Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang

Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945. [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan a quo adalah pengujian konstitusionalitas norma undang-undang, in casu pengujian materiil Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5223, selanjutnya disebut UU 7/2011) terhadap UUD NRI Tahun 1945 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo. Kedudukan Hukum Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: 30 a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a; [3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU- V/2007 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. 31 [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.3] dan Paragraf [3.4] di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon yang pada pokoknya, sebagai berikut: 1. Bahwa norma undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam permohonan a quo adalah Pasal 5 ayat (1) huruf c dan Pasal 5 ayat (2) huruf c UU 7/2011, selengkapnya menyatakan sebagai berikut: Pasal 5 ayat (1) huruf c yang menyatakan: “Ciri umum Rupiah kertas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) paling sedikit memuat: a… b… c. sebutan pecahan dalam angka dan huruf sebagai nilai nominalnya” Pasal 5 ayat (2) huruf c yang menyatakan: “Ciri umum Rupiah logam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) paling sedikit memuat: a… b… c. sebutan pecahan dalam angka dan huruf sebagai nilai nominalnya” 2. Bahwa Pemohon menerangkan memiliki hak konstitusional sebagaimana dijamin dalam Pasal 28C ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. 3. Bahwa Pemohon menerangkan kualifikasi kedudukan hukumnya sebagai perseorangan warga negara Indonesia yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk Pemohon (Bukti P-3) dan sebagai warga negara yang menggunakan transaksi dengan mata uang yang sah yaitu rupiah; 4. Bahwa angka nol yang terlalu banyak dalam denominasi mata uang rupiah sebagai suatu kondisi yang tidak efisien dan menyulitkan dalam praktik transaksi ekonomi sehari-hari. Hal tersebut bertentangan dengan prinsip efisiensi dan kepastian hukum dalam sistem keuangan nasional. Dalam praktik di berbagai negara, kebijakan pemangkasan angka nol (redenominasi) telah dilakukan sebagai bagian dari upaya memperkuat stabilitas ekonomi nasional dan menyederhanakan sistem transaksi keuangan; 5. Bahwa Pemohon secara langsung mengalami kerugian nyata berupa kesalahan transaksi saat melakukan pembayaran secara digital dengan menggunakan sistem QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard), akibat kesalahan penginputan nominal yang disebabkan oleh jumlah angka nol yang berlebihan 32 dan bentuk angka yang serupa. Transaksi digital bersifat otomatis dan tidak dapat diperiksa secara kasat mata sebagaimana transaksi tunai, sehingga kesalahan input nilai nominal tidak dapat dikoreksi secara langsung. 6. Bahwa pada saat Pemohon berada di Singapura, Pemohon mengalami kesulitan dalam menukarkan mata uang rupiah ke mata uang asing karena rendahnya tingkat likuiditas rupiah di pasar valuta asing internasional. Hal ini sebabkan oleh tingginya angka nominal dalam mata uang rupiah yang membuatnya kurang praktis dibandingkan dengan mata uang lain, seperti Dolar Amerika Serikat, Euro, atau Dolar Singapura. Selain itu, secara psikologis dan simbolik mata uang rupiah dengan angka nominal yang besar tapi nilainya kecil mencerminkan rendahnya kepercayaan terhadap mata uang rupiah dalam pasar internasional; 7. Bahwa keadaan tersebut semakin diperburuk oleh tingginya fluktuasi nilai tukar rupiah yang menjadikannya mata uang dengan kategori resiko tinggi yang berbeda dengan negara-negara tetangga, seperti Singapura dan Malaysia yang telah berhasil mempertahankan stabilitas dan penerimaan global terhadap Dolar Singapura maupun Ringgit Malaysia. Sementara itu, rupiah justru kerap kali dipandang sebelah mata oleh pelaku pasar internasional sehingga Pemohon beranggapan bahwa kebijakan redenominasi merupakan langkah yang mendesak dan strategis, sebagai bentuk perbaikan sistemik atas citra dan efisiensi rupiah baik secara domestik maupun global. Oleh karena itu, redenominasi menjadi salah satu instrumen konstitusional untuk mengembalikan wibawa mata uang rupiah, serta mempertegas kembali identitas Indonesia sebagai bangsa yang berdaulat dan dihormati dalam tata ekonomi dunia; 8. Bahwa kerugian lain yang secara spesifik dialami oleh Pemohon akibat berlakunya Pasal a quo adalah terganggunya kesehatan mata, berupa kaburnya penglihatan, yang disebabkan oleh keharusan membaca, membedakan, dan memasukkan angka-angka nominal dalam jumlah yang sangat besar secara berulang dalam aktivitas transaksi harian. Seharusnya, apabila ketentuan dalam Pasal a quo mengatur pen