Pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

[3.1] Menimbang bahwa isu hukum utama permohonan para Pemohon adalah mengenai pengujian konstitusionalitas Pasal 5 ayat (1), Pasal 6, Pasal 9 ayat (3), Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 60 ayat (1) huruf a, huruf b, Pasal 60 ayat (2) huruf a dan huruf b Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478, selanjutnya disebut UU 12/1992) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945); [3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal berikut: a. kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonan a quo; b. kedudukan hukum (legal standing) Pemohon; Terhadap kedua hal tersebut, Mahkamah berpendapat sebagai berikut: Kewenangan Mahkamah [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 95 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), salah satu kewenangan Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945; [3.4] Menimbang bahwa oleh karena permohonan para Pemohon mengenai pengujian materiil Undang-Undang, in casu UU 12/1992, terhadap UUD 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; Kedudukan hukum (legal standing) Pemohon [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; [3.6] Menimbang bahwa Mahkamah sejak putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005, bertanggal 31 Mei 2005 dan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007, bertanggal 20 September 2007, serta putusan- 96 putusan selanjutnya, berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; c kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat (causal verband) antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; [3.7] Menimbang bahwa para Pemohon mendalilkan sebagai badan hukum privat dan perseorangan warga negara yang merasa dirugikan hak konstitusionalnya, karena berlakunya Pasal 5 ayat (1), Pasal 6, Pasal 9 ayat (3), Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 60 ayat (1) huruf a, huruf b, Pasal 60 ayat (2) huruf a dan huruf b UU 12/1992; Dengan berlakunya Undang-Undang a quo para Pemohon merasa dirugikan hak konstitusionalnya untuk mengembangkan dan memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya, untuk mendapatkan perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta untuk mendapatkan rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi dan untuk memperoleh perlindungan dan kepastian hukum, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum, sebagaimana dijamin dalam UUD 1945. Secara konkrit kerugian tersebut terjadi karena adanya ketentuan dalam UU 12/1992 telah dipergunakan untuk mengkriminalisasi dan mendiskriminasi petani pemulia tanaman di beberapa wilayah di Indonesia. Padahal, pemuliaan tanaman yang dilakukan oleh petani sudah dilakukan secara turun temurun dan tidak menimbulkan problem ekologi 97 maupun hukum. Adanya problem hukum justru terjadi sejak lahirnya Undang- Undang a quo. Selain itu, menurut para Pemohon proses pemuliaan tanaman yang dilakukan oleh petani justru bertujuan untuk mempertahankan kemurnian jenis dan juga menghasilkan jenis varietas baru yang lebih baik. Adanya Undang-Undang a quo telah menyebabkan ribuan varietas padi lokal telah lenyap dari ladang petani karena adanya pemaksaan kepada petani untuk menanam padi varietas “unggul” nasional dan hibrida. Hal lain yang juga akan terjadi adalah hilangnya ratusan varietas jagung lokal yang digantikan dengan jagung produksi perusahaan. Terlebih lagi, dengan maraknya penggunaan benih-benih perusahaan yang dilegitimasi oleh Undang-Undang a quo telah menyebabkan semakin tingginya kerusakan lingkungan pertanian dan terjadinya degradasi lingkungan pertanian serta meningkatnya tekanan biotik maupun abiotik; [3.8] Menimbang bahwa berdasarkan dalil-dalil para Pemohon tersebut, menurut Mahkamah, para Pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum (legal standing) sehingga para Pemohon dapat mengajukan permohonan a quo; [3.9] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo, serta para Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan; Pokok Permohonan [3.10] Menimbang bahwa para Pemohon pada pokoknya memohon pengujian konstitusionalitas Pasal 5 ayat (1), Pasal 6, Pasal 9 ayat (3), Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 60 ayat (1) huruf a, huruf b, Pasal 60 ayat (2) huruf a dan huruf b UU 12/1992 terhadap Pasal 28A, Pasal 28C, Pasal 28D ayat (1), Pasal 28F, Pasal 28G ayat (1), Pasal 28H, Pasal 28I ayat (2), Pasal 28I ayat (3), Pasal 33 ayat (2), Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, yang masing-masing menyatakan: Pasal 5 UU 12/1992 (1) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pemerintah: a. menyusun rencana pengembangan budidaya tanaman sesuai dengan tahapan rencana pembangunan nasional; 98 b. menetapkan wilayah pengembangan budidaya tanaman; c. mengatur produksi budidaya tanaman tertentu berdasarkan kepentingan nasional; d. menciptakan kondisi yang menunjang peranserta masyarakat. Pasal 6 UU 12/1992 (1) Petani memiliki kebebasan untuk menentukan pilihan jenis tanaman dan pembudidayaannya. (2) Dalam menerapkan kebebasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), petani berkewajiban berperanserta dalam mewujudkan rencana pengembangan dan p