Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial terhadap UUD 1945

Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang, antara lain, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945. [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma undang-undang, in casu Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5250, selanjutnya disebut UU 18/2011) terhadap UUD 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo. Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang 148 terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. ada tidaknya anggapan kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a. [3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; 149 d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon, pada pokoknya sebagai berikut: 1. Bahwa norma undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam permohonan a quo adalah sepanjang frasa “dan hakim ad hoc” dalam Pasal 13 huruf a UU 18/2011 yang rumusannya adalah sebagai berikut: “Komisi Yudisial mempunyai wewenang: a. mengusulkan pengangkatan hakim agung dan hakim ad hoc di Mahkamah Agung kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan; b. ......” 2. Bahwa Pemohon, Burhanudin, dalam kualifikasinya sebagai perseorangan warga negara Indonesia, menganggap hak konstitusionalnya sebagaimana diatur dalam Pasal 24B ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, potensial dirugikan oleh berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan pengujian dengan penjelasan yang pada pokoknya sebagai berikut: a. Pemohon, sebagai perseorangan warga negara Indonesia yang merasa hak konstitusionalnya yang djamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 telah dirugikan oleh karena diberlakukan frasa “dan hakim ad hoc” pada ketentuan Pasal 13 huruf a UU 18/2011; b. Pemohon pernah mengikuti seleksi calon hakim ad hoc Tipikor di Mahkamah Agung pada tahun 2016, namun terlepas dari lulus atau tidak lulusnya Pemohon dalam seleksi tersebut, hal ini bukanlah menjadi alasan utama Pemohon dalam mengajukan permohonan a quo. Oleh karenanya, Pemohon tidak mempersoalkan sistem seleksi hakim ad hoc, melainkan kepada kewenangan Komisi Yudisial dalam melakukan seleksi hakim ad hoc di Mahkamah Agung; 150 c. Pemohon merasa hak mendapatkan jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil telah dilanggar oleh karena ketentuan pada Pasal 13 huruf a UU 18/2011 telah dimaknai secara expressis verbis oleh pembentuk undang-undang dengan memasukan frasa “dan hakim ad hoc”. Artinya, menurut Pemohon, Komisi Yudisial bukan merupakan lembaga yang berwenang melakukan seleksi hakim ad hoc sebagaimana termaktub pada Pasal 24B ayat (1) UUD 1945; Bahwa penjelasan Pemohon dalam menerangkan kedudukan hukumnya berkenaan dengan frasa “dan hakim ad hoc” dalam Pasal 13 huruf a UU 18/2011, walaupun diuraikan secara singkat namun Mahkamah dapat memahaminya. Dalam hal ini, Pemohon menyatakan diri sebagai perseorangan warga negara Indonesia yang potensial dirugikan hak konstitusionalnya dengan berlakunya Pasal 13 huruf a UU 18/2011. Pemohon juga telah dapat menjelaskan adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara anggapan kerugian konstitusional yang bersifat potensial yang akan dialami dengan berlakunya norma pasal yang dimohonkan pengujian. Dengan demikian, terlepas dari terbukti atau tidaknya dalil permohonan Pemohon perihal pertentangan frasa “dan hakim ad hoc” dalam norma Pasal 13 huruf a UU 18/2011 dengan Pasal 24B ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang dimohonkan pengujian dalam permohonan a quo, Mahkamah berpendapat, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan a quo. [3.6] Menimbang bahwa karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon, maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon. Pokok Permohonan [3.7] Menimbang bahwa dalam mendalilkan inkonstitusionalitas Pasal 13 huruf a UU 18/2011, Pemohon mengemukakan argumentasi sebagaimana selengkapnya telah dimuat dalam bagian Duduk Perkara yang pada pokoknya sebagai berikut: 151 a. Bahwa menurut Pemohon, pelaksana kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 adalah Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi (main organ), selanjutnya dalam rangka menyelenggarakan Kekuasaan Kehakiman yang merdeka dibentuklah Komisi Yudisial sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 24B sebagai organ penunjang kekuasaan kehakiman (auxiliary organ). Artinya, di luar Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi, tidak ada lagi lembaga negara lainnya yang memiliki kedudukan dan kewenangan sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman; b. Bahwa menurut Pemohon, kewenangan konstitusional Komisi Yudisial dalam ketentuan Pasal 24B ayat (1) UUD 1945, jika dicermati dan dikaji secara mendalam tentang kewenangan dalam mengusulkan calon hakim agung, maka