Ditetapkan: 2001-01-01
Dalam Keputusan Presiden ini yang dimaksud dengan:
1. Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasi-
an, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pengumpulan dan
pendistribusian serta pendayagunaan zakat.
1. Zakat adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau
badan yang dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan agama
untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya.
1. Menteri adalah Menteri yang ruang lingkup tugas dan tanggung
jawabnya meliputi bidang agama.
(1) Membentuk Badan Amil Zakat Nasional dengan susunan keanggotaan
sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan Presiden ini.
(2) Dalam ….
---
PRESIDEN
3
(2) Dalam pelaksanaan tugasnya, Badan Amil Zakat Nasional
bertanggung jawab kepada Presiden.
Badan Amil Zakat Nasional berkedudukan di Ibukota Negara Republik
Indonesia.
Badan Amil Zakat Nasional bertugas:
perundang-undangan yang berlaku;
kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat.
ORGANISASI
Bagian Pertama
Umum
Badan Amil Zakat Nasional terdiri atas:
Bagian ….
---
PRESIDEN
4
Bagian Kedua
Badan Pelaksana
Badan Pelaksana mempunyai tugas menyelenggarakan pengumpul-an,
pendistribusian, dan pendayagunaan zakat sesuai dengan ketentuan agama dan
tugas lain berkenaan dengan pengelolaan zakat sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
Dalam melaksanakan tugasnya, Badan Pelaksana memperhatikan
pertimbangan yang disampaikan oleh Dewan Pertimbangan.
Hasil pelaksanaan tugas Badan Pelaksana setiap 1 (satu) tahun dilaporkan
kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat, termasuk laporan hasil
pengawasan oleh Komisi Pengawas.
Dalam menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 13, Badan Pelaksana dapat meminta pertimbangan dan
berkoordinasi dengan Dewan Pertimbangan dan Komisi Pengawas.
Bagian ….
---
PRESIDEN
5
Bagian Ketiga
Dewan Pertimbangan
Dewan Pertimbangan mempunyai tugas memberikan pertimbangan berkenaan
dengan pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat
kepada Badan Pelaksana.
Bagian Keempat
Komisi Pengawas
Komisi Pengawas mempunyai tugas menyelenggarakan pengawasan atas
pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat oleh
Badan Pelaksana.
Komisi Pengawas dapat meminta bantuan akuntan publik dalam
melaksanakan tugas pemeriksaan keuangan.
(1) Ketua Komisi Pengawas dipilih langsung oleh Anggota Komisi
Pengawas.
(2) Ketua Komisi Pengawas selanjutnya menyusun dan menetapkan
susunan organisasi Komisi Pengawas dan menunjuk anggotanya dalam
organisasi yang bersangkutan dengan memperhatikan saran dan
pertimbangan anggota Komisi Pengawas.
### Pasal 14 ….
---
PRESIDEN
6
Hasil pelaksanaan tugas pengawasan Komisi Pengawas, disampai-kan kepada
Badan Pelaksana untuk ditindaklanjuti dan dilaporkan kepada Presiden dan
Dewan Perwakilan Rakyat.
(1) Anggota Badan Amil Zakat Nasional diangkat untuk satu kali periode
selama 3 (tiga) tahun.
(2) Anggota Badan Amil Zakat Nasional yang telah menyelesaikan satu
periode sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dapat diangkat
kembali sebagai Anggota Badan Amil Zakat Nasional hanya untuk
satu kali periode berikutnya.
(1) Untuk mensinkronisasikan penyelenggaraan pengelolaan zakat secara
nasional agar lebih berdaya guna dan berhasil guna, Badan Amil Zakat
Nasional melaksanakan hubungan kerja dengan Badan Amil Zakat
Daerah di semua tingkatan.
(2) Hubungan ….
---
PRESIDEN
7
(2) Hubungan kerja dengan Badan Amil Zakat Daerah sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) bersifat koordinatif, konsultatif, dan
informatif.
(3) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat
(2) dilakukan dengan memperhatikan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
PEMBIAYAAN
Segala pembiayaan yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas Badan Amil
Zakat Nasional dibebankan pada Anggaran Departemen Agama.
PENUTUP
Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Keputusan Presiden
ini diatur oleh Menteri.
### Pasal 19 …
---
PRESIDEN
8
Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 17 Januari 2001
INDONESIA,
ttd.
Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Peraturan
Perundang-undangan II,
ttd
Edy Sudibyo
