Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang

PENDAPAT BERBEDA (DISSENTING OPINION) Terhadap putusan Mahkamah a quo, terdapat pendapat berbeda (dissenting opinion) dari Hakim Konstitusi, Daniel Yusmic P. Foekh yang menyatakan sebagai berikut: [6.1] Menimbang bahwa Pemohon merupakan Dewan Pimpinan Daerah Lembaga Pengawasan Reformasi Indonesia (DPD LPRI) Kalimantan Selatan yang dalam hal ini diwakili oleh Syarifah Hayana, S.H., selaku Ketua. Permohonan Pemohon pada pokoknya memohonkan pengujian norma Pasal 128 huruf k Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 (selanjutnya disebut UU 1/2015) yang berbunyi, “Lembaga pemantau Pemilihan dilarang: ... k. melakukan kegiatan lain selain yang berkaitan dengan pemantauan Pemilihan.” Menurut Pemohon, norma a quo tidak jelas, tidak tegas, memiliki tafsir luas, dan multitafsir, sehingga tidak memberikan kepastian hukum (legal certainty), yang mana akibat keberlakuannya telah merugikan hak konstitusional Pemohon dengan pencabutan akreditasi Pemohon sebagai lembaga pemantau pemilihan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Kalimantan Selatan. Dalam proses pemantauan Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru Tahun 2024, Ketua DPD LPRI Kalimantan Selatan (Syarifah Hayana, S.H.) dijatuhi vonis pidana penjara oleh Pengadilan Negeri Banjarbaru pada tanggal 18 Juni 2025 karena melanggar tindak pidana terkait norma a quo. Selanjutnya, Pemohon dalam petitum memohon agar norma Pasal 128 huruf k UU 1/2015 dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Bahwa setelah mencermati secara saksama bukti-bukti berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon, saya mempertimbangkan fakta-fakta hukum sebagai berikut: 52 1) Bahwa Perkumpulan Lembaga Pengawasan Reformasi Indonesia (LPRI) merupakan badan hukum yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Lembaga Pengawasan Reformasi Indonesia Nomor 81, tanggal 11 September 2014, yang dibuat dihadapan RM. Soediarto Soenarto, S.H., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Pusat yang telah disahkan melalui Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU- 00496.60.10.2014 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Lembaga Pengawasan Reformasi Indonesia, tanggal 17 September 2014 [vide Bukti P-1]; 2) Bahwa berdasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Lembaga Pengawasan Reformasi Indonesia [vide Bukti P-35], telah diatur secara jelas antara lain visi, struktur organisasi, dan kewenangan pengurus. Berdasarkan Pasal 6 Anggaran Dasar, visi organisasi LPRI adalah untuk “Mewujudkan Indonesia bebas dari korupsi, kolusi, nepotisme, dan narkotika dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera”. Kemudian berkenaan dengan struktur organisasi, ketentuan Pasal 8 Anggaran Dasar menyatakan “Organisasi LPRI dan organisasi lainnya dari tingkat Pusat, tingkat Daerah, tingkat Cabang dan tingkat kecamatan (DPAC) merupakan satu kesatuan yang mandiri serta tidak merupakan bagian dari salah satu organisasi politik.” Selanjutnya, Pasal 9 Anggaran Dasar menyatakan, “Struktur LPRI dan organisasi lainnya adalah merupakan satu kesatuan yang terkait oleh satu garis hubungan jenjang bertingkat, dimana setiap kebijakan-kebijakan organisasi di tingkat Daerah dan Cabang serta tingkat kecamatan DPAC tidak boleh bertentangan dengan kebijakan-kebijakan organisasi di tingkat Pusat. Masing- masing tingkatan dengan sebutan sebagai berikut: 1. Pimpinan di tingkat Pusat disebut Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Pengawasan Reformasi Indonesia disingkat (DPP-LPRI); 2. Pimpinan di tingkat Daerah disebut Dewan Pimpinan Daerah Lembaga Pengawasan Reformasi Indonesia (DPD-LPRI) dengan menyebutkan Propinsinya; 3. Pimpinan di tingkat Cabang disebut Dewan Pimpinan Cabang Lembaga Pengawasan Reformasi Indonesia (DPC-LPRI) dengan menyebutkan Kabupaten/Kota; 53 4. Pimpinan di tingkat Anak Cabang (DPAC-LPRI) dengan menyebutkan Kecamatan/Distrik”; Sementara itu, berdasarkan Pasal 29 ayat (3) Anggaran Rumah Tangga, salah satu wewenang Dewan Pimpinan Pusat adalah memimpin dan mengendalikan jajaran LPRI dalam melaksanakan pokok-pokok program untuk mencapai tujuan. Lebih lanjut, berdasarkan Pasal 32 ayat (6) Anggaran Rumah Tangga, salah satu tugas dari Dewan Pimpinan Pusat adalah melantik, mengesahkan pimpinan kolektif Dewan Pimpinan Daerah. 