Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah permohonan pengujian konstitusionalitas Pasal 1 angka 1 dan Pasal 3 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189, selanjutnya disebut UU 2/2011) dan Pasal 8 ayat (2) huruf b, huruf c, dan huruf d Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316, selanjutnya disebut UU 8/2012) terhadap Pasal 18 ayat (1), ayat (2), dan ayat (5), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28, dan Pasal 28C ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, selanjutnya disebut UUD 1945; [3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal berikut: a. kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonan a quo; b. kedudukan hukum (legal standing) para Pemohon; Terhadap kedua hal tersebut, Mahkamah berpendapat sebagai berikut: Kewenangan Mahkamah [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar; 52 [3.4] Menimbang bahwa permohonan para Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas Undang-Undang in casu Pasal 1 angka 1 dan Pasal 3 ayat (2) huruf c UU 2/2011 dan Pasal 8 ayat (2) huruf b, huruf c, dan huruf d UU 8/2012 terhadap UUD 1945, sehingga Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan a quo; Kedudukan Hukum (Legal Standing) Para Pemohon [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat bertindak sebagai pemohon dalam pengujian suatu Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang- Undang yang dimohonkan pengujian, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. adanya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; [3.6] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/ 2005, bertanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007, bertanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; 53 b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut harus bersifat spesifik dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian dimaksud dengan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; [3.7] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum (legal standing) para Pemohon sesuai dengan dalil para Pemohon dalam permohonannya dan bukti-bukti yang diajukan; a. Pemohon I adalah perseorangan warga negara Indonesia yang selama ini mempunyai kegiatan pendampingan terhadap Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang diperlakukan tidak adil dan tidak sesuai dengan peraturan perundang- undangan; b. Pemohon II adalah perseorangan warga negara Indonesia yang selama ini bekerja dan tergabung dalam anggota serikat pekerja/serikat buruh; c. Para Pemohon beranggapan hak-hak konstitusionalnya sebagaimana diatur dalam Pasal 28, Pasal 28C ayat (2) dan Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya Pasal 1 angka 1, Pasal 3 ayat (2) huruf c, dan Pasal 8 ayat (2) huruf b, huruf c, dan huruf d UU 2/2011 sebab pasal dalam Undang- Undang a quo menentukan syarat pendirian partai pilitik harus secara nasional dan memiliki kepengurusan di seluruh provinsi, yaitu 75% jumlah kabupaten/kota di Provinsi yang bersangkutan dan 50% jumlah kecamatan di kabupaten/kota yang bersangkutan. Menurut para Pemohon syarat demikian akan meniadakan hak para Pemohon untuk berserikat dan berkumpul dalam memperjuangkan hak dan kepentingannya berupa mendirikan sebuah partai politik di satu provinsi dan/atau di kabupaten/kota, sehingga tidak membutuhkan ongkos yang mahal. Selain itu, pembentukan partai politik secara nasional menyebabkan kepentingan daerah selalu tergadaikan dengan 54 kepentingan elite politik sebab keputusan pencalonan kepala daerah ditentukan oleh pengurus partai tingkat pusat. Meskipun masyarakat dapat mengusung calon perseorangan, namun masyarakat tidak mempunyai hak untuk mencabut dukungannya seperti hak yang dimiliki oleh partai politik, sehingga masyarakat tidak dapat melakukan check and balances terhadap calon perseorangan; [3.8] Menimbang bahwa berdasarkan dalil para Pemohon tersebut dikaitkan dengan Pasal 51 ayat (1) UU MK, serta Putusan Mahkamah sebagaimana diuraikan dalam paragraf [3.6], menurut Mahkamah prima facie terdapat hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian para Pemohon dan berlakunya Undang-Undang a quo. Berdasarkan penilaian dan pertimbangan hukum tersebut, menurut Mahkamah para Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan pengujian permohonan a quo; [3.9] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo dan para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo maka Mahkamah selanjutnya akan mempertimbangkan pokok permohonan; Pokok Permohonan [3.10] Menimbang bahwa para Pemohon dalam pokok permohonannya mengajukan pengujian konstitusionalitas Pasal 1 angka 1 dan Pasal 3 ayat (2) huruf c UU 2/2011, serta Pasal 8 ayat (2) huruf b, huruf c, dan huruf d UU 8/2012 yang menyatakan: 1. Pasal 1 angka 1 UU 2/2011: “Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”; 2. Pasal 3 ayat (2) UU 2/2011: “Untuk menjadi badan hukum seb