Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi terhadap UUD 1945

PENDAPAT BERBEDA (DISSENTING OPINION) DAN ALASAN BERBEDA (CONCURRING OPINION) Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi a quo, terdapat pendapat berbeda (dissenting opinion) dan alasan berbeda (concurring opinion) perihal pengujian Pasal 87 huruf a dan huruf b UU 7/2020, yaitu: 135 A. Alasan Berbeda dan Pendapat Berbeda Hakim Konstitusi Arief Hidayat dan Hakim Konstitusi Manahan MP Sitompul [6.1] Menimbang bahwa Pemohon melakukan pengujian terhadap Pasal 87 huruf a UU 7/2020 (UU MK) yang menyatakan, “Hakim konstitusi yang saat ini menjabat sebagai Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi tetap menjabat sebagai Ketua atau Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi sampai dengan masa jabatannya berakhir berdasarkan ketentuan undang-undang ini” dan Pasal 87 huruf b UU 7/2020 yang menyatakan,”Hakim konstitusi yang sedang menjabat pada saat Undang-Undang ini diundangkan dianggap memenuhi syarat menurut Undang- Undang ini dan mengakhiri masa tugasnya sampai usia 70 (tujuh puluh) tahun selama keseluruhan masa tugasnya tidak melebihi 15 (Iima belas) tahun” bertentangan dengan UUD 1945. Terhadap Pasal 87 huruf a UU 7/2020 (UU MK), Hakim Konstitusi Arief Hidayat dan Hakim Konstitusi Manahan MP Sitompul memiliki alasan berbeda (concurring opinion), sedangkan terhadap Pasal 87 huruf b UU 7/2020 Hakim Konstitusi Arief Hidayat dan Hakim Konstitusi Manahan MP Sitompul memiliki pendapat berbeda (dissenting opinion); [6.2] Menimbang bahwa dalam konteks ilmu perundang-undangan Pasal 87 huruf a dan huruf b UU MK termasuk ke dalam rumpun Bab VII tentang Ketentuan Peralihan. Pada dasarnya fungsi dari ketentuan peralihan adalah untuk menjaga agar jangan sampai ada pihak-pihak yang dirugikan dengan adanya perubahan pada suatu undang-undang. Rumusan dalam Ketentuan Peralihan dibuat dengan maksud agar segala hubungan hukum atau tindakan hukum yang telah dilakukan, atau sedang dilakukan, dan belum selesai prosesnya yang didasarkan pada UU lama tidak dirugikan dengan berlakunya UU baru, melainkan harus diatur secara adil dan proporsional sehingga tidak merugikan, bahkan harus menguntungkan para pihak yang terdampak sebagai konsekuensi adanya UU baru. Hal ini dimaksudkan untuk melindungi hak konstitusional para pihak yang terdampak sebagai akibat adanya perubahan pada suatu undang-undang. Begitu pula Pasal 87 huruf a dan huruf b UU MK yang didesain untuk menjamin suatu kepastian hukum yang adil bagi Ketua/Wakil Ketua dan hakim konstitusi yang saat ini menjabat, sehingga baik Ketua, Wakil Ketua, maupun hakim konstitusi tidak dirugikan dan bahkan dapat diuntungkan dengan berlakunya ketentuan baru yang termuat dalam UU MK. 136 Alasan Berbeda (Concurring Opinion) [6.3] Menimbang bahwa Ketentuan Pasal 87 huruf a UU MK memuat perpanjangan masa jabatan Ketua/Wakil Ketua yang saat ini menjabat hingga berakhir dalam jangka waktu 5 (lima) tahun berdasarkan UU a quo, sehingga tidak merugikan bahkan menguntungkan bagi Ketua/Wakil Ketua yang saat ini menjabat karena masa jabatannya langsung diperpanjang oleh UU a quo. Akan tetapi ternyata norma Pasal 87 huruf a UU MK yang menyatakan,” “Hakim konstitusi yang saat ini menjabat sebagai Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi tetap menjabat sebagai Ketua atau Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi sampai dengan masa jabatannya berakhir berdasarkan ketentuan undang-undang ini” bertentangan dengan norma konstitusi, yakni Pasal 24C ayat (4) UUD 1945 yang menyatakan, “Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi dipilih dari dan oleh hakim konstitusi”. Oleh karena itu, perpanjangan masa jabatan Ketua/Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi