Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang 19 Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076, selanjutnya disebut UU 48/2009), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945. Dengan demikian, Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945. [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan a quo adalah pengujian konstitusionalitas norma undang-undang, in casu pengujian materiil Pasal 146 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062, selanjutnya disebut UU 35/2009) terhadap UUD NRI Tahun 1945 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo. Kedudukan Hukum Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; 20 Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a. [3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005, yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007, yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 20 September 2007, serta putusan-putusan selanjutnya berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dengan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.3] dan Paragraf [3.4] di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon sebagai berikut: 1. Bahwa norma undang-undang yang dimohonkan pengujian oleh Pemohon dalam permohonan a quo adalah norma Pasal 146 ayat (1) dan ayat (2) UU 35/2009, yang rumusan selengkapnya sebagai berikut: 21 Pasal 146 ayat (1) “Terhadap warga negara asing yang melakukan tindak pidana Narkotika dan/atau tindak pidana Prekursor Narkotika dan telah menjalani pidananya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, dilakukan pengusiran keluar wilayah Negara Republik Indonesia”. Pasal 146 ayat (2) “Warga negara asing yang telah diusir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang masuk kembali ke wilayah Negara Republik Indonesia”. 2. Bahwa Pemohon menjelaskan memiliki hak konstitusional sebagaimana diatur dalam Pasal 28B ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. 3. Bahwa Pemohon mengkualifikasikan dirinya sebagai perseorangan warga negara Indonesia [vide Bukti P-6] yang telah menikah dengan pria kewarganegaraan Swiss yang bernama Jean Marc Frederic Gaudin bin Charly Andre dan telah memiliki seorang anak yang lahir dalam pernikahan tersebut. 4. Bahwa suami Pemohon telah dipidana selama 6 bulan pidana penjara karena melakukan tindak pidana narkotika. Atas perbuatan tersebut, suami Pemohon diusir dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (selanjutnya disebut NKRI) dan dilarang masuk kembali ke wilayah NKRI. 5. Bahwa Pemohon dan anak Pemohon potensial dirugikan hak konstitusionalnya karena tidak dapat berkumpul dengan suami Pemohon di wilayah NKRI sehingga Pemohon dan anak Pemohon tidak mendapatkan kasih sayang, perlindungan, pengasuhan dan nafkah batin. Dengan dikabulkannya permohonan a quo, maka Pemohon dan anak Pemohon akan mendapatkan kembali hak konstitusional mereka sebagaimana yang tertuang dalam UUD NRI Tahun 1945 serta dapat berkumpul kembali dengan suami Pemohon di wilayah NKRI. 6. Bahwa dalam hal mengajukan permohonan ke Mahkamah, salah satu syarat yang harus dipenuhi untuk dapat bertindak sebagai Pemohon dalam hal subjek hukum perseorangan adalah perorangan warga negara Indonesia. Pengujian norma a quo yang berkenaan dengan pengusiran keluar wilayah NKRI dan pelarangan masuk kembali ke wilayah NKRI adalah hal yang menyangkut warga negara asing dikarenakan pengaturan norma a quo adalah berkenaan dengan warga negara asing. Oleh karena syarat yang dapat mengajukan permohonan ke Mahkamah adalah perseorangan warga negara Indonesia dan tidak dibuka kemungkinan perseorangan warga negara asing, maka Mahkamah berpendapat bahwa pengajuan norma a quo dapat diajukan oleh perorangan yang memiliki 22 hubungan dengan warga negara Indonesia baik karena kekeluargaan semenda atau kekeluargaan sedarah. Berdasarkan seluruh uraian yang dikemukakan Pemohon dalam menjelaskan kedudukan hukumnya, menurut Mahkamah, Pemohon telah dapat menguraikan secara spesifik dan aktual bahwa hak konstitusional yang menurut anggapannya telah dirugikan dengan berlakunya norma yang dimohonkan pengujian. Pemohon juga telah dapat menguraikan bahwa kerugian hak konstitusionalnya tersebut memiliki hubungan sebab-akibat (causal verband) dengan berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan pengujian karena terhalanginya hak konstitusional Pemohon untuk dapat berkumpul kembali bersama suami Pemohon di wilayah NKRI. Oleh karena itu, jika permohonan Pemohon dikabulkan, maka kerugian hak konstitusional seperti yang dijelaskan tidak lagi terjadi. Dengan demikian, terlepas terbukti atau tidak terbuktinya inkonstitusionalitas norma yang dimohonkan pengujian, Mahkamah berpendapat Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan a quo. [3.6] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo dan Pemohon memil