Pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden

PENDAPAT BERBEDA (DISSENTING OPINION) Terhadap putusan Mahkamah tersebut di atas, 3 orang Hakim Konstitusi, yaitu Achmad Sodiki, M. Akil Mochtar, dan M. Arsyad Sanusi mempunyai pendapat berbeda (dissenting opinions) sebagai berikut: [6.1] Hakim Konstitusi Achmad Sodiki dan M. Akil Mochtar I. POKOK PERKARA Pasal 245 ayat (2), ayat (3), dan ayat (5), serta Pasal 282 dan Pasal 307 Undang Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan 35 Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Pasal-Pasal tersebut di atas dianggap bertentangan oleh Pemohon dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. II. BAHASAN 1. Cogito ergo sum! “Saya ada karena saya berfikir”, demikian kata Descartes betapa pentingnya manusia mengembangkan pikirannya, sebab dengan pengembangan pikiran itu masyarakat akan mendapatkan manfaat, sehingga keberadaan atau eksistensi seseorang dalam masyarakat akan nampak, ia bukan seperti benda mati lainnya. Sekarang berkat perkembangan tehnologi komunikasi berita (news) apapun melalui di dunia maya dengan mudah dapat diketahui orang. 2. Ada tiga hal yang penting tentang kebebasan mengeluarkan pendapat, “The first view is that freedom of expression is essential to a person’s autonomy and self-fulfilment. The second is the marketplace of ideas, that minimal government regulation will allow robust debate between citizens that is most likely to lead to the truth.The third justification is that freedom of expression is a necessary component of democratic government” (Jacob Rowbotton, “Media Freedom and Political Debate in the Digital Era”, Media Law Review, Vol. 69 Juli No. 4, 2006). Kapitalisme global yang menyuguhkan berita (news) menjadi benda-benda konsumtif, menjadikan iklan melalui pers dengan media elektronik sumber pendapatan yang menggiurkan. Tak pelak banyak calon legislator masa kini membeli komoditas ini dalam rangka mendapatkan perolehan suara dalam Pemilu. 3. News atau berita dalam segala bentuknya telah menjadi komoditas dalam pasar bebas artinya siapa saja mampu dapat membeli dan mendapatkan keuntungan dari pemberitaan. Survei yang dicitrakan semata-mata kepentingan ilmiah seperti di Perguruan Tinggi, kini sudah menjadi industri survei, yang mengabdi pada kepentingan perseorangan atau golongan dan telah memasuki ranah publik. Keseimbangan antara perlindungan kepentingan perseorangan dengan kepentingan umum diperlukan dalam proses demokrasi. Betapa dahsyatnya efek berita yang mampu membuahkan keuntungan bagi kepentingan perseorangan di bidang politik. Bisa terjadi seorang calon legislatif 36 atau calon presiden yang tadinya tidak begitu dikenal, berkat pencitraan pers ia menjadi orang yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Oleh sebab itu apa yang dikemukan oleh Descartes, “Cogito ergo sum”, “saya berfikir karena itu saya ada”, dalam pasar bebas pers sekarang ini sudah bergeser menjadi ‘saya mampu membeli berita’ karena itu ‘saya ada’. Berita adalah citra. Seseorang bisa dicitrakan sebagai orang yang berhasil menohok koruptor, membela wong cilik, jujur, dan dapat dipercaya, serta dekat kepada rakyat. Sebaliknya semakin orang atau partai tidak mampu membeli citra semakin ia tidak diperhitungkan, seperti pepatah Arab, “wujuduhu kaadamihi” artinya adanya seperti tidak ada saja, maka cukuplah bagi partai yang dananya tipis berkampanye seperti kerja bakti di sekitar kuburan, alias sepi pengunjung itupun jika diberitakan atas belas kasihan pers yang memberitakannya. Partai-partai kecil ini tidak berdana menjadi bagian dari the least advantage, yaitu mereka