Pengujian Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung [Pasal 40 ayat (2)] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 21 Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945; Bahwa permohonan Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3316), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958, selanjutnya disebut UU MA), yang menyatakan: Pasal 40 ayat (2): “Putusan Mahkamah Agung diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.” Terhadap Pasal 1 ayat (3), Pasal 28C ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan: Pasal 1 ayat (3) UUD 1945: “Negara Indonesia adalah negara hukum”; Pasal 28C ayat (2) UUD 1945: “Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya”; Pasal 28D ayat (1) UUD 1945: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”; [3.2] Menimbang bahwa permohonan Pemohon adalah untuk pengujian konstitusionalitas norma Undang-Undang, in casu Pasal 40 ayat (2) UU MA terhadap Pasal 1 ayat (3), Pasal 28C ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, sehingga Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 22 konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; [3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005, bertanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007, bertanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut harus bersifat spesifik dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional dimaksud dengan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 23 [3.5] Menimbang bahwa dalam permohonannya Pemohon menjelaskan kedudukan hukumnya sebagai berikut: 1) Pemohon adalah badan hukum yang merupakan Perkumpulan yang diberi nama Forum Kajian Hukum dan Konstitusi (FKHK) yang dibentuk pada tahun 2011 dan pendiriannya berdasarkan Akta Pendirian Perkumpulan oleh Notaris Reni Herlianti, S.H., Nomor 1 Tahun 2012 (bukti P-3), dan kemudian mendapatkan pengesahan sebagai badan hukum dari Kementerian Hukum dan HAM Nomor AHU-220.AH.01.07 (bukti P-4), pada tanggal 13 November 2012 yang diwakilkan oleh para pengurus (bukti P-5); 2) FKHK memiliki tugas pokok melakukan penelitian dan pengkajian dalam bidang hukum dan konstitusi, serta berperan aktif dalam melakukan upaya hukum dalam rangka menjaga konstitusi. Pemohon berdasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangganya dibentuk dengan tujuan memperjuangkan kepentingan umum (public interest advocacy), serta aktif melakukan perlindungan serta penegakan nilai-nilai konstitusionalisme; 3) Pemohon aktif dalam menegakkan nilai-nilai konstitusionalisme diantaranya menjadi Pemohon dalam Perkara Nomor 4/PUU-X/2012 tentang Penggunaan Lambang Negara, Perkara Nomor 97/PUU-XI/2013 tentang Kewenangan MK dalam menangani Sengketa Pilkada, Perkara Nomor 66/PUU-XII/2014 tentang Lambang Negara, Perkara Nomor 118/PUU-XII/2014 Pengujian Perpu Pilkada Langsung tentang Kewenangan KPU dalam menyelenggarakan Pilkada, terakhir Perkara Nomor 25/PUU-XIII/2015 tentang pemberhentian sementara pimpinan KPK, dan kesemuanya itu Mahkamah telah menyatakan bahwa Pemohon memiliki legal standing dalam pengujian-pengujian yang telah dilakukan selama ini; 4) Pemohon mendalilkan pihaknya merupakan salah satu Pemohon yang melakukan uji materi Perpres Nomor 26 Tahun 2015 tentang Kantor Staf Presiden dan pada tanggal 23 April 2015 Mahkamah Agung memutus bahwa permohonan Pemohon tidak dapat diterima dengan alasan Pemohon tidak memiliki legal standing; 5) Pemohon mendalilkan ketentuan Pasal 40 ayat (2) UU MA telah menyebabkan hak Pemohon yang dijamin oleh Pasal 1 ayat (3), Pasal 28C ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dilanggar. Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 24 [3.6] Menimbang bahwa berdasarkan uraian Pemohon dalam menjelaskan kedudukan hukumnya sebagaimana dijelaskan pada paragraf [3.5] di atas tampak bahwa kedudukan hukum Pemohon berkait erat dengan pokok permoh