Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang

Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, 62 selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076, selanjutnya disebut UU 48/2009), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945. [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan yang diajukan a quo adalah pengujian konstitusionalitas norma undang-undang, in casu pengujian materiil Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898, selanjutnya disebut UU 10/2016) terhadap UUD NRI Tahun 1945 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo. Kedudukan Hukum Para Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, para Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: 63 a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a. [3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada 20 September 2007, serta putusan-putusan selanjutnya berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dengan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.3] dan Paragraf [3.4] di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum para Pemohon sebagai berikut: 1. Bahwa para Pemohon mengajukan pengujian materiil Pasal 7 ayat (2) huruf s UU 10/2016 yang menyatakan sebagai berikut: 64 Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: s. menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sejak ditetapkan sebagai pasangan calon peserta Pemilihan; 2. Bahwa para Pemohon menjelaskan memiliki hak konstitusional sebagaimana dijamin oleh Pasal 18 ayat (4), Pasal 22E ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. 4. Bahwa Pemohon I, Terence Cameron, adalah perorangan warga negara Indonesia yang memiliki hak pilih pada Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pilkada) serentak tahun 2024 di TPS 15 Kelurahan Bendungan Hilir, Jakarta Pusat, yang akan dilaksanakan pada tanggal 27 November 2024 mendatang dan juga mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia (vide Bukti P-3 sampai dengan Bukti P-5); 5. Bahwa Pemohon II, Raihan Husnul Wafa, perorangan warga negara Indonesia yang memiliki hak pilih pada Pilkada serentak tahun 2024 di TPS 22 Kelurahan Kelapa Dua, Jakarta Barat, yang akan dilaksanakan pada tanggal 27 November 2024 mendatang dan juga mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia (vide Bukti P-6 sampai dengan Bukti P-8); 6. Bahwa Pemohon III, Wildan Nurmujaddid Erfan, perorangan warga negara Indonesia yang memiliki hak pilih pada Pilkada serentak tahun 2024 di TPS 1 Kelurahan Nursaherang, Kuningan, yang akan dilaksanakan pada tanggal 27 November 2024 mendatang dan juga mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia (vide Bukti P-9 sampai dengan Bukti P-11); 7. Bahwa Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III (selanjutnya disebut para Pemohon) menjelaskan anggapan kerugian hak konstitusionalnya karena berlakunya norma Pasal 7 ayat (2) huruf s UU 10/2016 sebagai berikut (selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara): a. Bahwa para Pemohon menjelaskan norma Pasal 7 ayat (2) huruf s UU 10/2016 berpotensi menyebabkan banyak calon kepala daerah terbaik tidak jadi mendaftar sebagai calon kepala daerah di Pilkada Serentak 2024 karena berstatus sebagai anggota legislatif maupun calon anggota legislatif (caleg) terpilih dan tidak berkenan untuk mundur karena khawatir akan mengecewakan pemilih dan pendukungnya jika harus mundur sebagai caleg 65 dan kemudian kalah di Pilkada, dengan keadaan tersebut juga berpotensi minimnya alternatif calon kepala daerah berkualitas, termasuk di daerah Para Pemohon, yang kemudian dapat membuat banyak partai politik hanya akan mendukung 1 (satu) calon kepala daerah yang sama di suatu daerah, yang kemudian akan menyebabkan terjadinya fenomena calon tunggal, sehingga membuat pemilih kehilangan hak untuk mendapatkan alternatif pilihan calon kepala daerah termasuk para Pemohon; b. Bahwa para Pemohon juga menjelaskan Pasal a quo menyebabkan pada pelaksanaan Pilkada serentak 2024, Partai Politik akan mengusung calon kepala daerah yang kurang kompeten dan tidak memiliki pengalaman politik yang cukup, sehingga hal tersebut menimbulkan ketidakadilan bagi pemilih termasuk para Pemohon karena Pemilih kehilangan hak untuk mendapatkan alternatif pilihan calon kepala daerah, yang tentunya juga menyebabkan para Pemohon sebagai pemilih kehilangan hak untuk mendapatkan Pilkada yang dilaksanakan secara adil; Bahwa setelah Mahkamah mempelajari dan mencermati secara saksama uraian anggapan kerugian hak konstitusional para Pemohon serta memeriksa bukti- bukti yang diajukan oleh