yang paling kurang diuntungkan oleh pasar bebas pers. Bahayanya, “The mass media, with the high costs of access and control in the hands of an elite, requires some oversight to prevent its important social and democratic functions being skewed in the interests of a small number of speakers or gatekeepers (Jacob Rowbotton: ibid). Penyajian citra di media massa sering melampaui apa yang merupakan “kenyataan’’, bahkan seringkali sama sekali kenyataan itu tidak ada. Kemasan informasi telah membentuk sekumpulan massa yang tidak berdaya dan tertutup terhadap informasi yang sebenarnya, sehingga ia menjadi budak-budak terselubung dari peradaban industri modern, karena industri demikian tidak bebas dari manipulasi kebutuhan yang diciptakan oleh elit pemilik modal. 4. Atas dasar pemikiran yang demikian, tidak mustahil bahwa sebagian survei dibiayai oleh partai-partai yang dananya besar baik menjelang Pemilu, maupun masa tenang yang hasilnya dapat mengecoh masyarakat. Bagaimanapun juga harus diakui bahwa pers di Indonesia belum seluruhnya menerapkan suatu kualitas pers yang profesional dan bertanggung jawab dalam membuat pemberitaan. Jika pers dibiarkan berjalan tanpa kontrol dan tanggung jawab maka hal tersebut dapat berpotensi menjadi media agitasi dan pembohongan publik yang memengaruhi psikologis masyarakat yang belum terdidik, yang nota bene lebih besar jumlahnya dibanding dengan masyarakat yang terdidik. Berita Newsweek tentang pelecehan Qur’an di Guantanamo yang ternyata 37 merupakan kesalahan nara sumber dan Newsweek meminta maaf atas kesalahan tersebut dan berjanji akan lebih berhati-hati dalam pemberitaan. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, belum mengakomodasi permasalahan tersebut. Undang-Undang tersebut mengatur sanksi pidana berupa denda jika pers melanggar norma susila dan asas praduga tidak bersalah serta masalah pengiklanan yang dilarang oleh Undang-Undang (vide Pasal 18 ayat (2) UU Pers). Selebihnya UU Pers hanya mengatur mengenai hak jawab dan hak koreksi untuk pemberitaan yang dianggap bermasalah. Hal inilah yang sebenarnya dianggap tidak mengandung keseimbangan dalam pers. UU Pers juga tidak tegas mengatur siapa yang harus menjadi penanggung jawab dalam perusahaan pers terhadap berita-berita yang dikeluarkan, pemimpin redaksikah atau wartawan (Frans Hendra Winarta: Kebebasan Pers dalam Perspektif Pidana Ditinjau dari RUU KUHP). 5. Kebebasan pers adalah unsur mutlak dalam negara demokrasi. Untuk mencegah adanya penyalahgunaan pers dan perlindungan pihak yang lemah, maka perlu ada pembatasan. Pada Pemilu tahun 2004 hasil survei yang diumumkan di internet dengan mudah disusupi oleh hackerbarry (hacker) sehingga muncul partai pisang, partai pepaya, dan sebagainya, yang bagaimanapun akan membingungkan rakyat. Pembatasan itu tidak perlu dengan pemidanaan tetapi cukup dengan hukuman denda. Pembatasan itu bukan dimaksud mengekang kekebasan pers tetapi untuk membuat insan- insan pers Indonesia agar lebih bertanggung jawab, profesional, dan menghormati hak asasi orang lain. III. KESIMPULAN. a. Pasal 245 ayat (2) UU 10/2008, “Pengumuman hasil survei atau jajak pendapat tidak boleh dilakukan pada masa tenang”. Ini berlaku untuk semua orang termasuk para peserta Pemilu atau partai. Pasal 89 ayat (5) UU 10/2008, media massa cetak dan lembaga penyiaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama masa tenang ‘dilarang’ menyiarkan berita iklan, rekam jejak peserta Pemilu, atau bentuk lainnya yang ‘mengarah’ kepada kepentingan kampanye yang menguntungkan atau merugikan peserta Pemilu. Surveinya sendiri dapat dilakukan di luar masa tenang