap orang yang karena kedudukannya memiliki hak dan kewajiban sebagai Pegawai di lingkungan Badan Ekonomi Kreatif, yang diangkat dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Kode Etik Pegawai Badan Ekonomi Kreatif yang selanjutnya disebut Kode Etik Pegawai, adalah seperangkat nilai dan kaidah yang memuat pedoman perilaku Pegawai dalam rangka melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenangnya di lingkungan Badan Ekonomi Kreatif.
3. Pelanggaran adalah sikap perilaku, perbuatan, tulisan dan ucapan Pegawai yang bertentangan dengan Kode Etik Pegawai.
4. Majelis Penegakan Kode Etik Pegawai adalah Majelis yang bersifat Ad Hoc yang dibentuk di lingkungan Badan Ekonomi Kreatif dan bertugas melaksanakan penegakan Kode Etik Pegawai.
5. Terlapor adalah Pegawai yang diduga melakukan Pelanggaran Kode Etik.
6. Pelapor adalah seorang karena hak atau kewajiban berdasarkan peraturan perundang-undangan harus memberitahukan kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang adanya peristiwa Pelanggaran.
7. Pengadu adalah seorang yang memberitahukan disertai permintaan kepada Pejabat yang Berwenang untuk menindak Pegawai yang telah melakukan Pelanggaran.
8. Saksi adalah seorang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan pemeriksaan tentang suatu Pelanggaran Kode Etik Pegawai yang didengar sendiri, dilihat sendiri dan dialami sendiri.

9. Laporan adalah pemberitahuan secara tertulis yang disampaikan kepada Pejabat yang Berwenang tentang sedang dan/atau telah terjadi Pelanggaran.
10. Pengaduan adalah pemberitahuan secara lisan dan tertulis yang disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada Pejabat yang Berwenang untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Pegawai yang diduga telah melakukan Pelanggaran.
11. Pejabat yang Berwenang adalah pejabat pembina kepegawaian atau pejabat lain yang ditunjuk untuk memberikan hukuman.
12. Kepala Badan adalah Kepala Badan Ekonomi Kreatif.

Pengaturan mengenai Kode Etik Pegawai bertujuan untuk menjaga martabat dan kehormatan Pegawai.

Kode Etik Pegawai dimaksudkan sebagai pedoman bagi setiap Pegawai Badan Ekonomi Kreatif dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Kode Etik Pegawai berisi pengaturan perilaku Pegawai agar:
a. melaksanakan tugasnya dengan jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi;
b. melaksanakan tugasnya dengan cermat dan disiplin;
c. melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan;
d. melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

e. melaksanakan tugasnya sesuai dengan perintah atasan atau Pejabat yang berwenang sejauh tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Kode Etik Pegawai;
f. menjaga kerahasiaan yang menyangkut kebijakan negara;
g. menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien;
h. menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugasnya;
i. memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan kepada pihak lain yang memerlukan informasi terkait kepentingan kedinasan;
j. tidak menyalahgunakan informasi intern negara, tugas, status, kekuasaan, dan jabatannya untuk mendapat atau mencari keuntungan atau manfaat bagi diri sendiri atau untuk orang lain;
k. memegang teguh nilai dasar Pegawai dan selalu menjaga reputasi dan integritas Pegawai; dan
l. melaksanakan ketentuan peraturan perundang- undangan mengenai disiplin Pegawai.
(2) Pengaturan perilaku Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Petunjuk Teknis Pelaksanaan.

(1) Setiap Pegawai dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenangnya wajib mematuhi dan berpedoman pada Kode Etik Pegawai.
(2) Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a. Pegawai Negeri Sipil; dan
b. Non-Pegawai Negeri Sipil.

