Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945; [3.2] Menimbang bahwa permohonan a quo adalah permohonan pengujian konstitusionalitas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678, selanjutnya disebut UU 8/2015) terhadap UUD 1945 sehingga Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan a quo. Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 42 terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; [3.4] Menimbang bahwa sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 bertanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 bertanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya Mahkamah telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut harus bersifat spesifik dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional dimaksud dengan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 43 [3.5] Menimbang bahwa para Pemohon mendalilkan dirinya warga negara Indonesia, secara khusus warga Kota Surabaya, yang menganggap dirugikan hak konstitusionalnya oleh berlakunya norma Undang-Undang yang dimohonkan pengujian, dalam hal ini hak untuk memilih Walikota dan Wakil Walikota Surabaya dan hak untuk mendapatkan kepastian hukum yang adil yang dijamin oleh UUD 1945. Kerugian demikian potensial terjadi karena hingga saat permohonan a quo diajukan kepada Mahkamah, syarat paling sedikit adanya 2 (dua) pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota untuk dapat diselenggarakan pemilihan kepala daerah, sebagaimana diatur dalam norma Undang-Undang yang dimohonkan pengujian, tidak atau belum terpenuhi. Dengan demikian, telah terang bagi Mahkamah bahwa secara spesifik hak konstitusional para Pemohon, yaitu hak untuk memilih, dalam hal ini hak untuk memilih Walikota dan Wakil Walikota Surabaya, dan hak untuk mendapatkan kepastian hukum yang adil, secara potensial menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan dirugikan oleh berlakunya norma Undang-Undang yang dimohonkan pengujian. Telah nyata pula bahwa kerugian hak konstitusional dimaksud merupakan akibat langsung dari berlakunya norma Undang-Undang yang dimohonkan pengujian, di mana kerugian tersebut tidak akan terjadi jika permohonan a quo dikabulkan. Oleh karena itu, para Pemohon, prima facie, memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan a quo. Namun demikian, dikarenakan argumentasi tentang kerugian hak konstitusional para Pemohon didasarkan pada keadaan aktual pada saat permohonan a quo diajukan, yaitu dalam hal ini tidak adanya paling sedikit 2 (dua) pasangan calon Walikota dan calon Wakil Walikota Surabaya, sementara pada saat permohonan a quo diputus keadaan sebagaimana didalilkan para Pemohon telah berubah, dimana syarat paling sedikit 2 (dua) pasangan calon Walikota dan calon Wakil Walikota tersebut telah terpenuhi, sebagaimana diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Surabaya yang tertuang dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surabaya Nomor 36/Kpts/KPU-Kota-014.329945/2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surabaya Tahun 2015, bertanggal 24 September 2015 [kpu- surabayakota.go.id] maka dalil kerugian hak konstitusional para Pemohon menjadi tidak relevan lagi. Oleh karena secara aktual hak konstitusional para Pemohon untuk memilih Walikota dan Wakil Walikota Surabaya tidak lagi dirugikan oleh norma Undang-Undang yang dimohonkan pengujian maka para Pemohon Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 44 kehilangan kedudukan hukum (legal standing)-nya sebagai Pemohon dalam permohonan a quo. [3.6] Menimbang bahwa oleh karena para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan a quo maka pokok permohonan tidak dipertimbangkan; 4.