Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Maluku Tenggara, Provinsi Maluku Tahun 2013

[3.1] Menimbang bahwa permasalahan utama permohonan Pemohon adalah keberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 139.a/KPTS/KPU.KAB-029.659602/VI/2013 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tenggara Periode 2013-2018, tertanggal 30 Juni 2013, dan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tenggara di Tingkat Kabupaten/Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tenggara, tanggal tiga puluh, bulan Juni, tahun dua ribu tiga belas; [3.2] Menimbang bahwa sebelum memeriksa substansi atau pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal berikut: a. kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonan a quo; b. kedudukan hukum (legal standing) Pemohon; c. tenggang waktu pengajuan permohonan; 165 Terhadap ketiga hal tersebut di atas Mahkamah berpendapat sebagai berikut: Kewenangan Mahkamah [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844, selanjutnya disebut UU 32/2004 juncto UU 12/2008), dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; Semula, berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) UU 32/2004 keberatan berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon diajukan ke Mahkamah Agung. Kewenangan Mahkamah Agung tersebut dicantumkan lagi dalam Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; Dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) ditentukan, ”Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah 166 pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”; Dalam Pasal 236C UU 12/2008 tentang Perubahan Kedua Atas UU 32/2004, menetapkan, ”Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak undang-undang ini diundangkan”; Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi bersama-sama telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili, sebagai pelaksanaan Pasal 236C UU 12/2008 di atas; [3.4] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tenggara terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 139.a/KPTS/KPU.KAB-029.659602/VI/2013 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tenggara Periode 2013-2018, tertanggal 30 Juni 2013, dan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tenggara di Tingkat Kabupaten/Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tenggara, tanggal tiga puluh, bulan Juni, tahun dua ribu tiga belas maka Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan a quo; Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437, selanjutnya disebut UU 32/2004) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan UU 12/2008 dan Pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (selanjutnya 167 disebut PMK 15/2008), Pemohon dalam Perselisihan Hasil Pemilukada adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah peserta Pemilukada; [3.6] Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 69/KPU- Kab.029.659602/IV/2013 tentang Penetapan dan Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon Sebagai Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tenggara Periode 2013-2018, bertanggal dua puluh enam, bulan April, dua ribu tiga belas, Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2013 dengan Nomor Urut 3; [3.7] Menimbang bahwa dengan demikian, Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo; Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan Dalam Eksepsi [3.8] Menimbang bahwa oleh karena Termohon dan Pihak Terkait dalam tanggapannya telah mengajukan eksepsi permohonan Pemohon telah melewati tenggang waktu maka sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah akan mempertimbangkan eksepsi tersebut. [3.9] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU 32/2004 dan Pasal 5 ayat (1) PMK 15/2008, tenggang waktu untuk mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada ke Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan; [3.10] Menimbang bahwa hasil penghitungan suara dalam Pemilukada Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2013 ditetapkan oleh Termohon berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 139.a/KPTS/KPU.KAB-029.659602/VI/2013 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tenggara Periode 2013-2018, tanggal 30 Juni 2013 (vide bukti P-1= bukti T-2a = bukti PT- 1). Dengan demikian 3 (tiga) hari kerja setelah penetapan hasil penghitungan 168 suara oleh Termohon dalam perkara a quo adalah Senin, 1 Juli 2013; Selasa, 2 Juli 2013; dan Rabu, 3 Juli 2013; [3.11] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada Rabu, tanggal 10 Juli 2013 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 346/PAN.MK/2013, sehingga permohonan Pemohon telah melewati tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan; [3.12] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo dan Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan akan tetapi permohonan diajukan telah melewati tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan maka pokok permohonan dan eksepsi Termohon lainnya tidak dipertimbangkan; 4.