(1) Setiap Pegawai dalam kapasitasnya sebagai individu, maupun bagian dari organisasi wajib mentaati pedoman perilaku.
(2) Pedoman perilaku dalam kapasitas individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
a. jujur dan terbuka serta tidak memberikan informasi yang tidak benar;
b. bertindak dengan penuh kesungguhan dan ketulusan;
c. bersikap dan berperilaku sopan santun terhadap masyarakat, sesama Pegawai, bawahan dan atasan;
d. memelihara kesehatan jasmani dan rohani;
e. menjaga tempat kerja dalam keadaan bersih, aman, dan nyaman serta peduli dengan situasi dan kondisi lingkungan kerja;
f. hemat energi dan air;
g. tidak merokok di lingkungan kantor dan tempat- tempat publik, kecuali di tempat yang telah disediakan;
h. tidak melakukan perbuatan asusila atau tercela;
i. tidak memasuki tempat yang dapat mencemarkan kehormatan dan martabat Pegawai; dan
j. berpenampilan rapih dan sopan.
(3) Pedoman perilaku dalam kapasitas sebagai bagian dari organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas hubungan etika Pegawai dengan:
a. organisasi;
b. masyarakat; dan
c. sesama Pegawai.

(1) Etika berorganisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf a meliputi:
a. melaksanakan tugas dan wewenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
b. bertanggung jawab atas hasil pelaksanaan tugasnya;

c. menjaga informasi yang bersifat rahasia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
d. melaksanakan setiap kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;
e. membangun etos kerja untuk meningkatkan kinerja organisasi;
f. menjalin kerjasama secara kooperatif dengan unit kerja lain yang terkait dalam rangka pencapaian tujuan;
g. bertanggung jawab dalam menggunakan, memelihara, dan mengamankan semua data, informasi, dan barang milik/kekayaan Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan;
h. tidak melakukan pertemuan secara perorangan atau kelompok dengan pihak lain untuk urusan kantor/dinas yang diduga untuk kepentingan diri sendiri/golongan/kelompok;
i. tidak berkompromi dengan pihak yang berpotensi merusak nama baik dan/atau merugikan institusi Badan Ekonomi Kreatif, kepentingan bangsa dan negara; dan
j. tidak melakukan hal yang mengganggu lingkungan dan suasana kerja pada saat jam kerja.
(2) Etika bermasyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf b meliputi:
a. menghormati sesama warga negara tanpa membedakan agama, kepercayaan, suku, ras, dan status sosial;
b. menghormati agama, kepercayaan, budaya, dan adat istiadat orang lain;
c. tidak merendahkan dan atau meremehkan harga diri orang lain di lingkungan masyarakat;
d. tanggap dan peduli terhadap keadaan lingkungan masyarakat;

e. mengindahkan etika berkomunikasi dalam menggunakan sarana telekomunikasi dan media sosial; dan
f. memberikan pelayanan dengan empati, hormat dan santun tanpa pamrih dan tanpa unsur paksaan.
(3) Etika sesama Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf c meliputi:
a. menghormati sesama Pegawai tanpa membedakan agama, kepercayaan, suku, ras, dan status sosial;
b. memelihara dan meningkatkan keutuhan, kekompakan, persatuan dan kesatuan korps Pegawai;
c. saling menghormati antara teman sejawat baik secara vertikal maupun horizontal dalam suatu unit kerja, instansi maupun antar-instansi;
d. menghargai perbedaan pendapat;
e. menjunjung tinggi harkat dan martabat sesama Pegawai;
f. menjaga dan menjalin kerjasama yang kooperatif sesama Pegawai;
g. menjaga dan menjalin rasa solidaritas;
h. mengindahkan etika berkomunikasi sesama Pegawai termasuk dalam menggunakan sarana komunikasi telpon, menerima tamu, serta menggunakan media elektronik dan media sosial; dan
i. tidak melakukan persekongkolan dengan atasan, teman sejawat, bawahan atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya atau institusi ke Badan Ekonomi Kreatif dengan tujuan untuk kepentingan pribadi, golongan, atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Pegawai lain, institusi, bangsa, dan negara.