sebelum Pemilu, tetapi pengumumannya apabila mengandung maksud 38 seperti yang terkandung dalam Pasal 89 ayat (5) UU 10/2008 dilarang. Ini berarti dalam masa tenang ketentuan Pasal 242 ayat (2) UU 10/2008 diberlakukan bagi siapa saja, yang sekalipun merupakan pembatasan tetapi dilakukaan secara adil artinya diberlakukan untuk semua orang, sehingga tidak bersifat diskriminatif. Pada masa tenang juga semua atribut tanda gambar partai dalam pemilihan umum dibersihkan. Setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan Undang-Undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, dan keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis. Dengan demikian permohonan untuk Pasal ini ditolak. b. Pasal 245 ayat (3) UU 10/2008, “Pengumuman hasil penghitungan cepat hanya boleh dilakukan paling cepat pada hari berikutnya dari hari/tanggal pemungutan suara”. Pasal ini tidak perlu karena Pemilunya sendiri sudah berakhir, sehingga pengumumaan cepat (quick count) tidak mempengaruhi hasil pemilihan umum. Pemohon telah dapat membuktikan bahwa TV Swasta telah menyiarkan quick count pada pemilu tahun 2004 dan berbagai hasil perhitungan quick count Pemilukada, sehingga permohonan dikabulkan. c. Pasal 245 ayat (5) UU 10/2008. Terhadap ketentuan ayat (2) dan ayat (3) merupakan tindak pidana Pemilu, sehingga permohonan dikabulkan sepanjang frasa “ayat (2), ayat (3), dan”. d. Pasal 282 UU 10/2008, ditolak sepanjang kata-kata, “Setiap orang yang mengumumkan hasil survei atau hasil jakak pendapat dalam masa tenang, dipidana dengan pidana denda paling sedikit Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan paling sedikit paling banyak Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan dan” dikabulkan sepanjang kata-kata “…pidana paling lama 12 (dua belas) bulan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan… dan paling lama 12 (duabelas) bulan”. e. Pasal 307 UU 10/2008. Permohonan atas Pasal ini dikabulkan, karena berhubungan dengan dikabulkannya Pasal 245 ayat (3) UU 10/2008. 39 [6.2] Hakim Konstitusi M. Arsyad Sanusi Pemilu sebagai sarana kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil harus menjadi cita-cita hukum bagi penyelenggara Pemilu maupun seluruh lapisan masyarakat. Pasal 22E ayat (6) UUD 1945 mengamanatkan Pemilu diatur lebih lanjut dalam undang-undang, termasuk Pemilu Presiden dan Wakil Presdien sebagaimana diatur dalam Undang- Undang Nomor 42 Tahun 2008. Salah satu hal penting yang diatur dalam undang- undang a quo adalah partisipasi masyarakat dalam Pemilu. Partisipasi masyarakat dalam Pemilu Presdien dan Wakil sebagaimana diatur dalam Bab XVII UU Nomor 42 Tahun 2008, pada hakikatnya bermakna keinginan untuk ikut serta dalam kehidupan politik yang berpotensi mempengaruhi proses politik yang sedang berlangsung, diantaranya melalui survei atau jajak pendapat maupun quick count yang bertitik tolak pada paham kebebasan berpendapat. Menurut Puddephaat terdapat tiga aspek kebebasan berpendapat, yaitu: (i) mencari informasi dan ide-ide, (ii) menerima informasi dan ide-ide, dan (iii) menyampaikan informasi dan ide-ide (Andrew Puddephat, The Essensial of Human Rights: Freedom of Expression, 2005), sebagaimana juga dijamin oleh Pasal 28F UUD 1945. Berkait dengan kebebasan memperoleh dan menyampaikan informasi, dapat dikemukakan hal-hal sebagai berikut: a. Kebebasan memperoleh informasi dan menyampaikan informasi adalah hak asasi manusia yang fundamental dan universal, dimana setiap orang, tanpa kecuali, memiliki hak untuk memperoleh dan menyampaikan informasi. Konsekuensinya, negara, dalam hal ini Pemerintah, berkewajiban membuka