Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang- Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945); [3.2] Menimbang bahwa permohonan Pemohon adalah untuk menguji konstitusionalitas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 35 Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678, selanjutnya disebut UU 8/2015) terhadap UUD 1945, sehingga oleh karenanya Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan a quo; Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; [3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 bertanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 bertanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu: Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 36 a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut harus bersifat spesifik dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional dimaksud dengan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; [3.5] Menimbang bahwa Pemohon I adalah warga negara Indonesia yang hendak mencalonkan diri sebagai calon Wakil Walikota Surabaya berpasangan dengan DR. Ir. Tri Rismaharini, MT (sebagai Calon Walikota Surabaya) pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2015 dan telah didaftarkan oleh DPC PDI Perjuangan Kota Surabaya pada tanggal 26 Juli 2015 di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Surabaya. Dengan demikian, telah nyata bahwa secara spesifik hak konstitusional Pemohon I, yaitu hak untuk dipilih, dalam hal ini hak untuk dipilih sebagai calon Wakil Walikota Surabaya, secara potensial menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan dirugikan oleh dan merupakan akibat langsung dari berlakunya norma Undang-Undang yang dimohonkan pengujian, dimana kerugian tersebut tidak akan terjadi jika permohonan a quo dikabulkan. Oleh karena itu, Pemohon I prima facie memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan a quo. Namun, dikarenakan argumentasi tentang kerugian hak konstitusional Pemohon I didasarkan pada keadaan aktual pada saat permohonan a quo diajukan, yaitu dalam hal ini tidak adanya paling sedikit 2 (dua) pasangan calon Walikota dan calon Wakil Walikota Surabaya, sementara pada saat permohonan a quo diputus keadaan sebagaimana didalilkan Pemohon I telah berubah, di mana Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 37 syarat paling sedikit 2 (dua) pasangan calon Walikota dan calon Wakil Walikota tersebut telah terpenuhi, sebagaimana diumumkan Komisi Pemilihan Umum Kota Surabaya yang tertuang dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surabaya Nomor 36/Kpts/KPU-Kota-014.329945/2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surabaya Tahun 2015, bertanggal 24 September 2015, [kpu-surabayakota.go.id] maka dalil kerugian hak konstitusional Pemohon I menjadi tidak berlaku lagi. Oleh karena itu, hak konstitusional Pemohon I untuk dipilih sebagai calon Wakil Walikota Surabaya tidak lagi dirugikan oleh norma undang-undang yang dimohonkan pengujian, sehingga Pemohon I kehilangan kedudukan hukum (legal standing)-nya sebagai Pemohon dalam permohonan a quo. [3.6] Menimbang bahwa Pemohon II mendalilkan dirinya sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya. Telah menjadi pendirian Mahkamah bahwa anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota tidak mempunyai kedudukan hukum (legal standing) untuk bertindak sebagai Pemohon dalam pengujian Undang-Undang dengan argumentasi bahwa sebagai anggota DPR (termasuk anggota DPRD, baik DPRD Provinsi maupun Kabupaten/Kota) yang bersangkutan adalah bagian dari partai politik yang telah turut serta dalam proses pembentukan Undang-Undang. Oleh karena itu, Pemohon II tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan a quo. [3.7] Menimbang bahwa oleh karena baik Pemohon I maupun Pemohon II tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk bertindak sebagai pemohon dalam permohonan a quo maka pokok permohonan tidak dipertimbangkan; 4.