Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Maybrat Tahun 2011

[3.1] Menimbang bahwa permasalahan utama permohonan Pemohon adalah keberatan terhadap Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maybrat Nomor 34/SK/KPU-MBT/2011 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara Pasangan calon Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Maybrat Tahun 2011, tertanggal 22 September 2011 dan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maybrat Nomor 35/SK/KPU-MBT/2011 tentang Penetapan Calon Terpilih Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Maybrat Periode 2011-2016, tertanggal 22 September 2011; [3.2] Menimbang bahwa sebelum memeriksa substansi atau pokok perkara, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal berikut: a. kewenangan Mahkamah untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan a quo; 86 b. kedudukan hukum (legal standing) Pemohon; c. tenggang waktu pengajuan permohonan; Terhadap ketiga hal tersebut di atas Mahkamah berpendapat sebagai berikut: Kewenangan Mahkamah Dalam Eksepsi [3.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon dan Termohon mengajukan eksepsi bahwa Mahkamah tidak berwenang untuk mengadili permohonan Pemohon karena permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat sebagai sengketa Pemilukada; Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon [3.4] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU 32/2004 sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan UU 12/2008 dan Pasal 3 ayat (1) huruf a PMK 15/2008, Pemohon dalam perselisihan hasil Pemilukada adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah peserta Pemilukada; [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Surat Keputusan KPU Kabupaten Maybrat Nomor 18/KPU/2011, tanggal 16 Mei 2011, Pemohon adalah salah satu Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Peserta Pemilukada Kabupaten Maybrat, Nomor Urut 1; [3.6] Menimbang bahwa dengan demikian, Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo; Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan [3.7] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU 32/2004 dan Pasal 5 ayat (1) PMK 15/2008, tenggang waktu untuk mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada ke Mahkamah paling lambat 3 (tiga) 87 hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan; [3.8] Menimbang bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maybrat Nomor 34/SK/KPU-MBT/2011 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Maybrat Tahun 2011, yang ditetapkan oleh Termohon pada hari Kamis, tanggal 22 September 2011 sehingga batas waktu pengajuan permohonan ke Mahkamah adalah hari Selasa tanggal 27 September 2011 yang terhitung tiga hari kerja setelah tanggal penetapan yaitu pada hari Kamis tanggal 22 September 2011; [3.9] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Jumat tanggal 15 April 2011 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 345/PAN.MK/2011, sehingga permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan; [3.10] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang, Pemohon memiliki kedudukan hukum dan permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu, maka Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan; Pokok Permohonan [3.11] Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonannya sebagaimana termuat secara lengkap diuraikan dalam bagian Duduk Perkara pada pokoknya mendalilkan, telah terjadi pelanggaran-pelanggaran yang serius yang dilakukan Termohon, dan Pihak Terkait yang bersifat sistematis, terstruktur, dan masif berupa: • Pemohon menolak dan keberatan terhadap penetapan hasil perolehan suara Pemilukada Kabupaten Maybrat yang ditetapkan Termohon dengan alasan Termohon telah melakukan rekapitulasi penghitungan suara selama 2 (dua) hari dan tidak dihadiri saksi-saksi dari seluruh pasangan calon terkecuali saksi dari Pasangan Calon Drs. Bernard Sagrim