Ditetapkan: 2001-01-01
Dalam Keputusan Presiden ini yang dimaksud dengan:
(1) Hakim adalah Hakim di lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, dan Peradilan
Agama.
(2) Pengadilan adalah Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat Banding di lingkungan
Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, dan Peradilan Agama.
(3) Ketua/Wakil Ketua Pengadilan adalah Hakim yang di samping tugas pokoknya, bertanggung jawab
pula dalam menyelenggarakan jalannya peradilan dengan baik.
(1) Pegawai Negeri yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sebagai Hakim, diberikan tunjangan
jabatan setiap bulan.
(2) Besarnya tunjangan Hakim sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), bagi:
Negara, dan Peradilan Agama adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Keputusan
Presiden ini.
Negara, dan Peradilan Agama adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran II Keputusan
Presiden ini.
Banding di lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, dan Peradilan Agama
adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran III Keputusan Presiden ini.
Ketua/Wakil Ketua Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, bukan jabatan struktural.
---
PRESIDEN
### Pasal 4 …
Ketentuan mengenai tunjangan Hakim di lingkungan Peradilan Militer diatur tersendiri dengan Keputusan
Presiden.
Ketentuan teknis pelaksanaan Keputusan Presiden ini, diatur dengan Keputusan Menteri Keuangan dan
Kepala Badan Kepegawaian Negara, baik secara bersama-sama maupun secara sendiri-sendiri sesuai
dengan bidang tugasnya masing-masing.
Pada saat Keputusan Presiden ini berlaku, maka Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 2000 tentang
Tunjangan Hakim, dinyatakan tidak berlaku lagi.
Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Juli 2001
INDONESIA,
ttd.
