(1) Membentuk Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang berkedudukan di
Tanjung Pinang.
www.djpp.kemenkumham.go.id
---
(2) Membentuk Pengadilan Tata Usaha Negara Serang berkedudukan di
Serang.
PEMBENTUKAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA TANJUNG PINANG
Ditetapkan: 2011-01-01
Pasal 1
Pasal 2
(1) Daerah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang meliputi wilayah
Kabupaten dan Kota yang terdapat dalam wilayah Provinsi Kepulauan Riau.
(2) Daerah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Serang meliputi wilayah
Kabupaten dan Kota yang terdapat dalam wilayah Provinsi Banten.
Pasal 3
(1) Dengan terbentuknya Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang, maka
daerah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang dikeluarkan dari
daerah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru.
(2) Dengan terbentuknya Pengadilan Tata Usaha Negara Serang, maka daerah
hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Serang dikeluarkan dari daerah hukum
Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung.
Pasal 4
(1) Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang termasuk dalam wilayah hukum
Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan.
(2) Pengadilan Tata Usaha Negara Serang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan
Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta.
Pasal 5
(1) Perkara-perkara yang termasuk lingkup kewenangan Pengadilan Tata Usaha
Negara Tanjung Pinang yang pada saat Keputusan Presiden ini ditetapkan telah
diperiksa tetapi belum diputus oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru,
tetap diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru.
(2) Perkara-perkara yang termasuk lingkup kewenangan Pengadilan Tata Usaha
Negara Serang yang pada saat Keputusan Presiden ini ditetapkan telah
diperiksa tetapi belum diputus oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung,
tetap diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung.
www.djpp.kemenkumham.go.id
---
Pasal 6
(1) Perkara-perkara yang termasuk lingkup kewenangan Pengadilan Tata Usaha
Negara Tanjung Pinang yang pada saat Keputusan Presiden ini ditetapkan telah
diajukan tetapi belum diperiksa oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru,
dilimpahkan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang.
Perkara-perkara yang termasuk lingkup kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara
Serang yang pada saat Keputusan Presiden ini ditetapkan telah diajukan tetapi
belum diperiksa oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, dilimpahkan
kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Serang.
Pasal 7
Pembiayaan yang diperlukan dalam rangka pembentukan, pembinaan dan
pelaksanaan tugas, wewenang serta fungsi Pengadilan Tata Usaha Negara
Tanjung Pinang dan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang dibebankan pada anggaran
Mahkamah Agung.
Pasal 8
Penetapan kelas, tugas, fungsi, susunan organisasi, tata kerja Sekretariat dan
Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang dan Pengadilan
Tata Usaha Negara Serang ditetapkan oleh Mahkamah Agung setelah mendapat
persetujuan dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan
aparatur negara dan reformasi birokrasi.
Pasal 9
Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 Juli 2011
INDONESIA,
ttd.
www.djpp.kemenkumham.go.id