Pengujian Materiil Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang, antara lain, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945; [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan para Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma undang-undang, in casu Pasal 448 433 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Staatsblad Nomor 23 Tahun 1847, selanjutnya KUH Perdata) terhadap Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 28G ayat (2) dan ayat (2) UUD 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; Kedudukan Hukum Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a; [3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: 449 a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional para Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh para Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum para Pemohon sebagai berikut: 1. Bahwa Pemohon I (Yayasan Indonesian Mental Health Association) mendalilkan diri sebagai badan hukum privat yang bergerak secara aktif di bidang layanan sosial bagi penyandang disabilitas psikososial. Untuk membuktikan kedudukan hukumnya Pemohon I mengajukan alat bukti antara lain bukti P-1 berupa akta pendirian Yayasan, bukti P-2 berupa Keputusan Menteri Hukum dan HAM mengenai pengesahan Yayasan, bukti P-3 dan bukti P-4 berupa fotokopi KTP Ketua dan Bendahara Yayasan, serta bukti P-9 sampai dengan bukti P-12 berupa buku serta pamflet yang disusun/diselenggarakan Pemohon I; 2. Bahwa Pemohon II adalah perorangan Warga Negara Indonesia penyandang disabilitas mental yang bekerja sebagai penulis buku dan peneliti lepas. Untuk membuktikan kedudukan hukumnya Pemohon II antara lain mengajukan alat bukti P-5 berupa fotokopi KTP dan bukti P-15 berupa Surat Kontrol Pasien Psikiatri; 3. Bahwa Pemohon III adalah perorangan Warga Negara Indonesia penyandang disabilitas mental yang bekerja di bidang perdagangan. Untuk membuktikan 450 kedudukan hukumnya Pemohon III antara lain mengajukan alat bukti P-6 berupa fotokopi KTP dan bukti P-18 berupa Surat Rujukan Pasien dari BPJS Kesehatan; 4. Bahwa norma undang-undang yang dimohonkan pengujiannya oleh para Pemohon adalah Pasal 433 KUH Perdata yang secara redaksional selengkapnya menyatakan: Pasal 433 KUH Perdata “Setiap orang dewasa, yang selalu berada dalam keadaan dungu, sakit otak atau mata gelap harus ditaruh di bawah pengampuan, pun jika ia kadang-kadang cakap mempergunakan pikirannya. Seorang dewasa boleh juga ditaruh di bawah pengampuan karena keborosannya.” 5. Bahwa para Pemohon mendalilkan memiliki hak konstitusional sebagaimana diatur oleh Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 28I ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945, yang menyatakan: Pasal 28D ayat (1) “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”. Pasal 28G ayat (1) “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.” Pasal 28G ayat (2) “Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain.” Pasal 28I ayat (1) “Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun.” Pasal 28I ayat (2) “Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.” 6. Bahwa menurut para Pemohon hak konstitusional tersebut berpotensi dirugikan oleh berlakunya ketentuan Pasal 433 KUH Perdata karena ketentuan a quo 451 mengharuskan semua orang dewasa yang berada dalam keadaan dungu, sakit otak atau mata gelap, untuk ditaruh di bawah pengampuan. Padahal menurut para Pemohon orang-orang dengan disabilitas mental mempunyai kapasitas atau kecakapan hukum untuk berpikir dan bertindak bagi dirinya sendiri; 7. Bahwa menurut para Pemohon Pasal 433 KUH Perdata bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 28I ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945. 8. Bahwa setelah mencermati uraian para Pemohon mengenai kedudukan hukum dan alat bukti yang diajukan, Mahkamah menilai Pemohon I memang benar badan hukum privat yang terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM (vide bukti P-1 sampai dengan bukti P-4, bukti P-9, dan bukti P-12), dan Pemohon II serta Pemohon III adalah benar Warga Negara Indonesia penyandang disabilitas mental (vide bukti P-5, bukti P-6, bukti P-15, dan bukti P-18); Bahwa berdasarkan uraian para Pemohon perihal kedudukan hukumnya tersebut di