Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah memohon pengujian konstitusionalitas frasa “pihak ketiga yang berkepentingan” dalam Pasal 80 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209), selanjutnya disebut UU 8/1981, terhadap Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28H ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, selanjutnya disebut UUD 1945; 29 [3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan dua hal, yaitu: a. kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonan a quo; b. kedudukan hukum (legal standing) Pemohon untuk mengajukan permohonan a quo; Terhadap kedua hal tersebut, Mahkamah berpendapat sebagai berikut: Kewenangan Mahkamah [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), serta Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076, selanjutnya disebut UU 48/2009), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar; [3.4] Menimbang bahwa oleh karena permohonan a quo adalah mengenai pengujian Undang-Undang, in casu UU 8/1981 terhadap UUD 1945 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; Kedudukan Hukum (legal standing) Pemohon [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang, yaitu: 30 a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang; c. badan hukum publik atau privat; d. lembaga negara; Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; [3.6] Menimbang pula bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005, bertanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007, bertanggal 20 September 2007, serta putusan-putusan selanjutnya berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat (causal verband) antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; 31 [3.7] Menimbang bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut pada paragraf [3.5] dan paragraf [3.6] di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan mengenai kedudukan hukum (legal standing) Pemohon dalam permohonan a quo sebagai berikut: Bahwa Pemohon menyatakan dirinya sebagai perkumpulan yang diberi nama Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) yang telah berbadan hukum dengan Akta Pendirian Notaris Ikke Lucky A., S.H. Nomor 175, tanggal 30 April 2007 dan telah didaftarkan di Kepaniteran Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor 8/2007/PN.SKH., tanggal 3-5-2007 [vide bukti P-5]. Adapun maksud dan tujuan dibentuknya perkumpulan tersebut adalah membantu Pemerintah dan Negara Republik Indonesia dalam bidang pemberdayaan masyarakat untuk menegakkan hukum, keadilan dan hak asasi manusia serta mencegah dan memberantas segala bentuk korupsi, kolusi dan nepotisme guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat sebagaimana dicanangkan para pendiri Republik Indonesia. [vide bukti P-5] Bahwa Pemohon selaku perkumpulan mendalilkan memiliki hak konstitusional yang dilindungi oleh Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28H ayat (2) UUD 1945. Menurut Pemohon, hak konstitusionalnya tersebut telah dirugikan dengan berlakunya Pasal 80 UU 8/1981 dikarenakan adanya penafsiran yang sempit mengenai frasa “pihak ketiga yang berkepentingan” yaitu saksi korban tindak pidana atau pelapor dan bukan pihak ketiga dalam arti luas yang meliputi masyarakat luas yang diwakili oleh Lembaga Swadaya Masyarakat dan diatur dalam Undang-Undang. Dengan adanya penafsiran yang sempit tersebut, mengakibatkan Pemohon tidak serta merta dapat mengajukan praperadilan atas perkara-perkara korupsi sehingga proses pencegahan dan pemberantasan korupsi berjalan tidak seimbang dan meniadakan prinsip keadilan yang diatur dalam UUD 1945; [3.8] Menimbang bahwa merujuk pada Putusan Mahkamah Nomor 27/PUU- VII/2009, bertanggal 16 Juni 2010, Mahkamah memberikan kedudukan hukum (legal standing) kepada perseorangan dan non-government organization (NGO) atau lembaga swadaya masyarakat (LSM) dalam mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang dengan pertimbangan, antara lain, sebagai berikut, 32 “Dari praktik Mahkamah (2003-2009), perorangan WNI terutama pembayar pajak (tax payer, vide Putusan Nomor 003/PUU-I/2003) berbagai asosiasi dan NGO/LSM yang concern terhadap suatu Undang-Undang demi kepentingan publik, badan hukum, Pemerintah daerah, lembaga negara, dan lain-lain oleh Mahkamah dianggap memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan pengujian, baik formil maupun materiil, Undang-Undang terhadap UUD 1945”; [3.9] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan dalam paragraf [3.7] dan paragraf [3.8], serta dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon di atas, Mahkamah berpendapat terdapat kerugian konstitusional yang diderita Pemohon akibat adanya Pasal 80 UU 8/1981 sepanjang frasa “pihak ketiga yang berkepentingan”, dan terdapat hubungan sebab akibat antara kerugian konstitusional Pemohon dengan adanya pasal a quo, sehingga menurut Mahkamah, Pemohon mempunyai kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo; [3.10] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo dan Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan; Pokok Permohonan [3.11] Menimbang bahwa pokok permohonan Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas Pasal 80 UU 8/1981 sepanjang frasa “pihak ketiga yang berkepentingan”, sebagai berikut: “Permintaan untuk memeriksa sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan atau penuntutan dapat diajukan oleh penyidik atau penuntut umum atau pihak ketiga yang berkepentingan kepada Ketua Pengadilan dengan menyebutkan alasannya” terhadap Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal