Pengujian Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PENDAPAT BERBEDA (DISSENTING OPINION) Hakim Konstitusi Muhammad Alim Ketika penjajah Belanda menginjakkan kaki impersialismenya di bumi nusantara, sesungguhnya penduduk nusantara sebagian besar sudah menganut agama Islam. Sejarah telah menjadi saksi bahwa kerajaan- kerajaan Islam telah bertebaran hampir di seantero nusantara, terutama di darah-daerah pantai telah banyak bandar-bandar yang ramai. Masyarakat nusantara yang sebagian besar beragama Islam itu menurut penelitian, antara lain, oleh Salomon Keyzer (1823- 1868) bahwa di kalangan masyarakat nusantara yang menganut agama Islam, berlaku hukum Islam. Penelitian ini sejalan dengan pendapat Lodewijk Willem Christian van den Berg (1845-1927) yang mengemukakan bahwa orang Islam nusantara telah melakukan resepsi hukum Islam dalam keseluruhannya dan sebagai suatu kesatuan. Berarti , menurut van den Berg, yang diterima oleh orang beragama Islam di Indonesia waktu itu bukan hanya bagian-bagian dari hukum 53 Islam melainkan keseluruhan hukum Islam. Itulah sebabnya teori yang dikemukakannya disebut teori receptio in complexu. Berbeda dengan van den Berg, Christian Snouck Hurgronje (1857-1936) dalam penelitiannya terhadap masyarakat Aceh dan Gayo berkesimpulan bahwa yang berlaku bagi orang Islam di kedua daerah itu bukanlah hukum Islam, melainkan hukum adat. Memang, menurut dia, hukum adat telah dipengaruhi oleh hukum Islam, tetapi pengaruh itu baru mempunyai kekuatan hukum apabila benar- benar telah diterima oleh hukum adat. Jadi hukum adatlah yang berlaku, bukan hukum Islam. Pendapat ini kemudian dikenal sebagai teori resepsi yang lebih dikembangkan secara ilmiah oleh dua orang muridnya, sesama warga Belanda, yakni Cornelis van Vollenhoven dan Bertrand Ter Haar. Teori resepsi ini mendapat tantangan dari para pemikir Islam Indonesia, yang menurut mereka, teori resepsi itu dimaksudkan oleh pemerintah kolonial Belanda untuk menghapuskan hukum Islam di Indonesia, karena menurut Belanda, perlawanan bangsa Indonesia terhadap kolonial Belanda banyak dipengaruhi oleh hukum Islam. Salah seorang murid Ter Haar, yang tidak sependapat dengan gurunya, yaitu Hazairin, menganggap teori resepsi adalah teori iblis, sebab dengan teori tersebut mengajak kepada umat Islam Indonesia untuk tidak taat kepada Allah SWT dan RasulNya. Dengan politik hukum pemerintah kolonial Belanda yang berkeinginan ‘mematikan’ hukum Islam di Indonesia, sambil tetap ‘menjinakkan’ umat Islam Indonesia demi melestarikan penjajahannya karena dari pemimpin atau raja-raja beragama Islam di Indonesia, Belanda banyak mendapat perlawanan yang patriotik, maka pemerintah kolonial Belanda menerbitkan Staatsblad 1882 Nomor 152 yang dikenal dengan sebutan Priesterraad (Pengadilan Agama) yang mengadili perkara-perkara perdata tertentu bagi umat Islam di Jawa dan Madura dengan tidak ditentukan kewenangannya. Oleh karena tidak jelasnya kewenangan peradilan agama ini, maka menurut Notosusanto, pengadilan agama menentukan sendiri perkara-perkara yang menurut pandangannya masuk kompetensinya, yaitu perkara-perkara yang berhubungan dengan sebagian kegiatan perdata umat Islam Indonesia, seperti pernikahan, perceraian, mahar, nafkah, sah tidaknya seorang anak, perwalian, kewarisan,hibah, sadakah, baitulmal, dan wakaf. 54 Selain tidak ditentukan kewenangannya, peradilan agama juga pembentukannya tidak seragam. Kalau untuk Jawa dan Madura dibentuk pengadilan agama, seperti tersebut di atas, untuk Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur dibentuk Kerapatan Kadi dan Kerapatan Kadi Besar. Untuk selain Jawa dan Madura, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur, di luar daerah-daerah tersebut, oleh pemerintah Republik Indonesia dibentuk dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1957 yang lazim dikenal dengan sebutan Mahkamah Syariah. Pengadilan Agama oleh pemerintah kolonial Belanda, di samping tidak ditetapkan kewenangannya secara mutlak, sebagai ‘pengadilan kelas dua’, putusan-putusannya juga tidak dapat dieksekusi sebelum mendapat persetujuan dari Ketua Landraad (Ketua Pengadilan Negeri) setempat yang dikenal dengan sebutan executoire verklaring atau biasa juga dinamakan fiat executie. Bahkan setelah kemerdekaan, yakni ketika diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang