PENGAMANAN OBYEK VITAL NASIONAL

Dalam Keputusan Presiden ini yang dimaksudkan dengan:
1. Obyek Vital Nasional adalah kawasan/lokasi, bangunan/
instalasi dan/atau usaha yang menyangkut hajat hidup orang
banyak, kepentingan negara dan/atau sumber pendapatan
negara yang bersifat strategis.
1. Pengelola Obyek Vital Nasional adalah perangkat otoritas
dari Obyek Vital Nasional.
1. Pengamanan adalah segala usaha, pekerjaan dan kegiatan
dalam rangka pencegahan, penangkalan dan penanggulangan
serta penegakan hukum terhadap setiap ancaman dan
gangguan yang ditujukan kepada Obyek Vital Nasional.
1. Ancaman adalah setiap usaha dan kegiatan dengan segala
bentuknya baik yang berasal dari dalam negeri maupun luar
negeri yang dinilai dapat berpotensi membahayakan
kelangsungan berfungsinya Obyek Vital Nasional.

1. Gangguan…

---

PRESIDEN

1. Gangguan adalah tindakan yang sudah nyata dan
menimbulkan kerugian berupa korban jiwa dan/atau harta
benda serta dapat berakibat trauma psikis kepada
pegawai/karyawan Obyek Vital Nasional.

Obyek Vital Nasional yang bersifat strategis sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 harus memenuhi salah satu,
sebagian atau seluruh ciri-ciri sebagai berikut:
- menghasilkan kebutuhan pokok sehari-hari;
- ancaman dan gangguan terhadapnya mengakibatkan bencana
terhadap kemanusiaan dan pembangunan;
- ancaman dan gangguan terhadapnya mengakibatkan
kekacauan transportasi dan komunikasi secara nasional;
dan/atau
- ancaman dan gangguan terhadapnya mengakibatkan
terganggunya penyelenggaraan pemerintahan negara.

Obyek Vital Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1
angka 1 dan Pasal 2, ditetapkan dengan Keputusan Menteri
dan/atau Kepala Lembaga Pemerintah Non Departemen terkait.

(1) Pengelola Obyek Vital Nasional bertanggungjawab atas

penyelenggaraan pengamanan Obyek Vital Nasional masing-
masing berdasarkan prinsip pengamanan internal.

(2) Kepolisian Negara Republik Indonesia berkewajiban memberi

bantuan pengamanan terhadap Obyek Vital Nasional.

(1) Pengelola Obyek Vital Nasional bersama Kepolisian Negara

Republik Indonesia menentukan konfigurasi standar
pengamanan masing-masing Obyek Vital Nasional yang
meliputi kekuatan personil beserta sarana prasarana
pengamanannya.

(2) Pengelola Obyek Vital Nasional dalam menyelenggarakan

pengamanan internal harus memenuhi standar kualitas atau
kemampuan yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala
Kepolisian Negara Republik Indonesia serta
mempertimbangkan masukan dari Departemen/Instansi
terkait dan ketentuan internasional yang berlaku.

(3) Pengelola Obyek Vital Nasional bersama Kepolisian Negara

Republik Indonesia melaksanakan secara periodik audit
sistem pengamanan yang ada sesuai Keputusan Kepala
Kepolisian Negara Republik Indonesia.

### Pasal 6…

---

PRESIDEN

Kepolisian Negara Republik Indonesia mengerahkan kekuatan
pengamanan Obyek Vital Nasional berdasarkan kebutuhan dan
perkiraan ancaman dan/atau gangguan yang mungkin timbul.

Dalam melaksanakan pengamanan Obyek Vital Nasional,
Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat meminta bantuan
kekuatan Tentara Nasional Indonesia sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

Pengamanan Obyek Vital Nasional yang merupakan bagian
organik atau termasuk dalam lingkungan dari Tentara Nasional
Indonesia dilakukan oleh Tentara Nasional Indonesia.

Pengamanan terhadap Obyek Vital Nasional yang selama ini
dilakukan oleh Tentara Nasional Indonesia diserahkan kepada
Pengelola Obyek Vital Nasional yang bersangkutan dalam jangka
waktu paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak berlakunya
Keputusan Presiden ini.

(1) Keputusan Presiden ini tidak berlaku terhadap pengamanan

Istana Kepresidenan/Wakil Presiden dan Kediaman Resmi
Presiden dan Wakil Presiden.

(2) Segala ketentuan tentang pengamanan Obyek Vital Nasional

yang bertentangan dengan Keputusan Presiden ini
dinyatakan tidak berlaku.

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Keputusan Presiden ini dengan penempatannya
dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 Agustus 2004

INDONESIA,

ttd.

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 5 Agustus 2004

,

ttd.