Pengujian Materiil Undang- Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang

Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), serta Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang, antara lain, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945; 23 [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas undang-undang, in casu Pasal 7 ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5898, selanjutnya disebut UU 10/2016), terhadap UUD NRI Tahun 1945 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon; Kedudukan Hukum Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang- undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; d. lembaga negara. Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukannya sebagaimana dimaksud pada huruf a; [3.4] Menimbang bahwa sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU- III/2005 bertanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU- V/2007 bertanggal 20 September 2007, serta putusan-putusan selanjutnya 24 Mahkamah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat- syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan dalam Paragraf [3.3] dan Paragraf [3.4] di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon sebagai berikut: 1. Bahwa yang dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya dalam permohonan a quo adalah norma Pasal 7 ayat (2) huruf e UU 10/2016, yang menyatakan: Pasal 7 ayat (2) huruf e e. berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, serta 25 (dua puluh lima) tahun untuk Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota“, terhadap Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. 2. Bahwa Pemohon sebagai Warga Negara Indonesia berdomisili di Jawa Tengah saat ini terdaftar sebagai pemilih Pemilihan Kepala Daerah Gubernur/Wakil Gubernur Jawa Tengah 2024 dengan jadwal pemungutan suara tanggal 27 Nopember 2024 (Pemohon tercatat sebagai pemilih Pilkada Gubernur Jateng 2024 - vide bukti P.3); 3. Bahwa Pemohon menginginkan calon gubernur/wakil gubernur Jawa Tengah memenuhi syarat berumur 30 tahun pada saat pemungutan suara tanggal 27 25 Nopember 2024 sebagaimana ketentuan yang berlaku yang berkepastian hukum dan persamaan dalam pemerintahan; 4. Bahwa saat ini terlalu banyak penafsiran umur 30 tahun Cagub/Cawagub (saat pelantikan, saat pendaftaran, saat penetapan dan saat pencoblosan), untuk itu Pemohon mengajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi untuk mendapatkan kepastian hukum bahwa ketentuan umur 30 tahun Cagub/Cawagub pada saat pemungutan suara; 5. Bahwa Pemohon merasa dirugikan hak konstitusionalitasnya karena keberadaan norma Pasal 7 ayat (2) huruf e UU 10/2016, yang berbunyi “berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur serta 25 (dua puluh lima) tahun untuk Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota“. 6. Bahwa ketidakpastian norma hukum yang diatur dalam Pasal 7 ayat (2) huruf e UU 10/2016 terbukti telah menimbulkan multi tafsir yang berakibat para tokoh- tokoh partai mendukung seseorang untuk menjadi Calon Gubernur yang sebenarnya belum memenuhi persyaratan. 7. Bahwa Pemohon merasa memiliki tanggung jawab moral untuk memastikan semua bentuk aturan, hukum, dan norma yang berlaku di Indonesia, yang mengikat semua warga negara, tidak menyimpang dari prinsip-prinsip keadilan dan kepastian hukum. Karena itu, dalam kapasitas Pemohon sebagai warga Jawa Tengah mempunyai hak pilih, tidak ingin mendapat calon gubernur dan/atau calon wakil gubernur yang tidak memenuhi syarat persamaan, kepastian hukum dan pemerintahan sebagai amanat Pasal 27 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Bahwa berdasarkan uraian pada angka 1 sampai dengan angka 7 di atas, Pemohon adalah perseorangan warga negara Indonesia, tercatat sebagai pemilih dalam Pilkada Jawa Tengah 2024 [vide bukti P.3]. Dalam menguraikan hak konstitusionalnya, Pemohon telah dapat menjelaskan anggapan kerugian dimaksud dengan berlakunya norma Pasal 7 ayat (2) huruf e UU 10/2016 yang memiliki hubungan sebab-akibat (causal verband) yang bersifat spesifik. Anggapan kerugian konstitusional dimaksud bersifat potensial yaitu Pemohon sebagai pemilih tidak mendapatkan keadilan berupa jaminan kepastian hukum dalam proses Pemilu dan Pilkada sebagaimana dijamin dalam Pasal 27 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 apabila norma a quo tidak dimaknai berlaku sejak pemungutan suara. Oleh karena itu, jika permohonan Pemohon dikabulkan, anggapan kerugian Pemohon yang bersifat 26 potensial tersebut tidak akan terjadi. Dengan demikian, terlepas dari terbukti atau tidak terbuktinya inkonstitusionalitas norma yang dimohonkan pengujian, menurut Mahkamah Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon di dalam mengajukan permohonan a quo; [3.6] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan permohonan provisi dan pokok permohonan Pem