dilaksanakan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, putusan perceraian yang dijatuhkan oleh pengadilan agama harus pula, “ Dikukuhkan “ oleh pengadilan negeri setempat. Perlakuan diskriminatif terhadap pengadilan agama dilanjutkan, ketika pada bulan April 1977 tunjangan fungsional para hakim golongan III pada peradilan umum ditetapkan sebanyak Rp. 60.000,-/ bulan, sedangkan bagi hakim peradilan agama dengan pangkat yang sama hanya Rp. 45.000,-/ bulan. Meskipun pada akhirnya tunjangan fungsional hakim peradilan agama disamakan dengan tunjangan fungsional hakim peradilan umum dan hakim peradilan tata usaha negara dan dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, putusan pengadilan agama tidak lagi di- fiat executie, atau dikukuhkan oleh pengadilan negeri, akan tetapi sarana dan prasarana pengadilan agama masih jauh ketinggalan bila dibandingkan dengan sarana dan prasarana peradilan umum dan peradilan tata usaha negara. Selain itu, pola mutasi, khususnya para hakim peradilan umum dan hakim peradilan tata usaha negara juga berbeda dengan hakim peradilan agama. Jikalau para hakim peradilan umum dan hakim peradilan tata usaha negara pada umumnya dimutasikan dari satu tempat tugas ke tempat tugas lainnya setelah 55 bertugas di satu tempat selama tiga hingga lima tahun, para hakim pengadilan agama kebanyakan bertugas di suatu pengadilan selama sepuluh tahun lebih. Keadaan baru berubah setelah, sebelumnya personalia, keuangan dan material, peradilan umum dan peradilan tata usaha negara dikelola oleh Departemen Kehakiman kini Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, dan untuk peradilan agama dilaksanakan oleh Departemen Agama (sekarang Kementerian Agama), beralih seluruhnya ke Mahkamah Agung. Tanpa bermaksud memuji secara pribadi, dalam era kepemimpinan Bagir Manan sebagai Ketua Mahkamah Agung barulah personalia, sarana, dan prasarana peradilan agama, seiring dengan peralihan pengelolaan personalia, keuangan dan materil kepada Mahkamah Agung dibenahi, sehingga alhamdulillah personalia, sarana dan prasarana peradilan agama relatif sama dengan peradilan umum dan peradilan tata usaha negara. Walaupun era penjajahan yang seperti tersebut di atas berusaha untuk merintangi perkembangan hukum Islam di Indonesia telah berlalu, personalia, sarana dan prasarana peradilan agama telah memadai, paling tidak sudah seimbang dengan peradilan umum, kewenangan peradilan agama sudah tegas diatur dalam ketentuan perundang-undangan, namun masih saja ada orang tertentu, paling tidak pembentuk Undang-Undang yang bermaksud mengebiri kewenangan peradilan agama, seperti Penjelasan Pasal 55 ayat (2) Undang- Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang pada huruf d menentukan, “Yang dimaksud dengan“ penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan Akad adalah sebagai berikut : d.melalui pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum”. Sepanjang pengetahuan saya, belum pernah terjadi suatu kewenangan mutlak peradilan agama diserahkan kepada peradilan umum untuk mengadilinya. Yang justru terjadi, kewenangan mengadili perkara pidana yang merupakan kompetensi peradilan umum, untuk daerah Provinsi Aceh bagi penduduk beragama Islam diadili oleh Mahkamah Syari’ah yang diemban oleh peradilan agama. Berhubung dengan itu, Penjelasan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang dalam huruf d-nya menentukan, “Melalui pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum“ harus dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik 56 Indonesia Tahun 1945, yakni Pasal 28D ayat (1) yang menyatakan , “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum“ dan karena itu tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Adapun Penjelasan Pasal 55 ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf c Undang- Undang a quo, yang menentukan bahwa yang dimaksud dengan penyelesaian sengketa sesuai dengan akad adalah upaya musyawarah, mediasi perbankan, melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional, menurut saya hal-hal tersebut merupakan upaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang dapat dibenarkan berdasarkan asas musyawarah, dengan syarat tidak melanggar ketentuan Undang-Undang dan sejalan dengan ketentuan syariah. PANITERA PENGGANTI, ttd. Hani Adhani