Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Maybrat Tahun 2011

[3.1] Menimbang bahwa permasalahan utama permohonan Pemohon adalah keberatan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maybrat (Termohon) berupa Surat Keputusan Termohon Nomor 34/SK/KPU-MBT/2011 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati Kab. Maybrat Tahun 2011, bertanggal 22 September 2011 (vide Bukti P-1 = Bukti T-3 = Bukti PT-3) dan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Daerah di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maybrat, bertanggal 22 September 2011 (vide Bukti P-1 = Bukti T- 1 = Bukti PT-2); [3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah), terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal berikut: 1. Kewenangan Mahkamah memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan a quo; 2. Kedudukan hukum (legal standing) Pemohon untuk mengajukan permohonan a quo; 3. Tenggang waktu pengajuan permohonan keberatan. Terhadap ketiga hal dimaksud, Mahkamah berpendapat sebagai berikut: Kewenangan Mahkamah [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang 116 Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK) junctis Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844, selanjutnya disebut UU 12/2008) salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; Semula, berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4437, selanjutnya disebut UU 32/2004), keberatan berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon diajukan ke Mahkamah Agung. Kewenangan Mahkamah Agung tersebut, dicantumkan lagi dalam Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480) sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865); Dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) ditentukan, “Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”; Pasal 236C UU 12/2008 menetapkan, “Penanganan sengketa hasil 117 penghitungan suara pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak Undang-Undang ini diundangkan”; Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi bersama-sama telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili, sebagai pelaksanaan Pasal 236C UU 12/2008 di atas. [3.4] Menimbang bahwa Termohon mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan bahwa permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat sebagai sengketa Pemilukada karena Pemohon tidak mendalilkan tentang keberatan yang berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon dan selanjutnya membuktikan hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon serta menunjukkan dengan jelas tempat penghitungan suara (TPS) dan kesalahan dalam penghitungan suara, sehingga permohonan Pemohon bukan menjadi kewenangan dari Mahkamah Konstitusi; [3.5] Menimbang bahwa eksepsi Termohon di atas, menurut Mahkamah, pada pokoknya sama dengan eksepsi Termohon yang telah dipertimbangkan oleh Mahkamah dalam Putusan Perkara Nomor 95/PHPU.D-IX/2011 bertanggal 17 Oktober 2011 yang amarnya menyatakan, “Menolak eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait”, sehingga pertimbangan tersebut mutatis mutandis berlaku pada perkara a quo; Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon [3.6] Menimbang bahwa Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437, selanjutnya disebut UU 32/2004) serta Pasal 3 dan Pasal 4 PMK 15/2008 menentukan hal-hal, antara lain, sebagai berikut: a. Pemohon adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; b. permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada yang mempengaruhi penentuan Pasangan Calon yang dapat 118 mengikuti putaran kedua Pemilukada atau terpilihnya Pasangan Calon sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. [3.7] Menimbang bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Maybrat sebagaimana tercantum dalam  Surat Keputusan Termohon Nomor 14/KPU/2011 tentang Peninjauan Kembali/Pembatalan Surat Keputusan (SK) KPU Nomor 12/KPU/2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati yang Lolos Ferifikasi Administrasi dan Faktual pada Pemilukada Kab. Maybrat Tahun 2011, bertanggal 24 Maret 2011 (vide bukti P-4), Surat Keputusan Termohon Nomor 25/SK/KPU-MBT/VIII/2011 tentang Pencabutan Nomor Urut Tempat/Lokasi Kampanye Pemilukada Bupati/Wakil Kab. Bupati Maybrat Tahun 2011, bertanggal 8 Agustus 2011 (vide bukti P-5). Oleh karenanya, Mahkamah berpendapat bahwa para Pemohon telah memenuhi syarat kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo; Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan [3.8] Menimbang bahwa Keputusan Termohon berupa Surat Keputusan Termohon Nomor 34/SK/KPU-MBT/2011 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati Kab. Maybrat Tahun 2011 ditetapkan pada hari Kamis, 22 September 2011, dan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Daerah di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maybrat ditetapkan pada hari Kamis, bertanggal 22 September 2011, sedangkan permohonan keberatan terhadap Ketetapan Termohon a quo, oleh Pemohon, diajukan ke Mahkamah pada hari Selasa, tanggal 27 September 2011 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 347/PAN.MK/2011 tanggal 27 September 2011 yang kemudian diregistrasi pada hari Senin, tanggal 3 Oktober 2011 dengan Nomor 97/PHPU.D-IX/2011; [3.9] Menimbang bahwa Pasal 5 PMK 15/2008 menentukan, “Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan”; 119 Bahwa tiga hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan adalah terhitung sejak hari Jumat