PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 19 TAHUN 2007 TENTANG

(1) BMKT merupakan benda yang dikuasai Negara Kesatuan Republik

Indonesia dan dikelola oleh Pemerintah.

(2) Dalam hal BMKT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi

unsur-unsur:
- nilainya sangat penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, dan
kebudayan bangsa Indonesia; b. sifatnya memberikanPerundang-undangancorak khas dan unik;
- jumlah dan jenisnya sangat terbatas dan langka; berdasarkanPeraturanperaturan perundang-undangan di bidang benda cagar
budaya, dinyatakan menjadi milik negara.” ditjen

1. Ketentuan Pasal 4 ayat (2) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 4
berbunyi sebagai berikut:

(1) PANNAS BMKT mempunyai tugas :

- mengkoordinasikan kegiatan departemen dan instansi lain yang
berkaitan dengan kegiatan pengelolaan BMKT;
- menyiapkan peraturan perundang-undangan dan
penyempurnaan kelembagaan di bidang pengelolaan BMKT;
- memberikan rekomendasi mengenai izin survei, pengangkatan,
dan pemanfaatan BMKT kepada Pejabat yang berwenang
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- menyelenggarakan koordinasi kegiatan pemantauan,
pengawasan, dan pengendalian atas proses survei,
pengangkatan dan pemanfaatan BMKT;
- menyampaikan laporan tertulis pelaksanaan tugas paling sedikit
1 (satu) tahun sekali kepada Presiden.

(2) PANNAS BMKT memanfaatkan BMKT yang tidak dinyatakan

sebagai milik negara sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
. (3) Dalam melaksanakan tugasnya, PANNAS BMKT dapat
mengundang dan/atau meminta pendapat dari instansi pemerintah
dan/atau pihak lain.”

---

www.djpp.depkumham.go.id

Pasal II

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 April 2009

INDONESIA

ttd.

Perundang-undangan
Peraturan
ditjen