3) Bahwa Pemohon merupakan DPD-LPRI Provinsi Kalimantan Selatan yang dalam hal ini diwakili oleh Syarifah Hayana, S.H., selaku Ketua. Susunan kepengurusan DPD-LPRI Provinsi Kalimantan Selatan periode 2021 – 2026 ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Nomor 013/SKEP/DPP-LPRI/I/2022 tentang Susunan Pengurus Dewan Pimpinan Daerah Lembaga Pengawasan Reformasi Indonesia (DPD-LPRI) Provinsi Kalimantan Selatan, bertanggal 12 Mei 2022, yang ditandatangani oleh Ketua Umum DPP LPRI [vide Bukti P-2]; 4) Bahwa Pemohon bertindak sebagai lembaga pemantau dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru Tahun 2024 yang telah terakreditasi berdasarkan Sertifikat Nomor 007/PemantauPilkada/KPU-KALSEL/IX/2025, tanggal 15 April 2025, yang ditetapkan oleh KPU Provinsi Kalimantan Selatan [vide Bukti P-7]. Dalam proses pemilihan kepala daerah in casu Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru Tahun 2024, KPU Provinsi Kalimantan Selatan mencabut sertifikat akreditasi Pemohon berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 74 Tahun 2025 tentang Pencabutan Status dan Hak Lembaga Pengawasan Reformasi Indonesia (DPD- LPRI) Provinsi Kalimantan Selatan Sebagai Lembaga Pemantau Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru Tahun 2024, tanggal 9 Mei 2025 [vide Bukti P-18]; 5) Bahwa permohonan Pemohon diajukan dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 23 Mei 2025 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 96/PUU/PAN.MK/AP3/05/2025. Selanjutnya, permohonan Pemohon diregistrasi dengan Perkara Nomor 91/PUU-XXIII/2025 pada tanggal 27 Mei 2025. Bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut, telah ternyata pencabutan status dan hak Pemohon sebagai lembaga pemantau pemilihan terakreditasi 54 dilakukan sebelum diajukannya permohonan a quo pada tanggal 23 Mei 2025. Sebagai konsekuensi dicabutnya status akreditasi Pemohon, maka seharusnya Pemohon tidak lagi memiliki legalitas/kualifikasi untuk bertindak sebagai lembaga pemantau pemilihan yang menjalankan tugas melaksanakan pemantauan dan pengawasan pemilihan. Sekalipun, dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 318/PHPU.WAKO-XXIII/2025, tanggal 26 Mei 2025, Mahkamah memberikan kedudukan hukum terhadap DPD-LPRI Provinsi Kalimantan Selatan selaku Pemohon dalam Perkara Nomor 318/PHPU.WAKO-XXIII/2025 terkait Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru Tahun 2024 hal tersebut dapat dibenarkan karena permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah sebelum dilakukan pencabutan status akreditasi Pemohon sebagai lembaga pemantau pemilihan. Oleh karenanya, penilaian terhadap kedudukan hukum Pemohon dalam perkara pengujian undang-undang in casu pengujian konstitusionalitas norma Pasal 128 huruf k UU 1/2015 seharusnya dikembalikan pada kondisi semula sebelum Pemohon menjadi lembaga pemantau pemilihan yang terakreditasi. Artinya, keberadaan Pemohon harus dinilai dalam kedudukannya sebagai perangkat organisasi perkumpulan LPRI di tingkat daerah provinsi. Bahwa Pemohon mendalilkan memiliki kedudukan hukum (legal standing) berdasarkan ketentuan Pasal 30 angka 2 Anggaran Dasar LPRI menyatakan “Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat, Ketua Dewan Pimpinan Daerah atau Ketua Dewan Pimpinan Cabang adalah pimpinan tertinggi di masing–masing tingkatan, seorang profesional yang dapat menjabarkan dan melaksanakan keputusan musyawarah/rapat-rapat yang bertanggung jawab ke dalam maupun ke luar terhadap jalannya organisasi, yang mengatur tentang tugas dan tanggung jawab masing-masing anggota dewan di setiap tingkatannya yang mengukuhkan dan melantik Dewan Pimpinan di bawahnya” [vide Bukti P-35]. Namun, apabila dicermati ketentuan yang mengatur mengenai bentuk