Kepala Badan Ekonomi Kreatif dapat menjatuhi sanksi terhadap Pegawai yang melanggar Kode Etik Pegawai.

(1) Penanganan Pelanggaran Kode Etik Pegawai dimulai dengan adanya Laporan dan/atau Pengaduan yang diajukan secara tertulis yang ditandatangani disertai dengan identitas yang jelas oleh Pelapor.
(2) Penerimaan Laporan dan/atau Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh satuan organisasi yang menangani kepegawaian.
(3) Penerimaan Laporan dan/atau Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh pejabat pembina kepegawaian dengan menembuskan kepada Inspektur Badan Ekonomi Kreatif.
(4) Laporan dan/atau Pengaduan yang dapat ditindaklanjuti harus didukung dengan bukti yang diperlukan.
(5) Apabila hasil pemeriksaan pendahuluan diperoleh dugaan kuat bahwa Laporan dan/atau Pengaduan termasuk dalam kategori Pelanggaran Kode Etik Pegawai maka satuan organisasi yang menangani kepegawaian mengirimkan berkas Laporan dan/atau Pengaduan kepada Kepala Badan.
(6) Unit kerja yang menangani kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat meminta pertimbangan hukum kepada satuan organisasi yang menangani hukum dan perundang- undangan.
(7) Kepala Badan memerintahkan kepada Majelis Penegakan Kode Etik Pegawai untuk menindaklanjuti Laporan dan/atau Pengaduan dimaksud.
(8) Dalam melaksanakan tugasnya, Majelis Penegakan Kode Etik Pegawai dan unit kerja yang menangani kepegawaian bekerja dengan prinsip praduga tak bersalah.
(9) Sidang Majelis Penegakan Kode Etik Pegawai dilaksanakan secara cepat dan paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak Laporan atau Pengaduan

diterima dari Kepala Badan sudah menjatuhkan putusan.

(1) Dalam rangka melaksanakan penegakan Kode Etik Pegawai dibentuk Majelis Penegakan Kode Etik Pegawai sesuai dengan Pelanggaran Kode Etik Pegawai yang dilaporkan.
(2) Majelis Penegakan Kode Etik Pegawai ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan atau pejabat lain yang ditunjuk.
(3) Masa tugas Majelis Penegakan Kode Etik Pegawai berakhir pada saat keputusan Majelis Penegakan Disiplin Pegawai ditetapkan.

(1) Keanggotaan Majelis Penegakan Kode Etik Pegawai berjumlah paling banyak 5 (lima) orang terdiri atas:
a. 1 (satu) orang Ketua;
b. 1 (satu) orang Sekretaris; dan
c. 3 (tiga) orang sebagai anggota.
(2) Pangkat dan Jabatan Anggota Majelis Penegakan Kode Etik Pegawai tidak boleh lebih rendah dari jabatan dan pangkat Pegawai yang diperiksa.

Majelis Penegakan Kode Etik Pegawai mempunyai tugas:
a. melakukan persidangan dan MENETAPKAN jenis Pelanggaran Kode Etik;
b. membuat rekomendasi pemberian Sanksi moral dan tindakan administratif kepada Kepala Badan; dan
c. menyampaikan keputusan sidang Majelis Penegakan Kode Etik Pegawai kepada Kepala Badan.

Majelis Penegakan Kode Etik Pegawai dalam melaksanakan tugas berwenang untuk:
a. memanggil Pegawai untuk didengar keterangannya sebagai Terlapor;
b. menghadirkan Saksi untuk didengar keterangannya guna kepentingan pemeriksaan;
c. mengajukan pertanyaan secara langsung kepada Terlapor, Saksi mengenai sesuatu yang diperlukan dan berkaitan dengan Pelanggaran yang dilakukan oleh Terlapor;
d. MEMUTUSKAN/MENETAPKAN Terlapor terbukti atau tidak terbukti melakukan Pelanggaran;
e. MEMUTUSKAN/MENETAPKAN sanksi jika Terlapor terbukti melakukan Pelanggaran Kode Etik Pegawai; dan
f. merekomendasikan sanksi moral dan tindakan administratif.

