Pengujian UU No. 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial [Pasal 30], UU No. 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsilisasi [Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2)], UU No.14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 [Pasal 9 ayat (1)], UU No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman [Pasal 30 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3)], UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi [Pasal 21 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3)]

Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa menurut Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang- Undang terhadap UUD 1945; [3.2] Menimbang bahwa permohonan a quo adalah permohonan pengujian konstitusionalitas Undang-Undang, in casu Undang-Undang 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang- Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 8 Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi terhadap UUD 1945, sehingga dengan demikian, prima facie, Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo. Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu: a. Kualifikasi Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. Kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional dalam kualifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf a yang disebabkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; [3.4] Menimbang bahwa sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 bertanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 bertanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya Mahkamah telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 9 c. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut harus bersifat spesifik dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional dimaksud dengan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; [3.5] Menimbang bahwa karena tidak jelasnya permohonan Pemohon sebab hanya menerangkan kualifikasi Pemohon sebagai perseorangan warga negara Indonesia namun tidak jelas menguraikan kerugian hak konstitusionalnya yang dirugikan sebagai akibat diberlakukan Undang-Undang yang dimohonkan pengujian (kecuali pernyataan bahwa Pemohon menganggap rasa keadilannya tereliminasi oleh ketentuan Undang-Undang yang dimohonkan pengujian, dalam hal ini ketentuan yang mengatur tentang sumpah jabatan karena tidak adanya norma yang memuat sanksi religius apabila ternyata sumpah dimaksud dilanggar atau tidak dilaksanakan) serta terdapatnya uraian dalam posita permohonan yang tidak ada relevansinya dengan pokok permohonan dan petitum yang memuat hal- hal yang tidak ada sangkut-pautnya dengan permohonan maka Mahkamah, dalam sidang Pemeriksaan Pendahuluan tanggal 20 Agustus 2015, yang dilaksanakan melalui persidangan jarak jauh (melalui video conference), telah memberikan nasihat kepada Pemohon untuk memperbaiki dan memperjelas permohonannya; [3.6] Menimbang bahwa sampai dengan hari diselenggarakannya sidang Perbaikan Permohonan tanggal 02 September 2015, yang juga dilaksanakan melalui video conference, Pemohon tidak pula melakukan perbaikan yang signifikan terhadap permohonannya sebagaimana telah dinasihatkan pada sidang Pemeriksaan Pendahuluan. Namun demikian, berdasarkan keterangan yang disampaikan Pemohon dalam persidangan dimaksud telah ternyata bahwa maksud sesungguhnya dari permohonan Pemohon adalah agar Mahkamah menambahkan ketentuan tentang sanksi religius apabila sumpah jabatan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang yang dimohonkan pengujian ternyata dilanggar atau tidak dilaksanakan, termasuk sumpah yang diucapkan oleh calon Pegawai Negeri Sipil, calon ABRI [sic!], calon Polri dan calon pejabat lainnya. Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 10 [3.7] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [3.5] dan [3.6] di atas telah ternyata bahwa di samping kabur, permohonan a quo juga berkenaan dengan sesuatu yang bukan merupakan kewenangan Mahkamah. Dengan demikian, Mahkamah tidak memandang perlu melanjutkan pemeriksaan permohonan a quo ke tahapan pemeriksaan persidangan sehingga tidak pula terdapat kebutuhan untuk mendengar keterangan DPR, Presiden, maupun pihak- pihak lain, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 UU MK; [3.8] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas maka permohonan Pemohon tidak dapat diterima. 4.