Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi terhadap UUD 1945

Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara 21 Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang- Undang terhadap UUD 1945. [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan para Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma undang-undang, in casu UU MK terhadap UUD 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo. [3.3] Menimbang bahwa meskipun Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo, namun sebelum mempertimbangkan kedudukan hukum para Pemohon untuk mengajukan permohonan a quo dan pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai permohonan para Pemohon sebagai berikut: [3.3.1] Bahwa Mahkamah telah memeriksa permohonan a quo dalam sidang pemeriksaan pendahuluan pada tanggal 19 November 2020. Berdasarkan ketentuan Pasal 39 UU MK, Majelis Panel Hakim sesuai dengan kewajibannya telah memberikan nasihat kepada para Pemohon untuk memperbaiki sekaligus memperjelas hal-hal yang berkaitan dengan para Pemohon dan permohonannya sesuai dengan sistematika permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (1) UU MK dan Pasal 5 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (selanjutnya disebut PMK Nomor 6/PMK/2005); [3.3.2] Bahwa para Pemohon telah melakukan perbaikan permohonannya sebagaimana telah diterima di Kepaniteraan Mahkamah tanggal 30 November 2020 dan diperiksa dalam sidang pemeriksaan perbaikan permohonan pada tanggal 15 Desember 2020 dan para Pemohon dalam perbaikan permohonannya menguraikan sistematika: Judul, Identitas Pemohon, Kewenangan Mahkamah Konstitusi, Kedudukan Hukum Pemohon, Alasan Permohonan, dan Petitum; [3.3.3] Bahwa meskipun format perbaikan permohonan para Pemohon sebagaimana dimaksud pada Paragraf [3.3.2] pada dasarnya telah sesuai dengan format permohonan pengujian undang-undang sebagaimana diatur dalam Pasal 22 31 ayat (1) UU MK dan Pasal 5 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d PMK Nomor 6/PMK/2005, namun setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama berkenaan dengan posita dan petitum permohonan para Pemohon, Mahkamah menemukan fakta bahwa di dalam pokok permohonan sama sekali tidak menguraikan argumentasi atau alasan berkenaan dengan pentingnya syarat sebagaimana yang para Pemohon tentukan di dalam petitum permohonan yaitu, “… uji kelayakan serta pengawasan dalam kesehatan jasmani dan rohani dilakukan setiap 5 (lima) tahun sekali oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi secara objektif”. Para Pemohon pada pokoknya hanya menjelaskan bahwa para Pemohon adalah advokat dan berpotensi menjadi hakim konstitusi seperti halnya mantan hakim konstitusi Hamdan Zoelva dan Patrialis Akbar, tanpa menguraikan lebih lanjut argumentasi mengenai alasan pentingnya dilakukan uji kelayakan dan pengawasan dalam kesehatan jasmani dan rohani, serta alasan mengapa hal tersebut perlu dilakukan setiap 5 (lima) tahun sekali. Selain itu, Mahkamah juga melihat adanya kerancuan dan redundansi dari petitum permohonan sehingga sulit dipahami oleh Mahkamah pemaknaan konstitusional apa yang sesungguhnya diinginkan oleh para Pemohon. Mahkamah semakin sulit memahami ketika di satu sisi menghendaki: “Hakim konstitusi yang sedang menjabat pada saat Undang-Undang ini diundangkan dianggap memenuhi syarat menurut Undang-Undang ini dan mengakhiri masa tugasnya sampai usia 70 (tujuh puluh) tahun selama keseluruhan masa tugasnya tidak melebihi 15 (Iima belas) tahun. Dengan ketentuan memenuhi uji kelayakan serta Pengawasan dalam Kesehatan Jasmani dan Rohani dilakukan setiap (5) lima tahun sekali, oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi secara Objektif”, sementara di sisi lain para Pemohon menghendaki kembali pemaknaan secara konstitusional bersyarat terhadap petitum yang sama. Berdasarkan pertimbangan hukum di atas, karena terdapat ketidaktersambungan antara posita dan petitum, serta adanya kerancuan dan redundansi dalam petitum maka berakibat permohonan a quo menjadi tidak jelas (kabur). [3.4] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, meskipun Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo, namun oleh karena permohonan para Pemohon tidak jelas (kabur) sehingga tidak memenuhi syarat formal permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) UU 23 MK, oleh karena itu Mahkamah tidak mempertimbangkan kedudukan hukum dan permohonan para Pemohon lebih lanjut. 4.