Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja

Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 18 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076, selanjutnya disebut UU 48/2009), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945. [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan a quo adalah pengujian konstitusionalitas norma undang-undang, in casu pengujian materiil Pengujian Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 295, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5604, selanjutnya disebut UU 33/2014) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856, selanjutnya disebut UU 6/2023) terhadap UUD NRI Tahun 1945 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo. [3.3] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut kedudukan hukum Pemohon dan pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut. [3.3.1] Bahwa Mahkamah telah memeriksa permohonan para Pemohon dalam Sidang Pemeriksaan Pendahuluan dengan agenda mendengarkan pokok-pokok permohonan para Pemohon pada tanggal 19 Juni 2025. Dalam persidangan tersebut, berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) UU MK dan Pasal 41 ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam 19 Perkara Pengujian Undang-Undang (selanjutnya disebut PMK 2/2021), Mahkamah telah memberikan nasihat kepada para Pemohon untuk memperbaiki sekaligus memperjelas hal-hal yang berkaitan dengan permohonan para Pemohon, yaitu berkenaan dengan kewenangan Mahkamah, kedudukan hukum para Pemohon, alasan permohonan (posita), dan hal-hal yang dimohonkan (petitum) sehingga sesuai dengan sistematika permohonan sebagaimana diatur dalam PMK 2/2021. Selain itu, Mahkamah juga memberikan nasihat lebih lanjut agar para Pemohon mempelajari putusan-putusan Mahkamah sebelumnya yang terkait dengan permohonan a quo [vide Risalah Sidang, bertanggal 19 Juni 2025, hlm 6 s.d 7]. [3.3.2] Bahwa Mahkamah telah menerima perbaikan permohonan para Pemohon melalui surat elektronik (e-mail) pada tanggal 1 Juli 2025 dan telah diperiksa dalam Sidang Pemeriksaan Pendahuluan dengan agenda pemeriksaan perbaikan permohonan pada tanggal 2 Juli 2025. [3.3.3] Bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama perbaikan permohonan para Pemohon, in casu sistematika permohonan a quo, pada dasarnya telah disusun sesuai dengan format permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (1) UU MK serta Pasal 10 ayat (2) huruf a dan huruf b PMK 2/2021. Namun demikian, apabila dicermati lebih lanjut pada alasan permohonan para Pemohon terlepas ada atau tidaknya persoalan konstitusionalitas norma yang dimohonkan pengujian, menurut Mahkamah, tidak terdapat uraian argumentasi hukum yang jelas dan memadai perihal pertentangan antara norma yang dimohonkan pengujian, in casu Pasal 4 dan Pasal 26 ayat (2) UU 33/2014 dengan pasal-pasal dalam UUD NRI Tahun 1945 yang dijadikan dasar pengujian. Meskipun para Pemohon menyebutkan norma yang menjadi dasar pengujian adalah norma Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28I ayat (2), Pasal 29 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, namun para Pemohon tidak menjelaskan lebih lanjut pertentangan antara norma pasal yang dimohonkan pengujian dengan norma pasal dalam UUD NRI Tahun 1945. Dalam hal ini, para Pemohon lebih banyak menguraikan sejarah dan kesepakatan yang dilakukan oleh Pendiri Negara dalam BPUPK, PPKI dan pembahasan mengenai Piagam Jakarta, yang tidak berkorelasi langsung dengan norma yang dimohonkan pengujian. Oleh karena tidak ada uraian argumentasi hukum yang jelas dan memadai perihal pertentangan norma yang diuji dengan dasar pengujian, Mahkamah tidak dapat memahami persoalan konstitusionalitas norma 20 terhadap norma yang dimohonkan pengujian dengan hak-hak konstitusional para Pemohon yang dijamin dalam UUD NRI Tahun 1945. [3.3.4] Bahwa selanjutnya, telah ternyata para Pemohon dalam merumuskan petitum pada angka 2 memohon kepada Mahkamah sebagai berikut: “2. Menyatakan kata “wajib” dalam Pasal 4 dan pasal 26 ayat 2 Undang- Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat atau batal.” Setelah mencermati lebih lanjut rumusan petitum para Pemohon tersebut di atas, para Pemohon telah memohon kepada Mahkamah berupa rumusan petitum dengan kata “batal”. Mahkamah menilai rumusan petitum yang demikian selain bukan merupakan bentuk petitum yang lazim dalam pengujian undang-undang di Mahkamah, juga tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 10 ayat (2) huruf d PMK 2/2021. Bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas, oleh karena uraian alasan permohonan tidak jelas sebagaimana diuraikan dalam Sub-paragraf [3.3.3] di atas dan rumusan petitum yang tidak sesuai sebagaimana diuraikan dalam Sub-paragraf [3.3.4], Mahkamah berpendapat permohonan para Pemohon tidak jelas atau kabur (obscuur). Dengan demikian, permohonan para Pemohon tidak dipertimbangkan lebih lanjut. [3.4] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, meskipun Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon, namun oleh karena permohonan tidak jelas atau kabur (obscuur), maka Mahkamah tidak perlu mempertimbangkan kedudukan hukum dan pokok permohonan lebih lanjut. [3.5] Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain dan selebihnya tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya. 21 4.