Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat

Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076, selanjutnya disebut UU 48/2009), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945. [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan a quo adalah pengujian konstitusionalitas norma undang-undang, in casu pengujian materiil Undang- Undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5863, selanjutnya disebut UU 4/2016) terhadap UUD NRI Tahun 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo. Kedudukan Hukum Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau 282 kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a; [3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU- V/2007 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; 283 e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.3] dan Paragraf [3.4] di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon yang pada pokoknya sebagai berikut. 1. Bahwa norma undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam permohonan a quo adalah Pasal 7 ayat (1), Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 16, Pasal 17 ayat (1), Pasal 54 ayat (1), dan Pasal 72 ayat (1) UU 4/2016, selengkapnya menyatakan sebagai berikut: Pasal 7 ayat (1) UU 4/2016 “Setiap Pekerja dan Pekerja Mandiri yang berpenghasilan paling sedikit sebesar upah minimum wajib menjadi Peserta”. Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) UU 4/2016 “(1) Pekerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) wajib didaftarkan oleh Pemberi Kerja; (2) Pekerja Mandiri sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) harus mendaftarkan dirinya sendiri kepada BP Tapera untuk menjadi peserta”. Pasal 16 UU 4/2016 “Ketentuan lebih lanjut mengenai kepesertaan Tapera sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 sampai dengan pasal 15 diatur dalam Peraturan Pemerintah”. Pasal 17 ayat (1) UU 4/2016 ”Simpanan Tapera dibayar oleh pemberi kerja dan Pekerja”. Pasal 54 ayat (1) UU 4/2016 “Komite Tapera beranggotakan: a. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perumahan dan kawasan permukiman; b. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan; c. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan; d. Komisioner Otoritas Jasa Keuangan; dan e. seorang dari unsur profesional yang memahami bidang perumahan dan kawasan permukiman”; Pasal 72 ayat (1) UU 4/2016 “Peserta, Pemberi Kerja, BP Tapera, Bank/Perusahaan Pembiayaan, Bank Kustodian, dan Manajer Investasi yang melanggar ketentuan dalam Pasal 7 ayat 284 (1), Pasal 9 ayat (1), Pasal 12, Pasal 14 ayat (4), Pasal 18 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Pasal 19, Pasal 30, Pasal 64, Pasal 66, Pasal 67 ayat (1), dan Pasal 68 dikenai sanksi administratif berupa: a. peringatan tertulis; b. denda administratif; c. memublikasikan ketidakpatuhan Pemberi Kerja; d. pengenaan bunga Simpanan akibat keterlambatan pengembalian; e. pembekuan izin usaha; dan/atau f. pencabutan izin usaha”. 2. Bahwa Pemohon menjelaskan memiliki hak konstitusional sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (2), Pasal 28I ayat (2), dan Pasal 34 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945; 3. Bahwa Pemohon adalah Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI), badan hukum organisasi serikat buruh konfederasi dari 11 (sebelas) federasi serikat buruh, dan masing-masing federasi serikat buruh beranggotakan serikat buruh unitaris pada tingkat perusahaan atau area tertentu yang disebut komisariat yang memiliki anggota buruh perorangan baik di dalam perusahaan (formal) maupun di luar perusahaan (informal). Selanjutnya, berdasarkan Pasal 23 ayat (3) huruf c Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Periode 2023-2027, menyatakan: “(3) Dewan Eksekutif Nasional berwenang: c. Bertindak untuk dan atas nama serta mewakili KSBSI baik di dalam maupun di luar pengadilan melalui Presiden dan Sekretaris Jenderal” [vide Bukti P-5]. Dalam hal ini, KSBSI diwakili oleh Elly Rosita Silaban sebagai Presiden Dewan Eksekutif Nasional KSBSI serta Dedi Hardianto sebagai Sekretaris Jenderal Dewan Eksekutif Nasional KSBSI [vide Bukti P-3]. 4. Bahwa Pemohon menegaskan berlakunya UU 4/2016 menimbulkan kerugian hak konstitusional sebagai berikut: a. Adanya ketidakpastian dan beban ekonomi yang bertambah akibat penerapan norma UU 4/2016. Meskipun dalam Pasal 68 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Ralryat (PP 25/2020) menyatakan frasa “paling lambat”, di mana kewajiban mendaftarkan pekerja ke Tapera sejatinya telah berlaku sejak 20 Mei 2020. Namun sampai dengan permohonan ini diajukan, belum ada pelaksanaannya di sektor swasta karena beban keuangan yang berat bagi pekerja dan pengusaha. Jika kewajiban ini benar-benar ditegakkan setelah 285 batas waktu tanggal 20 Mei