Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Deiyai Putaran II Tahun 2012

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah pembatalan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Putaran Pertama dan Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara Putaran Kedua Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Deiyai Tahun 2012; [3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal berikut: a. Kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonan a quo; b. Kedudukan hukum (legal standing) Pemohon; c. Tenggang waktu mengajukan permohonan; Kewenangan Mahkamah [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan 50 Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844), Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; Semula, berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) keberatan berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon diajukan ke Mahkamah Agung. Kewenangan Mahkamah Agung tersebut, dicantumkan lagi dalam Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865); Dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) ditentukan, ”Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, selanjutnya disebut UU 12/2008, dalam Pasal 236C menetapkan, ”Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak undang- undang ini diundangkan”; 51 Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi bersama-sama telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili, sebagai pelaksanaan Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 di atas; [3.4] Menimbang bahwa oleh karena yang dimohonkan Pemohon adalah pembatalan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Putaran Pertama dan Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara Putaran Kedua Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Deiyai Tahun 2012, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon [3.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon a quo, Termohon dan Pihak Terkait mengajukan eksepsi sebagai berikut: 1. Eksepsi Termohon a. Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo karena bukan sebagai peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Deiyai Tahun 2012 Putaran Kedua; b. Permohonan Pemohon salah objek (error in objecto) dan tidak memenuhi syarat permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) UU 32/2004 karena objek permohonan Pemohon tidak menyebutkan perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Deiyai Provinsi Papua Tahun 2012 Putaran Kedua melainkan hanya menyebutkan perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Deiyai, Provinsi Papua Tahun 2012; c. Permohonan Pemohon tidak jelas dan kabur (obscuur libel) karena antara posita dan petitum saling bertentangan; 2. Eksepsi Pihak Terkait Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan karena bukan peserta Pemilukada Kabupaten Deiyai Putaran II Tahun 2012; 52 [3.6] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum (legal standing) Pemohon, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:  Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844, selanjutnya disebut UU Pemda) dan Pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (selanjutnya disebut PMK 15/2008), Pemohon dalam Perselisihan hasil Pemilukada adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Peserta Pemilukada;  Pemohon adalah Pasangan Calon Nomor Urut 4 yang dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Deiyai Tahun 2012 pernah mengajukan permohonan dalam Perkara Nomor 33/PHPU.D-X/2012. Permohonan Pemohon tersebut telah diputus oleh Mahkamah dalam Putusan Nomor 33/PHPU.D-X/2012, tanggal 22 Mei 2012 dengan pertimbangan hukum, antara lain bahwa permohonan Pemohon diajukan melampaui tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, sehingga Mahkamah memutuskan menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;  Pemohon dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Deiyai Tahun 2012 Putaran Kedua mengajukan kembali keberatan kepada Mahkamah yang antara lain memohon pembatalan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Putaran Pertama dan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Putaran Kedua Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Deiyai Tahun 2012, padahal Pemohon bukan pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Daiyai Tahun 2012 Putaran Kedua. Oleh karena Pemohon bukan pasangan calon Pemilukada Kabupaten Deiyai Tahun 2012 Putaran Kedua, maka Pemohon tidak berhak mengajukan permohonan yang berkaitan dengan hasil Pemilukada Kabupaten Deiyai Tahun 2012 Putaran Kedua, apalagi memohon kepada Mahkamah untuk membatalkan rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten 53 Deiyai Tahun 2012 Putaran Kedua. Lagipula pokok perkara yang dipersoalkan dalam perkara a quo sudah diputus oleh Mahkamah pada sengketa hasil Pemilukada Kabupaten Deiyai Tahun 2012 Putaran Pertama bertanggal 22 Mei 2012;  Berdasarkan penilaian hukum di atas, menurut Mahkamah Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo; [3.7] Menimbang oleh karena eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum (legal