Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2012

[3.1] Menimbang bahwa permasalahan hukum utama permohonan Pemohon adalah keberatan atas hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Deaerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2012; [3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan salah satu eksepsi Termohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa objek permohonan Pemohon adalah salah yaitu keberatan atas hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara, sehingga permohonan Pemohon bukan merupakan kewenangan Mahkamah, sebagai berikut: [3.2.1] Bahwa petitum Pemohon di dalam permohonannya halaman 9 angka 4 menyatakan, “Membatalkan serta menyatakan tidak sah dan tidak mengikat Berita Acara tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2012 di Tingkat Provinsi Oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara”. [3.2.2] Bahwa Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah menentukan, “Objek perselisihan Pemilukada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi, a. penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada; atau b. Terpilihnya Pasangan Calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah”; [3.2.3] Bahwa Mahkamah telah menerima surat dari Komisi Pemilihan Umum Nomor 682/KPU/XII/2012, perihal Pokok-Pokok Penjelasan KPU Dalam Pelaksanaan Tugas Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara 2012, bertanggal 3 Desember 2012, yang pada pokoknya menerangkan, bahwa setelah Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menerbitkan putusan Nomor 20-21/DKPP-PKE-I/2012, tanggal 29 Oktober 2012 yang