Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia terhadap UUD 1945

Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945; [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma Undang-Undang, in casu Pasal 15 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 3886, selanjutnya disebut UU 39/1999) terhadap UUD 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; [3.3] Menimbang bahwa meskipun Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo, namun sebelum mempertimbangkan lebih lanjut kedudukan hukum Pemohon dan pokok permohonan yang diajukan Pemohon, Mahkamah perlu mempertimbangkan permohonan Pemohon selebihnya sebagai berikut: 1. Bahwa Mahkamah telah memeriksa permohonan a quo dalam sidang pemeriksaan pendahuluan pada tanggal 23 November 2020. Berdasarkan ketentuan Pasal 39 UU MK, Panel Hakim sesuai dengan kewajibannya telah memberikan nasihat kepada Pemohon untuk memperbaiki sekaligus memperjelas hal-hal yang berkaitan dengan Pemohon dan permohonannya sesuai dengan sistematika permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 31 19 ayat (1) UU MK dan Pasal 5 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (PMK 6/PMK/2005). Dalam sidang tersebut, Panel Hakim telah menyatakan bahwa Pemohon dapat menyampaikan perbaikan permohonan ke Mahkamah selambat-lambatnya pada tanggal 7 Desember 2020, yaitu 14 (empat belas) hari sejak sidang pemeriksaan pendahuluan sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) UU MK. 2. Bahwa Pemohon telah melakukan perbaikan permohonannya sebagaimana telah diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 4 Desember 2020 dan diperiksa dalam sidang pemeriksaan perbaikan permohonan pada tanggal 16 Desember 2020. Perbaikan permohonan Pemohon tersebut memuat sistematika: Kewenangan Mahkamah Konstitusi, Kedudukan Hukum Pemohon, Alasan Permohonan, dan Petitum. 3. Bahwa meskipun format perbaikan permohonan Pemohon sebagaimana dimaksud pada angka 2 di atas pada dasarnya telah memenuhi format permohonan pengujian undang-undang sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (1) UU MK dan Pasal 5 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d PMK 6/PMK/2005, namun setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama telah ternyata uraian masing-masing bagian sistematika tersebut tidak memenuhi syarat formal permohonan, sebagai berikut: a. pada bagian kedudukan hukum, Pemohon tidak menguraikan secara spesifik adanya hubungan kausalitas bahwa dengan berlakunya pasal yang dimohonkan pengujian dianggap merugikan Pemohon sebagai warga negara Indonesia yang memiliki hak atas pekerjaan dan pengembangan diri dengan keikutsertaan Pemohon untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negara karena tidak ditetapkan sebagai anggota DPRD Padang Lawas Periode Tahun 2019-2024; b. pada bagian alasan permohonan, Pemohon menyatakan frasa “secara pribadi” dalam Pasal 15 UU 39/1999 adalah konstitusional [vide permohonan hlm. 11 dan hlm. 15-16]. Bahkan menurut Pemohon norma hukum yang termuat dalam Pasal 15 UU 39/1999 adalah norma hukum yang sangat jelas [vide permohonan hlm. 13]. Namun demikian dalam pernyataan selanjutnya Pemohon menyatakan frasa “secara kolektif” dalam Pasal 15 UU 39/1999 20 bertentangan dengan UUD 1945 tanpa menguraikan argumentasi lebih lanjut pertentangan antara frasa tersebut dengan Pasal 28C ayat (1) UUD 1945 yang menjadi salah satu dasar pengujian yang digunakan [vide permohonan hlm. 13]. Bahkan pada bagian akhir pokok permohonan Pemohon justru menyatakan frasa “secara pribadi” yang sebelumnya dinyatakan konstitusional menjadi inkonstitusional dan dengan memberikan penafsiran terhadap frasa tersebut [vide permohonan hlm. 17]. Dengan demikian, selain tidak diuraikannya argumentasi yang memadai mengenai inkonstitusionalitas norma yang diuji, juga terdapat ketidakjelasan dan inkonsistensi dalam posita permohonan Pemohon; c. pada bagian petitum, angka 2 petitum permohonan yang meminta frasa “Setiap orang berhak untuk memperjuangkan hak pengembangan dirinya secara kolektif, untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya” dalam Pasal 15 UU 39/1999 bertentangan dengan UUD 1945 menjadi tidak konsisten pula dengan posita permohonan yang di bagian akhir meminta penafsiran frasa “secara pribadi” dalam Pasal 15 UU 39/1999 harus diartikan sebagai Peraturan Pemerintah dan untuk pertama kalinya pengaturan mengenai penetapan Pemohon sebagai anggota dalam Pemerintahan Daerah Kabupaten Padang Lawas, ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan. Lagi pula, petitum angka 2 tersebut jika dikabulkan justru menjadikan Pasal 15 UU 39/1999 menjadi tidak jelas maknanya karena dalam norma pasal a quo hanya tersisa frasa “pribadi maupun”, sehingga dengan petitum yang demikian menjadi kontradiktif dan inkonsistensi dengan posita permohonan Pemohon; Dengan demikian, berdasarkan pertimbangan hukum di atas menurut Mahkamah permohonan Pemohon adalah tidak jelas (kabur) karena tidak memenuhi syarat formal permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) UU MK. [3.4] Menimbang bahwa terlepas dari permohonan Pemohon adalah tidak jelas (kabur) sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah perlu menegaskan andaikata yang diinginkan Pemohon adalah mengenai penetapan keanggotaan DPRD Kabupaten Padang Lawas Periode Tahun 2019-2024 yang tidak mengikutsertakan Pemohon sebagaimana didalilkan Pemohon. Berkenaan dengan hal tersebut, dalam 21 sidang panel pemeriksaan pendahuluan, panel hakim telah menasihatkan dan sekaligus mengingatkan bahwa Mahkamah bukanlah tempat untuk menentukan seseorang dapat menjadi anggota DPRD sebagaimana dikehendaki oleh Pemohon. Terlebih lagi, persoalan yang dikemukakan Pemohon tersebut tidak berhubungan dengan konstitusionalitas Pasal 15 UU 39/1999 yang justru memberikan jaminan pengembangan diri bagi setiap orang termasuk Pemohon untuk ikut serta membangun masyarakat, bangsa, dan negara sebagaimana disebutkan dalam Pasal 28C ayat (1) UUD 1945; [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, meskipun Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo, namun oleh karena permohonan Pemohon adalah tidak jelas (kabur) maka Mahkamah tidak mempertimbangkan lebih lanjut permohonan Pemohon. 4.