dan struktur organisasi Pasal 8 dan Pasal 9 Anggaran Dasar LPRI demikian juga wewenang dan tugas DPP LPRI dalam Anggaran Rumah Tangga menentukan struktur organisasi LPRI dari tingkat pusat (DPP) hingga tingkat anak cabang (DPAC) secara berjenjang merupakan suatu kesatuan yang mandiri dan satu kesatuan yang terkait oleh satu garis hubungan jenjang bertingkat. Demikian juga, wewenang dan tugas DPP dalam Pasal 29 ayat (3) dan Pasal 32 ayat (6) Anggaran Rumah Tangga LPRI sebagaimana telah diuraikan pada fakta hukum di atas, dari norma Pasal 29 ayat (3) tersebut khususnya 55 frasa “memimpin dan mengendalikan” menunjukkan DPD-LPRI tidak bisa bertindak sendiri atau dengan kata lain DPD-LPRI hanya dapat bertanggungjawab ke dalam maupun ke luar terhadap jalannya organisasi jika mendapatkan mandat dari DPP- LPRI. Demikian juga dari norma Pasal 32 ayat (6) tersebut khususnya frasa “pimpinan kolektif” menimbulkan pertanyaan apakah ketua DPD in casu DPD LPRI Provinsi Kalimantan Selatan dapat mewakili organisasi LPRI ke dalam atau ke luar organisasi tanpa persetujuan terlebih dahulu dari pimpinan kolektif. Terlebih jika dicermati secara saksama pengaturan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga LPRI, sejumlah pasal eksplisit mengatur ketua umum LPRI hanya seorang yang berada di tingkat Dewan Pimpinan Pusat (DPP). Tidak hanya itu, dalam Pasal 31 ayat (5) Anggaran Dasar LPRI dinyatakan “Apabila ada jabatan lowong anggota Dewan Pimpinan Harian, maka penggantinya ditetapkan oleh Ketua Umum di tingkat pusat, oleh Ketua Umum (Sic!) Provinsi di tingkat daerah, oleh Ketua Cabang untuk tingkat kab/kota [vide Bukti P-35]. Sehingga, tidak terdapat korelasi dan relevansi yang cukup meyakinkan bahwa Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan terkait pengujian undang-undang pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah in casu norma Pasal 128 huruf k UU 1/2015. Terlebih lagi, sistematika Anggaran Dasar LPRI khususnya pada Bab VI tentang Musyawarah dan Rapat-rapat menempatkan forum Musyawarah Nasional sebagai forum pengambilan keputusan tertinggi [vide Pasal 13], kemudian forum Musyawarah Daerah [vide Pasal 17], dan terakhir forum Musyawarah Cabang [vide Pasal 22], hal ini menunjukkan bahwa kelembagaan LPRI bersifat hierakis, sehingga yang berhak dan bertanggungjawab ke dalam maupun ke luar terhadap jalannya organisasi adalah DPP in casu Ketua Umum bukan ketua DPD LPRI Provinsi. Andaipun benar Ketua DPD LPRI berhak mewakili kepentingan organisasi baik ke dalam atau ke luar, namun oleh karena KPU Provinsi Kalimantan Selatan telah mencabut sertifikat akreditasi Pemohon berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 74 Tahun 2025 tentang Pencabutan Status dan Hak Lembaga Pengawasan Reformasi Indonesia (DPD-LPRI) Provinsi Kalimantan Selatan Sebagai Lembaga Pemantau Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru Tahun 2024, tanggal 9 Mei 2025, maka Pemohon kehilangan pijakan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan a quo. 56 Bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, menurut saya, seharusnya permohonan a quo dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard). Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Enny Nurbaningsih, Arief Hidayat, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Rabu, tanggal dua puluh lima, bulan Juni, tahun dua ribu dua puluh lima, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal tiga, bulan Juli, tahun dua ribu dua puluh lima, selesai diucapkan pukul 09.52 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Enny Nurbaningsih, Anwar Usman, Arief Hidayat, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Yunita Rhamadani sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan/atau kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili. KETUA, ttd. Suhartoyo ANGGOTA-ANGGOTA, ttd. Saldi Isra ttd. Enny Nurbaningsih ttd. Anwar Usman ttd. Arief Hidayat ttd. Daniel Yusmic P. Foekh ttd. M. Guntur Hamzah 57 ttd. Ridwan Mansyur ttd. Arsul Sani PANITERA PENGGANTI, ttd. Yunita Rhamadani