Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi terhadap UUD 1945

Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang, antara lain, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945; [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma undang-undang, in casu Pasal 105 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6018, selanjutnya disebut UU 14 2/2017) terhadap UUD 1945 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; Kedudukan Hukum Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a; [3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; 15 c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan dalam Paragraf [3.3] dan Paragraf [3.4] di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan mengenai kedudukan hukum Pemohon. Namun sebelumnya, Mahkamah akan menguraikan hal-hal yang menjadi alasan Pemohon sebagai badan hukum berbentuk perkumpulan dalam menjelaskan kedudukan hukumnya sebagai berikut: 1. Bahwa norma undang-undang yang dimohonkan pengujian oleh Pemohon dalam permohonan a quo adalah norma Pasal 105 UU 2/2017 yang menyatakan, “Peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang ini harus ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan”, terhadap Pasal 28C ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945; 2. Bahwa Pemohon dalam permohonan a quo menerangkan kualifikasinya sebagai Badan Hukum Privat [vide bukti P-7] yang merupakan wadah bagi badan usaha yang bergerak dalam usaha konstruksi dan memiliki fungsi untuk memperjuangkan aspirasi dan kepentingan anggota [vide bukti P-6] yang berdasarkan pada hasil rapat dan musyawarah DPP AKLINDO dalam hal ini diwakili oleh Ketua Umum melakukan pengujian materiil, memohon tafsir Pasal 105 UU 2/2017 [angka 18 hlm. 5 Perbaikan Permohonan Pemohon]; 3. Bahwa pemerintah telah menerbitkan aturan pelaksana dari UU 2/2017 yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 10 Tahun 2020 tentang Akreditasi Asosiasi Badan Usaha Jasa Konstruksi, Asosiasi Profesi Jasa Konstruksi, dan Asosiasi Terkait Rantai Pasok Jasa Konstruksi Terakreditasi, 16 dan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 1410/KPTS/M/2020 tentang Asosiasi Badan Usaha Jasa Konstruksi, Asosiasi Profesi Jasa Konstruksi, dan Asosiasi Terkait Rantai Pasok Jasa Konstruksi Terakreditasi. Namun, keseluruhan aturan pelaksana sebagaimana dimaksud tersebut diterbitkan dengan melewati batas waktu yang telah ditentukan dalam Pasal 105 UU 2/2017; 4. Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 1410/KPTS/M/2020 tentang Asosiasi Badan Usaha Jasa Konstruksi, Asosiasi Profesi Jasa Konstruksi, dan Asosiasi Terkait Rantai Pasok Jasa Konstruksi yang Terakreditasi, tanggal 4 September 2020 dimaksud hanya terdapat 12 asosiasi badan usaha jasa konstruksi dari total 72 asosiasi badan usaha jasa konstruksi dan 25 asosiasi profesi jasa konstruksi dari total 60 asosiasi profesi jasa konstruksi yang lolos akreditasi sedangkan Pemohon tidak termasuk ke dalam asosiasi jasa konstruksi yang diberikan akreditasi; 5. Bahwa banyaknya asosiasi badan usaha jasa konstruksi dan asosiasi profesi jasa konstruksi yang tidak lolos akreditasi, potensial menimbulkan gelombang PHK bagi para pekerja dari 63 asosiasi yang berkisar sekitar 3.150 orang. Selain itu juga potensial memunculkan praktik persaingan usaha tidak sehat dan melemahkan UMKM; [3.6] Menimbang bahwa dengan mendasarkan pada Pasal 51 ayat (1) UU MK, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007, mengenai kedudukan hukum serta dikaitkan dengan kerugian konstitusional yang dialami oleh Pemohon, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut: 1. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan pengujian Pasal 105 UU 2/2017 terhadap UUD 1945 yang diterima oleh Kepaniteraan Mahkamah berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 207/PAN.MK/2020 bertanggal 19 Oktober 2020 dan diregistrasi pada tanggal 27 Oktober 2020 dengan Nomor 93/PUU-XVIII/2020 serta perbaikan permohonan yang diterima pada tanggal 27 November 2020; 17 2. Bahwa Pemohon menjelaskan sebagai badan hukum berbentuk perkumpulan bernama Afiliasi Konstruksi dan Instalasi Indonesia (AKLINDO) yang didirikan pada tanggal 23 Agustus 2005 berdasarkan Akta Nomor 63 yang dibuat oleh Notaris Sri Ismiyati, S.H., dan telah didaftarkan pada Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik Kementerian Dalam Negeri dalam Surat Keterangan Terdaftar Nomor 01-00000/0042/D.III.4/II/2012 bertanggal 17 Februari 2012 dan kemudian melakukan penyesuaian terhadap Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga AKLINDO tahun 2019 berdasarkan Akta Notaris Nomor 47 yang dibuat oleh Notaris Hestyani Hassan, S.H., M.K.N., bertanggal 30 Maret 2020 [vide bukti P-6]. Selanjutnya Perkumpul