PEMBENTUKAN KEJAKSAAN NEGERI SUKA MAKMUE, KEJAKSAAN

(1) Membentuk Kejaksaan Negeri Suka Makmue berkedudukan di Suka

Makmue.

(2) Membentuk Kejaksaan Negeri Blangpidie berkedudukan di

Blangpidie.

(3) Membentuk Kejaksaan Negeri Wangi-Wangi berkedudukan di Wangi-

Wangi.

(4) Membentuk Kejaksaan Negeri Pulau Punjung berkedudukan di

Pulau Punjung.

(5) Membentuk Kejaksaan Negeri Padang Aro berkedudukan di Padang

Aro.

(6) Membentuk Kejaksaan Negeri Singaparna berkedudukan di

Singaparna.

(1) Daerah hukum Kejaksaan Negeri Suka Makmue meliputi wilayah

Kabupaten Nagan Raya.

(2) Daerah hukum Kejaksaan Negeri Blangpidie meliputi wilayah

Kabupaten Aceh Barat Daya.

(3) Daerah hukum Kejaksaan Negeri Wangi-Wangi meliputi wilayah

Kabupaten Wakatobi.

(4) Daerah hukum Kejaksaan Negeri Pulau Punjung meliputi wilayah

Kabupaten Dharmasraya.

(5) Daerah hukum Kejaksaan Negeri Padang Aro meliputi wilayah

Kabupaten Solok Selatan.

---

(6) Daerah hukum Kejaksaan Negeri Singaparna meliputi wilayah

Kabupaten Tasikmalaya.

(1) Dengan terbentuknya Kejaksaan Negeri Suka Makmue, maka

Kabupaten Nagan Raya dikeluarkan dari daerah hukum Kejaksaan
Negeri Meulaboh.

(2) Dengan terbentuknya Kejaksaan Negeri Blangpidie, maka

Kabupaten Aceh Barat Daya dikeluarkan dari daerah hukum
Kejaksaan Negeri Tapaktuan.

(3) Dengan terbentuknya Kejaksaan Negeri Wangi-Wangi, maka

Kabupaten Wakatobi dikeluarkan dari daerah hukum Kejaksaan
Negeri Bau-bau.

(4) Dengan terbentuknya Kejaksaan Negeri Pulau Punjung, maka

Kabupaten Dharmasraya dikeluarkan dari daerah hukum Kejaksaan
Negeri Sijunjung.

(5) Dengan terbentuknya Kejaksaan Negeri Padang Aro, maka

Kabupaten Solok Selatan dikeluarkan dari daerah hukum
Kejaksaan Negeri Solok.

(6) Dengan terbentuknya Kejaksaan Negeri Singaparna, maka

Kabupaten Tasikmalaya dikeluarkan dari daerah hukum Kejaksaan
Negeri Tasikmalaya.

(1) Perkara pidana dan perkara lainnya yang termasuk lingkup

kewenangan Kejaksaan Negeri Suka Makmue pada saat Keputusan
Presiden ini ditetapkan telah ditangani Kejaksaan Negeri
Meulaboh tetapi belum dilimpahkan ke Pengadilan, dialihkan
dan diselesaikan oleh Kejaksaan Negeri Suka Makmue.

(2) Perkara pidana dan perkara lainnya yang termasuk lingkup

kewenangan Kejaksaan Negeri Blangpidie pada saat Keputusan
Presiden ini ditetapkan telah ditangani Kejaksaan Negeri
Tapaktuan tetapi belum dilimpahkan ke Pengadilan, dialihkan
dan diselesaikan oleh Kejaksaan Negeri Blangpidie.

(3) Perkara pidana dan perkara lainnya yang termasuk lingkup

kewenangan Kejaksaan Negeri Wangi-Wangi pada saat Keputusan
Presiden ini ditetapkan telah ditangani Kejaksaan Negeri Bau-
bau tetapi belum dilimpahkan ke Pengadilan, dialihkan dan
diselesaikan oleh Kejaksaan Negeri Wangi-Wangi.

(4) Perkara pidana dan perkara lainnya yang termasuk lingkup

kewenangan Kejaksaan Negeri Pulau Punjung pada saat Keputusan
Presiden ini ditetapkan telah ditangani Kejaksaan Negeri
Sijunjung tetapi belum dilimpahkan ke Pengadilan, dialihkan
dan diselesaikan oleh Kejaksaan Negeri Pulau Punjung.

(5) Perkara pidana dan perkara lainnya yang termasuk lingkup

kewenangan Kejaksaan Negeri Padang Aro pada saat Keputusan
Presiden ini ditetapkan telah ditangani Kejaksaan Negeri
Solok tetapi belum dilimpahkan ke Pengadilan, dialihkan dan
diselesaikan oleh Kejaksaan Negeri Padang Aro.

(6) Perkara pidana dan perkara lainnya yang termasuk lingkup

---

kewenangan Kejaksaan Negeri Singaparna pada saat Keputusan
Presiden ini ditetapkan telah ditangani Kejaksaan Negeri
Tasikmalaya tetapi belum dilimpahkan ke Pengadilan, dialihkan
dan diselesaikan oleh Kejaksaan Negeri Singaparna.

Pembiayaan yang diperlukan dalam rangka pembentukan, pembinaan,
dan pelaksanaan tugas, wewenang serta fungsi Kejaksaan Negeri Suka
Makmue, Kejaksaan Negeri Blangpidie, Kejaksaan Negeri Wang Wangi,
Kejaksaan Negeri Pulau Punjung, Kejaksaan Negeri Padang Aro, dan
Kejaksaan Negeri Singaparna dibebankan pada anggaran Kejaksaan
Republik Indonesia.

Penetapan tipe, tugas, wewenang, fungsi, susunan organisasi, dan
tata kerja Kejaksaan Negeri Suka Makmue, Kejaksaan Negeri
Blangpidie, Kejaksaan Negeri Wangi-Wangi, Kejaksaan Negeri Pulau
Punjung, Kejaksaan Negeri Padang Aro, dan Kejaksaan Negeri
Singaparna ditetapkan oleh Jaksa Agung setelah mendapat
persetujuan dari Menteri yang bertanggungjawab di bidang
pendayagunaan aparatur negara.

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 Juli 2008

INDONESIA,

ttd.