Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat

Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang, antara lain, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945. 16. Bukti P- 16 : Fotokopi KTP Pemohon; 17. Bukti P- 17 : Fotokopi surat kepada Puan Maharani Ketua DPR Republik Indonesia Nomor 23/TNH/RIAU/2024, perihal Dugaan Oknum di DPR terlibat jaringan mafia cukong tanah yang terstruktur, sistematis, masif (TSM); 18. Bukti P-18 : Surat Komisi Kejaksaan Republik Indonesia Nomor R- 68/KK.P/7/2024 perihal Penerusan Laporan Pengaduan Masyarakat (RSM. 10073-0373) tidak disahkan dalam persidangan. 22 [3.2] Menimbang bahwa permohonan Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma undang-undang, in casu Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288, selanjutnya disebut UU 18/2003), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076, selanjutnya disebut UU 48/2009), sehingga Mahkamah berwenang menguji permohonan a quo. [3.3] Menimbang bahwa meskipun Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan a quo, namun sebelum mempertimbangkan kedudukan hukum dan pokok permohonan Pemohon, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut: 1. Bahwa Mahkamah telah memeriksa permohonan Pemohon dalam sidang Pemeriksaan Pendahuluan pada tanggal 7 Agustus 2024. Dalam persidangan tersebut, Mahkamah sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 39 ayat (2) UU MK dan Pasal 41 ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (PMK 2/2021) telah memberikan nasihat kepada Pemohon untuk memperbaiki sekaligus memperjelas hal-hal yang berkaitan dengan permohonan Pemohon, yaitu kewenangan Mahkamah, kedudukan hukum Pemohon, alasan permohonan (posita), dan hal-hal yang dimohonkan (petitum) sehingga sesuai dengan sistematika permohonan sebagaimana diatur dalam PMK 2/2021. 2. Bahwa selanjutnya pada tanggal 19 Agustus 2024, Pemohon telah menyampaikan perbaikan permohonan kepada Mahkamah dan telah diperiksa dalam Sidang Pemeriksaan Pendahuluan dengan agenda perbaikan permohonan pada tanggal 22 Agustus 2024. Setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama permohonan Pemohon, khususnya berkenaan dengan sistematika permohonan, ternyata format permohonan Pemohon telah memenuhi sistematika permohonan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 31 ayat (1) UU MK. Namun demikian, jika dicermati lebih lanjut uraian alasan-alasan permohonan (posita) yang dikemukakan oleh Pemohon tidak menguraikan 23 adanya argumentasi hukum yang jelas, terutama berkaitan dengan adanya pertentangan antara norma yang dimohonkan pengujian dengan dasar pengujian yang terdapat dalam UUD NRI Tahun 1945. Oleh karena itu, Mahkamah tidak dapat memahami permasalahan konstitusionalitas norma dari pasal-pasal yang dimohonkan pengujian, karena Pemohon lebih banyak menguraikan hal-hal yang berkaitan dengan kasus konkret yang dialaminya serta kekecewaan Pemohon yang sesungguhnya berkenaan dengan tataran implementasi atas berlakunya norma-norma yang dimohonkan pengujian. Dengan demikian, berdasarkan uraian fakta-fakta hukum dimaksud, Mahkamah sulit menilai adanya pertautan inkonstitusionalitas norma yang dimohonkan pengujian dengan hak-hak konstitusional Pemohon yang dijamin dalam UUD NRI Tahun 1945. Sebab, syarat utama agar suatu pasal dan/atau ayat undang- undang dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat adalah pasal dan/atau ayat tersebut harus terbukti dan dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945. 3. Bahwa selain fakta hukum sebagaimana diuraikan tersebut di atas, jika dicermati lebih lanjut rumusan petitum Pemohon menurut Mahkamah juga merupakan rumusan yang tidak lazim. Ketidaklaziman tersebut yaitu pada petitum angka 2 sampai dengan angka 7. Pada petitum angka 2 pada pokoknya Pemohon memohon kepada Mahkamah untuk mengganti frasa “pencari keadilan” dalam Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang 48 Tahun 2004 diganti menjadi “korban” dan mengganti frasa “pihak lain” menjadi “mafia hukum”, terhadap petitum ini Pemohon telah keliru menuliskan tahun dari undang-undang yang diuji. Berkenaan dengan petitum Pemohon angka 3 yang pada pokoknya dengan berdasarkan pada Pasal 5 ayat (1) UU 48/2009 memohon kepada Mahkamah untuk membentuk pengadilan yang bersih dan berwibawa serta membentuk komisi penegakan hukum dan dewan ketahanan hukum untuk mengawasi dan melawan mafia hukum. Berkenaan dengan petitum Pemohon angka 4 yang pada pokoknya memohon kepada Mahkamah untuk menafsirkan frasa “hambatan dan rintangan” pada Pasal 4 ayat (2) UU 48/2009 menjadi “kejahatan hukum terencana dalam pengadilan” sehingga Mahkamah Konstitusi perlu membentuk inspektorat konstitusi atau polisi konstitusi untuk keadilan hukum acara. Berkenaan dengan petitum Pemohon angka 5 yang pada pokoknya memohon 24 kepada Mahkamah untuk mengganti frasa “pihak lain” dalam Pasal 3 ayat (2) UU 48/2009 dengan “mafia (kelompok) teroganisir” sehingga memperberat hukumannya menjadi dua kali lipat. Selanjutnya, berkenaan dengan petitum Pemohon angka 6 yang pada pokoknya dengan berdasarkan pada Pasal 1 angka 1 UU 48/2009 memohon kepada Mahkamah untuk melaksanakan perintah Pasal 5 ayat (1) UU 48/2009 yaitu Hakim Mahkamah Konstitusi menyelenggarakan pengadilan konstitusi untuk menilai hukum dan keadilan bagi Pemohon. Jika Hakim Panel Mahkamah Konstitusi tidak dapat mengadili, setelah perkara ini diputus Pemohon akan mengajukannya ke Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Selanjutnya, berkenaan dengan petitum Pemohon angka 7 yang pada pokoknya memohon kepada Mahkamah untuk mengganti frasa “bebas” dalam Pasal 15 UU 18/2003 dengan frasa yang dimaknai praktik penyelenggaraan hukum acara advokat dalam peradilan, sehingga DPR diminta untuk menyiapkan hukum acara advokat berdasarkan kekuasaan kehakiman. Seluruh rumusan petitum tersebut adalah tidak sesuai dengan ketentuan hukum acara pengujian undang-undang. Menurut Mahkamah rumusan petitum yang diajukan Pemohon adalah tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (2) huruf d PMK 2/2021. Adapun salah satu syarat untuk menyatakan petitum permohonan yang ditentukan dalam ketentuan dimaksud, norma yang dimohonkan pengujian harus dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Hal tersebut sama sekali tidak dicantumkan dalam petitum permohonan a quo. Dengan demikian, di samping uraian alasan permohonan (posita) tidak jelas sebagaimana dipertimbangkan di atas dan dengan adanya petitum Pemohon yang tidak lazim dan tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 10 ayat (2) huruf d PMK 2/2021, maka tidak terdapat keraguan bagi Mahkamah untuk menyatakan alasan permohonan (posita) dan hal-hal yang dimohonkan (petitum) Pemohon adalah tidak jelas atau kabur yang sekaligus mengakibatkan permohonan Pemohon menja