Pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden

[3.1] Menimbang bahwa permasalahan hukum utama permohonan para Pemohon adalah mengenai pengujian materiil Pasal 47 ayat (5) sepanjang kata “berita”, Pasal 56 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), serta Pasal 57 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4924, selanjutnya disebut UU 42/2008) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945); [3.2] Menimbang bahwa sebelum memasuki Pokok Permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan: 26 a. kewenangan Mahkamah untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan a quo; b. kedudukan hukum (legal standing) para Pemohon untuk mengajukan permohonan a quo; Kewenangan Mahkamah [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar; [3.4] Menimbang bahwa karena permohonan a quo adalah mengenai pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, in casu UU 42/2008 terhadap UUD 1945, maka Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan a quo; Kedudukan Hukum (Legal Standing) Para Pemohon [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) beserta Penjelasannya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316, selanjutnya disebut UU MK), yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, para Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu: 27 a. kedudukannya sebagai pemohon sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; [3.6] Menimbang pula bahwa Mahkamah sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/ 2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007 berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat (causal verband) antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; [3.7] Menimbang bahwa berdasarkan uraian mengenai ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum (legal standing) para Pemohon, sesuai dengan uraian Pemohon dalam permohonannya beserta bukti-bukti yang relevan, sebagai berikut: a. Para Pemohon adalah warga negara Indonesia yang masing-masing menjabat pemimpin redaksi surat kabar cetak koran harian, pemimpin redaksi surat kabar cetak Majalah Mingguan, pemimpin redaksi surat kabar elektronik/media online (dot com), pemimpin redaksi kabar elektronik radio, pelaku/pencari informasi/berita, penyampai berita, penyebar berita melalui koran dan/atau majalah dan/atau media elektronik dan/atau radio yang dipimpin oleh para Pemohon. Oleh karenanya pekerjaan para Pemohon erat kaitannya dengan 28 Pasal 47 ayat (5) sepanjang kata ”berita” yang berbunyi, ”Media massa cetak dan lembaga penyiaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama masa tenang dilarang menyiarkan berita, iklan, rekam jejak Pasangan Calon, atau bentuk lainnya yang mengarah kepada kepentingan kampanye yang menguntungkan atau merugikan Pasangan Calon,” Pasal 56 ayat (2) yang berbunyi, ”Dalam hal terdapat bukti pelanggaran atas ketentuan dalam Pasal 51, Pasal 52, dan Pasal 53, Komisi Penyiaran Indonesia atau Dewan Pers menjatuhkan sanksi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini,” Pasal 56 ayat (3) yang berbunyi, ”Penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberitahukan kepada KPU dan KPU provinsi”, dan Pasal 56 ayat (4), ”Dalam hal Komisi Penyiaran Indonesia atau Dewan Pers tidak menjatuhkan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak ditemukan bukti pelanggaran kampanye, KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota menjatuhkan sanksi kepada pelaksanan Kampanye”, serta Pasal 57 ayat (1) yang berbunyi, ”Sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) dapat berupa: a. teguran tertulis; b. penghentian sementara mata acara yang bermasalah; c. pengurangan durasi dan waktu pemberitaan, penyiaran, dan iklan kampanye; d. denda; e. pembekuan kegiatan pemberitaan, penyiaran, dan iklan kampanye untuk waktu tertetu; atau f. pencabutan izin penyelenggaraan penyiaran atau pencabutan izin penerbitan media massa cetak”, dan; Pasal 57 ayat (2) yang berbunyi ”Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Komisi Penyiaran Indonesia atau Dewan Pers bersama KPU” Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden yang dimohonkan pengujian materiil karena telah melanggar hak-hak konstitusional para Pemohon karena adanya pembatasan dalam hal pemberitaan dan/atau penyiaran dan/atau ancaman berupa sanksi yang akan memberedel, padahal dalam era reformasi secara tegas tidak berlaku lagi; 29 b. Pasal-pasal yang dimohonkan pengujian a quo berbunyi sama dengan Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) dan Pasal 99 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang oleh Mahkamah Konstitusi telah dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, Mahkamah berpendapat, para Pemohon mempunyai kedudukan hukum (legal standing) sebagai Pemohon dalam permohonan a quo; [3.8] Menimbang bahwa oleh karena isu hukum pasal-pasal yang dimohonkan dalam Undang-Undang a quo sama dengan isu hukum dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3), dan Pasal 99 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 yang telah diputus oleh Mahkamah, Mahkamah memandang tidak perlu mendengar lagi keterangan Pemerintah dan/atau Dewan Perwakilan Rakyat selaku pembentuk undang-undang karena keterangan kedua lembaga tersebut telah diberikan dalam persidangan Mahkamah Konstitusi dan dituangkan dalam Putusan Mahkamah dalam perkara Nomor 32/PUU-VI/2008; [3.9] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan a quo, dan para Pemohon seluruhnya memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk bertindak selak