Pengujian Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah memohon pengujian konstitusionalitas Pasal 9 sepanjang frasa “pendidikan sarjana atau program diploma empat” Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586, selanjutnya disebut UU 14/2005) terhadap Pasal 27 ayat (2), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28H ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, (selanjutnya disebut UUD 1945); [3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut: 50 a. kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonan a quo; b. kedudukan hukum (legal standing) para Pemohon untuk mengajukan permohonan a quo; Terhadap kedua hal tersebut di atas, Mahkamah berpendapat sebagai berikut: Kewenangan Mahkamah [3.3] Menimbang bahwa menurut Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang- Undang terhadap Undang-Undang Dasar; [3.4] Menimbang bahwa permohonan a quo adalah memohon pengujian konstitusionalitas undang-undang in casu Pasal 9 sepanjang frasa “pendidikan sarjana atau program diploma empat” UU 14/2005 terhadap Pasal 27 ayat (2), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28H ayat (2) UUD 1945, oleh karena itu menurut Mahkamah, Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan a quo; Kedudukan hukum (legal standing) para Pemohon [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta penjelasannya, Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap Undang- Undang Dasar adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian, yaitu: 51 a. perorangan (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama) warga Negara Indonesia; b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; [3.6] Menimbang bahwa sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005, tanggal 31 Mei 2005, dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007, tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya telah berpendirian tentang adanya 5 (lima) syarat yang harus dipenuhi, yaitu: a. ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. ada hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional dimaksud dengan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; 52 [3.7] Menimbang bahwa berdasarkan uraian sebagaimana pada paragraf [3.5] dan [3.6] di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan mengenai kedudukan hukum (legal standing) para Pemohon dalam permohonan a quo sebagai berikut: [3.8] Menimbang bahwa para Pemohon mendalilkan sebagai warga negara Indonesia yang kuliah di lembaga pendidikan tenaga kependidikan (LPTK) dirugikan hak konstitusionalnya dengan berlakunya pasal yang dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya a quo, karena frasa, “pendidikan sarjana atau program diploma empat” ditafsirkan bahwa semua sarjana atau program diploma empat dapat menjadi guru, padahal seharusnya dimaknai, seorang guru harus mempunyai kualifikasi sarjana kependidikan atau program diploma empat kependidikan sehingga hak konstitusional para Pemohon atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan [vide Pasal 27 ayat (2) UUD 1945], pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum [vide Pasal 28D ayat (1) UUD 1945], dan hak untuk mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan [vide Pasal 28H ayat (2) UUD 1945] dirugikan; [3.9] Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada Pasal 51 ayat (1) UU MK, dihubungkan dengan putusan-putusan Mahkamah sebelumnya serta dalil-dalil para Pemohon sebagai perseorangan warga negara Indonesia yang kuliah di LPTK, menurut Mahkamah para Pemohon prima facie mempunyai hak konstitusional yang dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian. Kerugian tersebut bersifat aktual, spesifik, dan terdapat hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian yang dimaksud dengan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian dan ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusionalnya seperti yang didalikan tidak akan atau tidak lagi terjadi. Dengan demikian para Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo; 53 [3.10] Menimbang, bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo dan para Pemohon prima facie mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo, maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan; Pokok Permohonan Pendapat Mahkamah [3.11] Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan para Pemohon adalah supaya frasa, “pendidikan sarjana atau program diploma empat” dalam Pasal 9 UU 14/2005 dinyatakan bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28H ayat (2) UUD 1945 dan karena itu tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat kecuali kalau dimaknai sebagai, seorang guru harus mempunyai kualifikasi sarjana kependidikan atau program diploma empat kependidikan” yang berarti selain sarjana kependidikan atau program diploma empat kependidikan, tidak boleh menjadi guru; [3.12] Menimbang, bahwa Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 yang oleh para Pemohon dijadikan salah satu dasar pengujian dalam permohonan a quo menyatakan, “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa setiap warga negara berhak untuk menjadi guru, bukan hanya mereka yang kuliah di LPTK, asalkan memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dapat diangkat menjadi guru; [3.13] Menimbang, bahwa Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang juga sebagai dasar pengujian dalam permohonan a quo menentukan, “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”. Kata setiap orang menunjukkan bahwa perlakuan yang sama di hadapan hukum, tidak hanya dikhususkan kepada mereka yang tamatan LPTK. Setiap orang boleh diangkat men