saluran-saluran informasi; b. Kebebasan dimaksud terbaca dalam Pasal 19 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (Universal Declaration of Human Rights) yang berbunyi, ”Setiap orang berhak mengeluarkan pendapat dan ekspresinya; hak ini mencakup kebebasan untuk memiliki pendapat tanpa adanya campur tangan, dan juga hak untuk mencari, menerima, dan menyebarluaskan informasi dan ide melalui media apa pun, dan tidak boleh dihalangi”; c. Akses informasi merupakan dasar bagi kehidupan demokrasi dan kebebasan informasi merupakan bagian dari hak asasi manusia; d. Negara wajib menghormati, melindungi dan memenuhi hak tersebut; 40 e. Kebebasan memperoleh dan menyampaikan informasi, demokrasi dan good governance merupakan konsep yang saling terkait karena dengan kebebasan a quo masyarakat dapat turut mengontrol setiap langkah kebijakan Pemerintah dalam menata negara dan masyarakat; Ketentuan Pasal 188 ayat (2) UU Nomor 42 Tahun 2008 tentang larangan mengumumkan hasil survei atau jajak pendapat pada masa tenang mengandung dua nilai hukum, yakni kebebasan memperoleh dan menyampaikan informasi yang harus dijunjung tinggi, di satu sisi, serta potensi terusiknya kenyamanan dan ketertiban, pada sisi yang lain. Begitu juga larangan mengumumkan hasil quick count pada hari/tanggal pemungutan suara sebagaimana diatur oleh Pasal 188 ayat (2) Undang-Undang a quo, juga mempunyai dua nilai hukum, yakni kebebasan berbasis ilmiah yang harus dijunjung tinggi dalam negara demokrasi dan potensi terganggunya ketertiban umum karena keresahan dan konflik yang dapat timbul di tengah masyarakat. Di sinilah Mahkamah dihadapkan pada dua kepentingan, dua nilai hukum, yakni kepentingan setiap orang untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi, berhadapan dengan kewajiban negara untuk melindungi rakyat banyak dari hal-hal yang berpotensi mengguncang ketenangan, ketertiban dan ketentraman masyarakat. Untuk menjawab kedua isu hukum tersebut dapat dikemukakan hal-hal berikut: 1. Kebebasan mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi, maupun kebebasan memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi merupakan konsep yang inheren dalam konteks hak asasi manusia, yang menghendaki setiap orang dapat menyuarakan pemikiran- pemikirannya, mencari (seeking), menerima (receiving) serta memberikan/ menyampaikan (imparting) informasi atau ide-ide, apa pun media yang digunakan; 2. Kebebasan untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi, maupun kebebasan memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi in casu aktivitas peneliti dalam memberikan informasi tentang Pemilu, bukanlah kebebasan absolut, melainkan harus tunduk pada hukum, karena survei atau jajak pendapat maupun quick count, sekalipun dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip ilmiah namun tidak ada yang dapat menjamin bahwa kegiatan tersebut bersih dari tendensi untuk mempengaruhi pilihan yang 41 menguntungkan salah satu kontestan Pemilu. Di sinilah peran negara diperlukan untuk menjaga kualitas demokrasi dan memelihara ketertiban umum, sehingga informasi tersebut ”disimpan” untuk waktu tertentu dan baru disampaikan kepada khalayak setelah melewati waktu tertentu pula; 3. Pasal 47 ayat (5) Undang-Undang Pemilu Presdien dan Wakil Presdien mengatur larangan menyiarkan berita, iklan serta rekam jejak Pasangan Calon, disertai sanksi hukum. Namun, mengenai frasa ”atau bentuk lainnya” dalam pasal tersebut tidak dijelaskan batasannya, sehingga terbuka celah bagi hasil survei atau jajak pendapat untuk disponsori oleh salah satu Pasangan Calon untuk menguntungkan atau merugikan salah