Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Morowali Tahun 2012

[3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Putusan Sela Mahkamah Konstitusi Nomor 98/PHPU.D-X/2012, bertanggal 15 Januari 2013, Termohon telah melaksanakan pemungutan suara ulang Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali Tahun 2012 di seluruh TPS se-Kabupaten Morowali, sebagaimana dinyatakan oleh Termohon dalam Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 183/KPU/III/2013 perihal Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Morowali Tahun 2013, tanggal 27 Maret 2013; [3.2] Menimbang bahwa berdasarkan lampiran Laporan Termohon berupa Berita Acara Rapat Pleno Nomor 74/BA/III/2013 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Ulang Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum, bertanggal dua puluh dua bulan tiga tahun dua ribu tiga belas, Model DB-KWK.KPU adalah sebagai berikut: No. urut Pasangan Calon Suara Sah Prosentase Suara Sah Partai Politik Pengusung 1. Ir. Burhan Hi. Hamading, MH dan Drs. Huragas Talingkau 2.012 1,9 % Perseorangan 2. Drs. H. Anwar Hafid , M.Si dan Drs. S.U. Marunduh, M. Hum 59.787 56,6 % 1. Demokrat 2. PBB 3. PKB 4. Republikan 5. PPPI 6. Barnas 7. PDS 31 4. H. Ahmad. M. Ali, SE dan Drs. Jakin Tumakaka, MM 26.152 24,8 % 1.Gerindra 2. Hanura 3.PDI Perjuangan 4.Patriot 5. Drs. Chaeruddin Zen, MM dan Dr. Delis J. Hehi 17.676 16,7 % 1. PPRN 2. PDS 3. PDP 4. Golkar [3.3] Menimbang bahwa terhadap laporan pelaksanaan pemungutan suara ulang tersebut oleh Termohon KPU Provinsi Sulawesi Tengah, KPU, Badan Pengawas Pemilu, Badan Pengawas Pemilu Provinsi Sulawesi Tengah, dan Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Morowali, telah pula menyampaikan laporan baik secara tertulis maupun secara lisan di muka persidangan Mahkamah pada tanggal 10 April 2013, sedangkan Pemohon tidak datang pada sidang tersebut meskipun telah dipanggil secara sah dan patut serta tidak pula menyampaikan tanggapan tertulis terhadap pelaksanaan putusan a quo; [3.4] Menimbang bahwa seluruh laporan dan tanggapan dalam pelaksanaan putusan a quo telah dipertimbangkan dalam putusan Nomor 98/PHPU.D-X/2012, bertanggal 25 April 2013, pukul 14.36 WIB, sehingga pertimbangan Mahkamah mengenai hal tersebut mutatis mutandis berlaku sebagai pertimbangan hukum dalam putusan ini; Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844), dan Undang- 32 Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076); 4.