Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua

Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076, selanjutnya disebut UU 48/2009), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945. Dengan demikian, Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus pengujian UUD NRI Tahun 1945. [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan a quo adalah pengujian konstitusionalitas norma undang-undang, in casu pengujian materiil norma Pasal 12 huruf a Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151, selanjutnya disebut UU 21/2001) dan Pasal 28 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697, selanjutnya disebut UU 2/2021) terhadap UUD NRI Tahun 1945 sehingga Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo. Kedudukan Hukum para Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang 36 terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, para Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a. [3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005, bertanggal 31 Mei 2005, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007, bertanggal 20 September 2007, serta putusan-putusan selanjutnya berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dengan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; 37 e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dikemukakan pada Paragraf [3.3] dan Paragraf [3.4] di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum para Pemohon yang apabila dirumuskan oleh Mahkamah, pada pokoknya sebagai berikut: 1. Bahwa para Pemohon mengajukan pengujian konstitusionalitas norma Pasal 12 huruf a UU 21/2001 dan Pasal 28 ayat (3) UU 2/2021 yang masing-masing selengkapnya berbunyi sebagai berikut. Pasal 12 UU 21/2001: “Yang dapat dipilih menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur adalah Warga Negara Republik Indonesia dengan syarat-syarat: a. orang asli Papua;” Pasal 28 ayat (3) UU 2/2021: “(3) Rekrutmen politik oleh partai politik di provinsi dan kabupaten/kota di wilayah Papua dilakukan dengan memprioritaskan Orang Asli Papua.” 2. Bahwa menurut para Pemohon, norma Pasal 12 huruf a UU 21/2001 dan Pasal 28 ayat (3) UU 2/2021 bertentangan dengan Alinea Keempat Pembukaan, Pasal 18B ayat (1) dan ayat (2), Pasal 26 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (3) UUD NRI Tahun 1945; 3. Bahwa para Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia sebagai Orang Asli Papua yang berasal dari rumpun Melanesia merasa dirugikan hak konstitusionalnya berupa tidak adanya jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sesuai dengan otonomi khusus dikarenakan dalam pasal-pasal tersebut tidak sepenuhnya mengakomodir kebutuhan seluruh masyarakat Papua terutama masyarakat hukum adat yang merupakan rumpun ras Melanesia yang terdiri dari suku-suku asli di Provinsi Papua. Selain itu, para Pemohon adalah orang yang berhak untuk memilih dan dipilih dalam pemilihan gubernur dan bupati/walikota serta memiliki hak untuk memperjuangkan identitas budaya dan hak masyarakat tradisional yang belum sepenuhnya dihormati karena tidak memperhatikan kekhususan di tanah Papua. 38 4. Bahwa menurut para Pemohon, norma Pasal 12 huruf a UU 21/2001 dan Pasal 28 ayat (3) UU 2/2021 tidak memberikan kesempatan kepada para Pemohon dan penduduk asli Papua yang memiliki potensi dan kesempatan untuk menduduki jabatan dalam pemerintahan di Papua berdasarkan filosofi otonomi khusus yang diberikan kepada masyarakat Papua dan memberikan otonomi khusus hanya kepada provinsi-provinsi di Papua, tidak termasuk kabupaten/kota. Oleh karena itu, terdapat kerugian hak konstitusional para Pemohon secara potensial dalam penalaran yang wajar dapat terjadi, sehingga para Pemohon menjadi tidak mendapatkan jaminan kepastian hukum yang adil serta kecilnya peluang para Pemohon untuk berkontestasi dalam pemilihan gubenur, bupati/walikota dan pemilihan anggota legislatif. Sehingga, agar hak konstitusional para Pemohon yang seharusnya diproteksi tidak hilang seiring perkembangan zaman, menjadi penting bagi para Pemohon untuk mengajukan pengujian norma Pasal 12 huruf a UU 21/2001 dan Pasal 28 ayat (3) UU 2/2021. Berdasarkan seluruh uraian yang dikemukakan oleh para Pemohon dalam menjelaskan kedudukan hukumnya tersebut, menurut Mahkamah, para Pemohon telah dapat menguraikan secara spesifik hak konstitusionalnya yang oleh para Pemohon dianggap dirugikan secara aktual atau setidak-tidaknya bersifat potensial menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi karena berlakunya norma Pasal 12 huruf a UU 21/2001 dan Pasal 28 ayat (3) UU 2/2021. Anggapan kerugian para Pemohon yang dimaksud disebabkan karena di samping adanya orang yang diterima dan diakui sebagai orang asli Papua oleh masyarakat adat Papua untuk menjadi calon gubernur dan calon wakil gubernur, juga otonomi khusus yang hanya diberikan di tingkat provinsi, tidak termasuk kabupaten/kota dalam syarat pemilihan kepala daerah. Di samping itu, para Pemohon telah pula dapat me