Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang, antara lain, mengadili pada tingkat 1. Bukti P- 1 : Fotokopi KTP Melisa Mylitiachristi Tarandung, S.H; 2. Bukti P- 2 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; 3. Bukti P- 3 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat; 4. Bukti P- 4 : Fotokopi Ijazah Universitas Sam Ratulangi atas nama Melisa Mylitiachristi Tarandung; 5. Bukti P- 5 : Fotokopi Pencarian Data Pemilih Pemilu 2024, Data Hasil Penetapan DPT oleh Kabupaten/Kota atas nama Melisa Mylitiachristi Tarandung, S.H; 6. Bukti P- 6 : Print-out berita dari laman Mahkamah Konstitusi yang berjudul DPR serahkan kepada MK soal syarat usia Capres dan Cawapres, tanggal 01 Agustus 2023. 25 pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945. [3.2] Menimbang bahwa permohonan Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma undang-undang, in casu Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109, selanjutnya disebut UU 7/2017), sehingga Mahkamah berwenang menguji permohonan a quo. [3.3] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh permohonan Pemohon a quo, terlebih dahulu Mahkamah mempertimbangkan berkaitan dengan objek dalam permohonan a quo adalah pengujian norma Pasal 169 huruf q UU 7/2017, yang tidak berbeda dengan objek permohonan dalam Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023. Sementara itu, berkenaan dengan Perkara Nomor 90/PUU- XXI/2023, Mahkamah telah menjatuhkan Putusan atas Perkara a quo yang telah diucapkan sebelumnya, dimana terhadap Pasal 169 huruf q UU 7/2017 Mahkamah telah menyatakan pendiriannya, sebagaimana dimaksud dalam