tidak dapat secara otomatis berlaku sesuai dengan norma UU a quo, sebab norma konstitusi mengatur dengan jelas bahwa Ketua/Wakil Ketua harus dipilih dari dan oleh hakim konstitusi sehingga tidak dapat diperpanjang langsung oleh ketentuan UU a quo. Perpanjangan langsung oleh UU a quo pada masa jabatan Ketua/Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi telah menegasikan peran dan wewenang hakim konstitusi dalam pemilihan Ketua/Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi. Dengan begitu, Ketua/Wakil Ketua yang masa jabatannya berakhir setelah adanya UU a quo, dapat melanjutkan masa jabatannya sebagai Ketua/Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi sepanjang telah dilakukan pemilihan dari dan oleh hakim konstitusi. Pendapat Berbeda (Dissenting Opinion) [6.4] Menimbang bahwa ketentuan Pasal 87 huruf b UU MK yang menyatakan, “Hakim konstitusi yang sedang menjabat pada saat Undang-Undang ini diundangkan dianggap memenuhi syarat menurut Undang-Undang ini dan mengakhiri masa tugasnya sampai usia 70 (tujuh puluh) tahun selama keseluruhan masa tugasnya tidak melebihi 15 (Iima belas) tahun.” Ketentuan ini memuat norma bahwa apabila ada hakim konstitusi yang terdampak dan menjadi tidak memenuhi syarat karena UU a quo, baik karena faktor usia maupun karena masa jabatannya berakhir, dianggap memenuhi syarat dan tetap menjabat sebagai hakim konstitusi 137 hingga berusia 70 (tujuh puluh) tahun asalkan masa tugasnya tidak melebihi 15 (lima belas) tahun. Ketentuan ini bertentangan dengan norma konstitusi, yakni Pasal 24C ayat (3) yang menyatakan, “Mahkamah Konstitusi mempunyai sembilan orang anggota hakim konstitusi yang ditetapkan oleh Presiden, yang diajukan masing- masing tiga orang Mahkamah Agung, tiga orang oleh Dewan Perwakilan Rakyat, dan tiga orang oleh Presiden.” Sebab, Pasal 87 huruf b a quo telah menegasikan peran dan kewenangan dari ketiga lembaga pengusul, yakni Mahkamah Agung (MA), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dan Presiden dalam menentukan hakim konstitusi. Oleh karena itu, agar tidak menegasikan peran dan kewenangan ketiga lembaga pengusul dimaksud, maka hakim konstitusi yang tidak memenuhi syarat tersebut perlu mendapatkan konfirmasi dari lembaga pengusul untuk dapat melanjutkan masa jabatannya sebagai hakim konstitusi sebagaimana ketentuan a quo. Ketika lembaga pengusul melakukan konfirmasi atas permintaan Mahkamah, maka lembaga pengusul dapat mengambil sikap untuk: (1) Hakim yang bersangkutan dapat melanjutkan masa jabatannya sesuai dengan ketentuan UU a quo; atau (2) Menolak perpanjangan masa jabatan hakim konstitusi tersebut karena tidak memenuhi persyaratan ketentuan UU a quo. Namun pada dasarnya, prinsip yang dianut oleh Ketentuan Peralihan adalah upaya untuk melindungi pihak yang terdampak sebagai akibat adanya perubahan regulasi agar tidak dirugikan. Hal ini berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan UUD 1945 sebagai hukum tertinggi (the supreme law of the land). [6.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan pada Paragraf [6.4] di atas, khusus untuk permohonan Pemohon terhadap Pasal 87 huruf b UU 7/2020 (UU MK) haruslah dinyatakan inkonstitusional bersyarat sepanjang tidak dimaknai, “Hakim konstitusi yang sedang menjabat pada saat Undang-Undang ini diundangkan dianggap memenuhi syarat menurut Undang-Undang ini dan mengakhiri masa tugasnya sampai usia 70 (tujuh puluh) tahun selama keseluruhan masa tugasnya tidak melebihi 15 (Iima belas) tahun setelah mendapatkan konfirmasi dari lembaga pengusul, yakni Mahkamah Agung atau Dewan Perwakilan Rakyat atau Presiden”. 