Pengujian Materill Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang 17 Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076, selanjutnya disebut UU 48/2009), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah antara lain, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945. Dengan demikian, Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus pengujian norma undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945; [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma undang-undang, in casu pengujian materiil Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia [Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168, selanjutnya disebut UU 2/2002] terhadap UUD NRI Tahun 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; Kedudukan Hukum Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; 18 Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a; [3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU- V/2007 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan dalam Paragraf [3.3] dan Paragraf [3.4] di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan mengenai kedudukan hukum Pemohon sebagai berikut: 19 1. Bahwa norma undang-undang yang dimohonkan pengujian oleh Pemohon dalam permohonan a quo adalah norma Pasal 18 ayat (1) UU 2/2002 yang menyatakan: “(1) Untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri.” 2. Bahwa menurut Pemohon, antara lain Pemohon memiliki hak konstitusional berupa hak untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum yang dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945; 3. Bahwa Pemohon adalah warga negara Indonesia yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk [vide Bukti P-1] yang saat ini berprofesi sebagai advokat dan sering melakukan pendampingan terhadap klien baik di pengadilan maupun di luar pengadilan. Saat menjalankan profesinya sebagai kuasa hukum, Pemohon pernah melakukan pendampingan klien untuk membuat laporan atas tindak pidana penggelapan dan ketika sedang berlangsung kegiatan penyusunan Berita Acara Pemeriksaan (BAP), terdapat suatu keterangan yang menurut Pemohon tidak dipahami oleh penyidik, yaitu terkait dengan keterangan klien Pemohon tentang objek yang digelapkan yang telah dijaminkan dahulu kepada terlapor, maka dengan penilaian sendiri, oknum penyidik tersebut mengatakan seolah-olah pelapor berutang kepada terlapor. Namun, saat Pemohon sebagai kuasa hukum pelapor akan meluruskan kejadian sesungguhnya, oknum penyidik merasa tidak perlu diajari dan mengancam akan mengusir Pemohon. Hal demikian merupakan bentuk kesewenang-wenangan tindakan oknum polisi akibat dari berlakunya norma yang dimohonkan pengujian tidak memberikan batasan bagaimana seharusnya bertindak atas penilaiannya sendiri; 4. Bahwa kerugian hak konstitusional Pemohon dimaksud bersifat aktual karena Pemohon dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya terciderai oleh oknum penyidik kepolisian yang secara sembarang memanfaatkan norma Pasal 18 ayat (1) UU 2/2002 untuk kepentingan pribadi karena norma Pasal a quo terlalu multitafsir dan terlalu luas serta tidak menjelaskan batasan dan parameter objektif. Dengan dikabulkannya permohonan Pemohon akan berdampak besar serta mencegah kejadian yang dialami Pemohon bagi masyarakat lainnya. 20 Berdasarkan uraian yang dikemukakan oleh Pemohon dalam menjelaskan kedudukan hukum tersebut di atas, menurut Mahkamah, norma yang diajukan pengujian, yaitu berkenaan dengan wewenang kepolisian untuk bertindak menurut penilaiannya sendiri dalam melaksanakan tugas dan wewenang demi kepentingan umum, memiliki keterkaitan dengan kerugian aktual yang dialami Pemohon dalam menjalankan profesinya sebagai advokat. Pemohon juga telah dapat menguraikan adanya kerugian hak konstitusional Pemohon serta adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara anggapan kerugian hak konstitusional yang dialami oleh Pemohon dengan berlakunya norma Pasal 18 ayat (1) UU 2/2002 yang dimohonkan pengujian. Oleh karena itu, apabila permohonan Pemohon a quo dikabulkan oleh Mahkamah maka anggapan kerugian hak konstitusional yang dialami Pemohon tidak lagi terjadi. Dengan demikian, terlepas dari terbukti atau tidak terbuktinya perihal inkonstitusionalitas norma yang didalilkan Pemohon, menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan a quo. [3.6] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan a quo dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan norma Pasal 18 ayat (1) UU 2/2002 a quo, selanjutnya Mahkamah mempertimbangkan pokok permohonan. Pokok Permohonan [3.7] Menimbang bahwa dalam m