Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076, selanjutnya disebut UU 48/2009), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar. Dengan demikian, Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945. [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan a quo adalah pengujian konstitusionalitas norma undang-undang, in casu pengujian materiil norma Pasal 118 huruf e Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914, selanjutnya disebut UU 3/2024) terhadap UUD NRI Tahun 1945 sehingga Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo. Kedudukan Hukum para Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau 77 kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, para Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a. [3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005, bertanggal 31 Mei 2005, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007, bertanggal 20 September 2007, serta putusan-putusan selanjutnya berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dengan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; 78 e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dikemukakan pada Paragraf [3.3] dan Paragraf [3.4] di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon I sampai dengan Pemohon XIV sebagai berikut. 1. Bahwa Pemohon I sampai dengan Pemohon XIV mengajukan pengujian norma Pasal 118 huruf e UU 3/2024, yang menyatakan sebagai berikut: “Kepala Desa yang berakhir masa jabatannya sampai dengan bulan Februari 2024 dapat diperpanjang sesuai dengan ketentuan Undang- Undang ini”. 2. Bahwa Pemohon I sampai dengan Pemohon XIV menjelaskan memiliki hak konstitusional sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D UUD NRI Tahun 1945. 3. Bahwa Pemohon I sampai dengan Pemohon XIV adalah perseorangan warga negara Indonesia yang telah terpilih sebagai Calon Kepala Desa di Kabupaten Konawe Selatan [vide Bukti P-3 sampai dengan Bukti P-30]; 4. Bahwa dengan berlakunya norma Pasal 118 huruf e UU 3/2024, Pemohon I sampai dengan Pemohon XIV mengalami kerugian hak konstitusional karena adanya ketidakpastian hukum atas pelantikan sebagai calon kepala desa terpilih dalam pemilihan kepala desa di Kabupaten Konawe Selatan. Hal ini disebabkan adanya ketentuan perpanjangan masa jabatan kepala desa selama 2 (dua) tahun sebagaimana diatur dalam Pasal 118 huruf e UU 3/2024 a quo. Berdasarkan uraian dalam menjelaskan kedudukan hukumnya di atas, Mahkamah berpendapat Pemohon I sampai dengan Pemohon XIV adalah benar perorangan warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk [vide Bukti P-3 sampai dengan Bukti P-16]. Berdasarkan Bukti P-17 sampai dengan bukti P-30, Pemohon I sampai dengan Pemohon XIV adalah kepala desa terpilih dalam pemilihan kepala desa di Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2023, yaitu Pemohon I untuk Desa Wadonggo, Pemohon II untuk Desa Parasi, Pemohon III untuk Desa Wawondengi, Pemohon IV untuk Desa Ataku, Pemohon V untuk Desa Wonua Sari, Pemohon VI untuk Desa Lanowulu, Pemohon VII untuk Desa Telutu Jaya, Pemohon VIII untuk Desa Benua, Pemohon IX untuk Desa 79 Ulunese, Pemohon X untuk Desa Langgea Indah, Pemohon XI untuk Desa Lasuai, Pemohon XII untuk Desa Lambakara, Pemohon XIII untuk Desa Mata Lamokula, dan Pemohon XIV untuk Desa Wonua Kongga. Dalam menguraikan kerugian hak konstitusionalnya, Pemohon I sampai dengan Pemohon XIV telah dapat menjelaskan secara spesifik dan aktual perihal anggapan kerugian hak konstitusional dengan berlakunya norma yang dimohonkan pengujian, yakni adanya penundaan pelantikan Pemohon I sampai dengan Pemohon XIV sebagai kepala desa terpilih dalam pemilihan kepala desa di Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2023 sampai batas waktu yang tidak ditentukan. Lebih lanjut, Pemohon I sampai dengan Pemohon XIV telah dapat menguraikan adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara anggapan kerugian hak konstitusional dengan berlakunya norma Pasal 118 huruf e UU 3/2024 karena adanya ketidakpastian hukum, khususnya mengenai waktu pelantikan Pemohon I sampai dengan Pemohon XIV sebagai calon kepala desa terpilih. Kerugian hak konstitusional dimaksud tidak lagi terjadi apabila permohonan a quo dikabulkan. Berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut, terlepas dari terbukti atau tidak terbuktinya dalil Pemohon I sampai dengan Pemohon XIV perihal inkonstitusionalitas norma yang dimohonkan pengujiannya terhadap UUD NRI Tahun 1945, Mahkamah berpendapat Pemohon I sampai dengan Pemohon XIV (selanjutnya disebut para Pemohon) memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam pengujian norma Pasal 118 huruf e UU 3/2024. [3.6] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo dan para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam pengujian norma Pasal 118 huruf e UU 3/2024 maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan permohonan provisi dan pokok permohonan para Pemohon. Dalam Provisi [3.7] Menimbang bahwa para Pemohon memohon kepada Mahkamah agar menjadikan permohonan par