138 B. Pendapat Berbeda Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams [6.6] Menimbang bahwa Pasal 87 huruf b Undang-Undang a quo merupakan materi yang dimohonkan oleh semua Pemohon dalam seluruh perkara pengujian Undang-undang a quo terhadap UUD NRI Tahun 1945 (Perkara Nomor 90/PUU- XVIII/2020, Perkara Nomor 96/PUU-XVIII/2020, dan Perkara Nomor 100/PUU- XVIII/2020). Uraian pendapat berbeda (dissenting opinion) saya mengenai konstituionalitas Pasal 87 huruf b Undang-Undang a quo terbagi dalam 3 (tiga) koridor, yakni: 1). esensi materi ketentuan peralihan; 2). interpretasi terhadap norma a quo; dan 3). isu konstitusionalitas dalam norma a quo. 1. Esensi Materi Ketentuan Peralihan [6.7] Menimbang bahwa dalam Lampiran II angka 127 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan disebutkan bahwa materi ketentuan peralihan dalam suatu peraturan perundang-undangan memang dapat diatur secara fakultatif untuk: a). menghindari terjadinya kekosongan hukum; b). menjamin kepastian hukum; c). memberikan perlindungan bagi pihak yang terkena dampak perubahan Peraturan Perundang-undangan; dan d). mengatur hal-hal yang bersifat sementara. Jika dikaitkan dengan prinsip negara hukum (rule of law) dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 maka materi ketentuan peralihan secara esensial dapat diatur semata-mata untuk menjamin agar tidak terjadi kerugian dan/atau kesewenang-wenangan terhadap pihak yang terkena dampak dari perubahan peraturan perundang-undangan. Dalam kalimat lain, materi ketentuan peralihan sama sekali tidak boleh secara sengaja dibuat untuk memberi ‘keuntungan’ (privilege) bagi suatu entitas hukum, siapapun dan apapun, sebab hal ini dapat menyebabkan terlanggarnya prinsip “kepastian hukum yang adil” berdasarkan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. [6.8] Menimbang bahwa sekedar perbandingan, dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi diatur norma ketentuan peralihan bahwa: “Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku: a). hakim konstitusi yang saat ini menjabat sebagai Ketua atau Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi tetap menjabat sebagai Ketua atau Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi sampai dengan masa jabatannya berakhir berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang 139 Mahkamah Konstitusi;” dan “b). hakim konstitusi yang saat ini menjabat tetap menjabat sampai dengan diberhentikan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi”. Model pengaturan norma ketentuan peralihan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 ini jelas sejalan dengan pedoman dan esensi pengaturan norma ketentuan peralihan dalam Lampiran II angka 127 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagai salah satu koridor jaminan “kepastian hukum yang adil” (vide Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945) untuk menyusun suatu materi ketentuan peralihan dalam peraturan perundang-undangan dengan metode yang pasti, baku, dan standar. [6.9] Menimbang bahwa berdasarkan materi kentuan peralihan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tersebut, Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim Konstitusi yang sedang menjabat saat itu terhindar dari potensi kerugian dan/atau kesewenang-wenangan yang dapat terjadi dari suatu perubahan Undang-Undang sehingga mereka saat itu tetap dapat berdasar pada peraturan perundang- undangan yang lama secara sementara (transisional) sampai dengan jabatannya berakhir berdasarkan Undang-Undang yang lama dan sama sekali tidak diuntungkan (mendapat privilige) berdasarkan Undang-Undang yang baru. Oleh karena itu, materi ketentuan peralihan dalam peraturan perundang-undangan (termasuk Undang-Undang) umumnya dibuat untuk memberikan jaminan perlindungan bagi pihak yang terdampak dari perubahan peraturan perundang- undangan sehingga