Pengujian Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Menimbang : a. bahwa Mahkamah Konstitusi telah mencatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi permohonan bertanggal 6 September 2012 dari Ricky Elviandi Afrizal yang diterima Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 6 September 2012 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 318/PAN.MK/2012, dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada tanggal 17 September 2012 dengan Nomor 91/PUU-X/2012, dan telah diperbaiki serta diterima oleh Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 4 Oktober 2012, yang menurut Pemohon permohonan a quo menguji konstitusionalitas frasa “pejabat pembina kepegawaian pusat” yang terdapat dalam Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890, selanjutnya disebut UU 43/1999) terhadap Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan ayat (2), serta Pasal 28I ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. bahwa terhadap permohonan Nomor 91/PUU-X/2012 tersebut, Mahkamah Konstitusi telah menerbitkan: 1. Ketetapan Ketua Mahkamah Konstitusi Nomor 447/TAP.MK/2012 tentang Pembentukan Panel Hakim untuk memeriksa permohonan Nomor 91/PUU-X/2012, 2 bertanggal 17 September 2012; 2. Ketetapan Ketua Panel Hakim Mahkamah Konstitusi Nomor 448/TAP.MK/2012 tentang Penetapan Hari Sidang Pertama untuk Pemeriksaan Pendahuluan, bertanggal 18 September 2012; c. bahwa Sidang Pemeriksaan Pendahuluan dilaksanakan pada tanggal 24 September 2012 yang dihadiri oleh Pemohon. Majelis Hakim telah menyampaikan nasihat kepada Pemohon bahwa Mahkamah Konstitusi tidak memiliki kewenangan untuk