DEWAN KAWASAN

Menetapkan Dewan Kawasan Kawasan Ekonomi Khusus

Provinsi Nusa Tenggara Barat, yang selanjutnya disebut

Dewan Kawasan, dengan susunan keanggotaan sebagai

berikut:

Ketua merangkap : Gubernur Nusa Tenggara Barat;

Anggota

Wakil Ketua : Bupati Lombok Tengah;

merangkap Anggota

Anggota : 1. Kepala Kantor Wilayah Direktorat

Jenderal Bea dan Cukai Bali,

Nusa Tenggara Barat, dan Nusa

Tenggara Timur;

1. Kepala Kantor Wilayah Badan

Pertanahan Nasional Nusa

Tenggara Barat;

1. Kepala Kantor Wilayah

Kementerian Hukum dan Hak

Asasi Manusia, Nusa Tenggara

Barat;

1. Sekretaris Daerah Provinsi Nusa

Tenggara Barat;

1. Kepala Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah Provinsi

Nusa Tenggara Barat;

1. Kepala Badan Koordinasi

Penanaman Modal dan Perizinan

Terpadu Provinsi Nusa Tenggara

Barat;

1. Sekretaris ...

---

1. Sekretaris Daerah Kabupaten

Lombok Tengah;

1. Kepala Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah

Kabupaten Lombok Tengah;

1. Kepala Dinas Kebudayaan dan

Pariwisata Kabupaten Lombok

Tengah.

Dewan Kawasan bertanggung jawab dan melaporkan hasil

pelaksanaan tugasnya kepada Dewan Nasional Kawasan

Ekonomi Khusus paling kurang 1 (satu) kali dalam 6 (enam)

bulan atau sewaktu-waktu bila diperlukan.

Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas

Dewan Kawasan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan sumber

lain yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

### Pasal 4 ...

---

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal

ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 17 Oktober 2014

INDONESIA,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya

Deputi Bidang Perekonomian,

ttd.

Ratih Nurdiati