umumnya dibuat dalam suatu konsep pengaturan bahwa pihak yang terdampak dari perubahan Peraturan Perundang-undangan itu tetap dapat mengikuti dan/atau didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang lama secara sementara (transisional). [6.10] Menimbang bahwa pihak yang terdampak dari perubahan Peraturan Perundang-undangan memang dapat saja diatur untuk mengikuti peraturan perundang-undangan yang baru sepanjang hal itu “tidak merugikan”. Namun, meskipun demikian, suatu materi ketentuan peralihan dalam peraturan perundang- undangan pada esensinya sama sekali tidak dibolehkan untuk secara sengaja dibuat dalam rangka memberi ‘keuntungan’ (privilege) bagi suatu entitas hukum. Batas maksimal yang dapat diatur berdasarkan penalaran yang wajar melalui suatu materi ketentuan peralihan dalam peraturan perundang-undangan adalah agar 140 pihak yang terdampak dari perubahan peraturan perundang-undangan itu “tidak dirugikan” dan bukan justru “diuntungkan” atau mendapat privilege tertentu. 2. Interpretasi Terhadap Rumusan Norma a quo [6.11] Menimbang bahwa Pasal 87 huruf b Undang-Undang a quo sebagai salah satu materi ketentuan peralihan dalam Undang-Undang a quo selengkapnya berbunyi: “Hakim konstitusi yang sedang menjabat pada saat Undang-Undang ini diundangkan dianggap memenuhi syarat menurut Undang-Undang ini dan mengakhiri masa tugasnya sampai usia 70 (tujuh puluh) tahun selama keseluruhan masa tugasnya tidak melebihi 15 (Iima belas) tahun”. [6.12] Menimbang bahwa jika didasarkan pada pedoman Teknik Penyusunan Peraturan Perundangan yang tercantum dalam Lampiran II angka 127 Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan maka norma ketentuan peralihan dalam Undang-Undang a quo (khususnya Pasal 87 huruf b) saya yakini bukan merupakan model yang lazim, baku, dan standar, sebab dengan berlakunya norma a quo, secara nyata dan terang benderang memberi keuntungan (privilege) tertentu bagi pihak yang terkena dampak dari perubahan peraturan perundang-undangan, alih-alih sekedar “tidak merugikan” sebagaimana salah satu prinsip dan tujuan dasar dari dirumuskannya suatu materi ketentuan peralihan dalam peraturan perundang-undangan. [6.13] Menimbang bahwa eksistensi dan keberlakuan norma Pasal 87 huruf b Undang-Undang a quo, selain memang dimohonkan oleh semua pemohon dalam seluruh perkara pengujian Undang-Undang a quo terhadap UUD NRI Tahun 1945 (Perkara Nomor 90/PUU-XVIII/2020, Perkara Nomor 96/PUU-XVIII/2020, dan 100/PUU-XVIII/2020), juga menjadi salah satu bukti yang terang benderang bahwa Pembentuk Undang-Undang telah secara sengaja masuk sangat jauh dan begitu dalam kepada salah satu dimensi yang paling fundamental bagi independensi dan imparsialiatias kekuasaan kehakiman, in casu Mahkamah Konstitusi. Pembentuk Undang-Undang casu quo menjadi sangat menentukan dan bahkan secara nyata memberi keuntungan (privilege) yang tidak terbantahkan bagi eksistensi sebagian besar Hakim Konstitusi saat ini yang dijadikan sebagai adressat personal (propia) melalui keberlakuan norma a quo. 141 [6.14] Menimbang bahwa oleh karena itu, saya berpendapat norma a quo sejatinya memang merupakan materi Undang-Undang yang secara sengaja melanggar etika hubungan antar sesama “Lembaga Negara yang disebut dalam UUD”. Padahal, masih segar dalam ingatan kolektif kita bahwa beberapa kali Mahkamah, setidaknya saya, telah berupaya keras untuk menjaga hal ini melalui beberapa Putusan terdahulu, khususnya pada putusan-putusan yang pada hakikatnya bermaksud memberikan kesempatan terhadap Pembentuk Undang- Undang untuk melakukan suatu atau berbagai perbaikan hukum melalui perubahan atau penggantian Undang-Undang. 3. Isu Konstitusionalitas Dalam Norma a quo [6.15] Menimbang bahwa sebagaimana yang beberapa kali say