dan Karel Murafer, S.H dan Termohon telah melakukan pengrusakan/pembongkaran kotak suara dari Distrik Aifat Utara, Distrik 88 Aifat Selatan dan Distrik Aifat Timur tanpa dihadiri para saksi dari Pasangan Calon yang lain, maupun tanpa dihadiri oleh PPD; • Termohon tidak melaksanakan tahapan-tahapan Pemilukada yang telah ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku; • Termohon tidak pernah melakukan validasi dan/atau pemutakhiran data pemilih di 11 Distrik dan 102 Kampung, tidak pernah menetapkan dan mengumumkan Daftar Pemilih Sementara (DPS), Daftar Pemilih Tambahan, Daftar Pemilih Tetap (DPT) kepada rakyat: - Tanggal 27 Juni 2011, Termohon mengadakan rapat pleno yang dihadiri seluruh Pasangan Calon untuk menetapkan DPT namun terdapat 3 data pemilih yang saling berbeda yaitu Data Pemilih Presiden Tahun 2009, Data Pemilih KPU Kabupaten Maybrat Tahun 2010, Data Pemilih KPU Kabupaten Maybrat Tahun 2011; - Bahwa Termohon mengadakan rapat pleno dari tanggal 7 September 2011 sampai dengan 11 September 2011 untuk menetapkan DPT dengan total pemilih 19.831. Pemohon menolak untuk menandatangani berita acara pleno DPT karena DPT ditetapkan hanya 4 (empat) hari sedangkan Pemilukada Kabupaten Maybrat dilaksanakan tanggal 12 September 2011; - Termohon pada bulan Juni 2011, telah melakukan pencetakan surat suara sebanyak + 25.000 (dua puluh lima ribu) sebelum disahkannya/ditetapkannya DPT oleh Termohon dalam rapat pleno KPU Kabupaten Maybrat; - Termohon telah melakukan manipulasi data pemilih, untuk kepentingan salah satu Pasangan Calon Drs. Bernard Sagrim dan Karel Murafer, S.H berupa: 1. Pemilih tambahan dengan menggunakan Nomor NIK yang tidak pernah dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Kabupaten Maybrat sebanyak 774 pemilih; 2. Adanya NIK tidak sesuai dengan biodata pemilih (Tanggal, Bulan dan Tahun Lahir Pemilih) sebanyak 282 pemilih; 3. Adanya pemilih ganda sebanyak 134 pemilih. 89 - Tim Sukses Pasangan Calon Drs. Bernard Sagrim, M.M dan Karel Murafer, S.H melakukan intimidasi dan ancaman terhadap saksi dari 3 Pasangan Calon tidak menghadiri dan menyaksikan jalannya pemungutan suara; - Di Distrik Ayamaru, di Kampung Sosian masyarakat bersama kepala kampung melakukan teror dan intimidasi terhadap saksi Pasangan Calon; - Di Distrik Ayamaru, Kampung Tmer, Kepala Kampung bersama masyarakat pendukung Drs. Bernard Sagrim, M.m dan Karel Murafer, S.H melakukan teror dan intimidasi terhadap saksi Pasangan Calon; [3.12] Menimbang bahwa untuk mendukung dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti tertulis yaitu Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-20 serta mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang masing-masing bernama Matius Karet, Saul Nauw, dan Mery Kareth telah didengar keterangannya dalam persidangan pada tanggal 10 Oktober 2011 yang pada pokoknya menerangkan adanya 2 versi rekapitulasi pemilih yang dibuat oleh KPU Kabupaten Maybrat yang secara lengkap telah dimuat dalam bagian Duduk Perkara; [3.13] Menimbang bahwa Termohon telah menanggapi dalil-dalil Pemohon tersebut dengan jawaban tertulis yang dilengkapi dengan keterangan lisan, yang secara lengkap diuraikan dalam bagian Duduk Perkara yang pada pokoknya menolak seluruh dalil-dalil Pemohon. Dalam Eksepsi • Permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat sebagai sengketa Pemilukada; • Permohonan Pemohon kabur (obscuur libel). Dalam Pokok Permohonan • Bahwa dalil Pemohon adalah tidak benar dan mengada-ada sebab Termohon telah melakukan validasi dan pemutahiran data pemilih melalui PPD dan dilakukan sendiri oleh Termohon sampai menghasilkan suatu DPT; 90 • Bahwa data-data yang disampaikan oleh Pemohon dalam dalilnya adalah tidak benar dan merupakan asumsi Pemohon, sebab berdasarkan bukti yang dimiliki oleh termohon ternyata: a. data pemilih presiden tahun 2009 yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Sorong Selatan bukan 17.178 melai