(1) Anggota Majelis Penegakan Kode Etik Pegawai yang tidak setuju terhadap keputusan sidang tetap menandatangani keputusan sidang.
(2) Ketidaksetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara sidang.

(1) Sidang Majelis Penegakan Kode Etik Pegawai tetap dilaksanakan tanpa dihadiri oleh Terlapor setelah dipanggil secara sah 2 (dua) kali.
(2) Panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan tenggang waktu antara surat panggilan pertama dan surat panggilan berikutnya 7 (tujuh) hari kerja.
(3) Sidang Majelis Penegakan Kode Etik Pegawai tetap memberikan keputusan sidang walaupun Terlapor tidak hadir dalam sidang.
(4) Keputusan Majelis Penegakan Kode Etik Pegawai bersifat final dan mengikat.

(1) Hak Terlapor:
a. mengetahui susunan keanggotaan Majelis Penegakan Kode Etik Pegawai sebelum pelaksanaan sidang;
b. menerima salinan berkas Laporan/Pengaduan baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama paling lambat 3 (tiga) hari sebelum dilaksanakan sidang;
c. mengajukan pembelaan;
d. mengajukan Saksi dalam proses persidangan;
e. menerima salinan keputusan sidang 3 (tiga) hari setelah keputusan dibacakan; dan
f. mendapatkan perlindungan administratif.
(2) Terlapor berkewajiban:
a. memenuhi semua panggilan;
b. menghadiri sidang;
c. menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Ketua dan anggota Majelis Penegakan Kode Etik Pegawai;
d. memberikan keterangan untuk memperlancar jalannya sidang Majelis Penegakan Kode Etik Pegawai;
e. menaati semua ketentuan yang dikeluarkan oleh Majelis Penegakan Kode Etik Pegawai; dan
f. berlaku sopan.

(1) Pelapor/Pengadu berhak:
a. mengetahui tindak lanjut Laporan/Pengaduan yang disampaikan;
b. mengajukan Saksi dalam proses persidangan;
c. mendapatkan perlindungan;
d. mendapatkan salinan berita acara pemeriksaan;
e. memberikan identitas secara jelas; dan

f. mendapatkan perlindungan administratif.
(2) Pelapor/Pengadu berkewajiban:
a. memberikan Laporan/Pengaduan yang dapat dipertanggungjawabkan;
b. menjaga kerahasiaan Laporan/Pengaduan yang disampaikan kepada Kepala Badan;
c. memenuhi semua panggilan;
d. memberikan keterangan untuk memperlancar jalannya sidang Majelis Penegakan Kode Etik Pegawai; dan
e. menaati semua ketentuan yang dikeluarkan oleh Majelis Penegakan Kode Etik Pegawai.

(1) Saksi berhak mendapat perlindungan administratif.
(2) Saksi berkewajiban:
a. memenuhi semua panggilan;
b. menghadiri sidang;
c. menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Penegakan Kode Etik Pegawai;
d. memberikan keterangan yang benar sesuai dengan yang diketahui tanpa dikurangi maupun ditambah;
e. menaati semua ketentuan yang dikeluarkan oleh Majelis Penegakan Kode Etik Pegawai; dan
f. berlaku sopan.

(1) Dalam hal tidak terbukti adanya Pelanggaran, Majelis Penegakan Kode Etik Pegawai merekomedasikan sanksi moral bagi Pelapor/ Pengadu.
(2) Penjatuhan Sanksi moral bagi Pelapor/Pengadu ditetapkan sesuai dengan Peraturan Badan ini.

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 4 Oktober 2017

KEPALA BADAN EKONOMI KREATIF REPUBLIK INDONESIA,

ttd

TRIAWAN MUNAF

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 4 Desember 2017

DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA