Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terhadap UUD 1945

PENDAPAT BERBEDA (DISSENTING OPINION) Bahwa terhadap putusan Mahkamah Konstitusi a quo, terdapat pendapat berbeda (dissenting opinion) dari Hakim Konstitusi Arief Hidayat, Hakim Konstitusi Anwar Usman, Hakim Konstitusi Manahan M.P. Sitompul, dan Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh. I. Pendapat Berbeda (Dissenting Opinion) dari Hakim Konstitusi Arief Hidayat dan Hakim Konstitusi Anwar Usman [6.1] Bahwa terhadap putusan Mahkamah Konstitusi a quo, Hakim Konstitusi Arief Hidayat dan Hakim Konstitusi Anwar Usman memiliki pendapat berbeda 418 (dissenting opinion) perihal pengujian formil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) terhadap Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan pertimbangan hukum, sebagai berikut. [6.1.1] Bahwa secara umum beberapa isu hukum yang dipermasalahkan oleh Pemohon dan dianggap bertentangan dengan UUD 1945 sebagai berikut. 1. Format susunan peraturan dari UU Cipta Kerja yang menggunakan teknik Omnibus Law. 2. Pembentukan UU Cipta Kerja bertentangan dengan asas pembentukan peraturan perundang-undangan. 3. Adanya perubahan terhadap materi muatan pasca persetujuan bersama DPR dan Presiden. Namun di antara permasalahan hukum di atas, terdapat permasalahan yang bersifat mendasar dan penting untuk segera dijawab, yaitu apakah untuk menerapkan metode omnibus law pada pembentukan undang-undang diperlukan perubahan terlebih dahulu terhadap undang-undang tentang pembentukan peraturan perundang-undangan atau kah metode ini dapat digunakan tanpa terlebih dahulu mengubah ketentuan undang-undang tentang pembentukan peraturan perundang- undangan. [6.1.2] Bahwa secara teori, karakteristik dan tradisi berhukum yang bersifat konvensional mempunyai ciri yang sangat legalistik dan linier, tradisi yang demikian ini sangat sulit untuk mengikuti perkembangan kemajuan teknologi dan kemajuan berhukum yang mampu untuk memenuhi kebutuhan hukum masyarakat yang berkembang sedemikian cepatnya di era disrupsi teknologi. Antisipasi agar suatu masyarakat dan negara bisa menjadi pemenang dalam era yang demikian ini dibutuhkan kecepatan-kecepatan yang tidak linier dan legalistik dalam berhukum. Antisipasi lain yang perlu dilakukan adalah dengan adanya perubahan mindset yaitu berpikir secara kreatif, menciptakan kelembagaan, dan metode yang baru agar lebih luwes dan fleksibel, melakukan pengembangan dan peningkatan SDM serta penguasaan teknologi secara khusus di bidang hukum perlu dilakukan upaya penciptaan kelembagaan baru dan metode baru dengan menggunakan pemikiran yang bersifat kreatif, terbuka, dan transparan. Antisipasi dan perubahan itu harus 419 tetap diletakan dalam kerangka dan koridor dasar negara dan ideologi bangsa yaitu Pancasila. Ada prinsip yang dikemukakan oleh Presiden Soekarno yang masih sangat relevan dengan kondisi antisipasi perubahan itu, yaitu menjaga agar suatu negara itu tetap berkedaulatan di bidang politik, mandiri di bidang ekonomi, dan mempunyai kepribadian di bidang budaya. Pendekatan hukum yang bersifat positif legalistik dan linier sangat sulit dan selalu tertinggal untuk menjawab persoalan hukum yang berkembang didalam masyarakat yang sedang berubah, oleh karena itu pendekatan hukum sebagaimana diuraikan oleh mahaguru, Prof. Dr. Satjipto Rahardjo dengan menggunakan pendekatan baru yang bersifat out of the box sangat relevan untuk digunakan dalam rangka mengantisipasi perubahan-perubahan. Pendekatan hukum progresif mengandung semangat melepaskan dari tradisi berhukum yang konvensional. [6.1.3] Bahwa hukum adalah sebuah institusi yang penuh dengan dinamika. Oleh karena itu, hukum sangat dipengaruhi oleh perkembangan kehidupan masyarakat dan hukum itu juga harus mampu untuk mengatur perkembangan kebutuhan masyarakatnya sehingga hukum harus bersifat dinamis dan progresif. Hukum sebagai sebuah institusi yang progresif tidak hanya secara nyata dibutuhkan di era sekarang, tetapi juga di masa yang akan datang. Sejarah telah membuktikan dengan munculnya berbagai pendekatan dan metode dalam berhukum telah menjadikan hukum tidak bersifat stagnan dan berhenti, melainkan terus tumbuh, berubah dan berkembang menyesuaikan diri dan responsif sesuai dengan perkembangan kebutuhan masyarakat serta zamannya. Perubahan hukum guna beradaptasi dan bertransformasi sesuai perkembangan dan kebutuhan masyarakat merupakan suatu keniscayaan. Hal ini untuk menghindari anggapan bahwa hukum dipandang hanya sekedar monumen sejarah yang pada akhirnya gagal mengatur secara efektif dan efisien perkembangan kebutuhan masyarakat dan negara. Pada tataran konkret, sistem civil law dan common law sebagai sebuah sistem besar yang dianut bangsa-bangsa di dunia, yang pertama sebagai sebuah sistem yang mencerminkan karya badan legislasi yang dibuat secara sadar dan sengaja, sedangkan yang kedua sebagai sebuah sistem yang berkembang secara tradisional tanpa ada aktor resmi yang membuat secara nyata tetapi pada era keterbukaan global sekarang ini kedua sistem itu telah bercampur menjadi sebuah sistem baru yang kita kenal sebagai mixed-system yang ini juga dikenal berdasarkan Pasal 1 ayat 3 UUD 1945. Berbagai faktor yang bisa menjelaskan 420 adanya percampuran tersebut kenapa terjadi karena adanya fenomena perkembangan teknologi informasi dan teknologi transportasi yang menyebabkan kemampatan dan kepadatan serta intensitas dalam interaksi, interface dan intechange proses – proses hubungan secara mondial. Hukum tidak hanya mengalami perubahan yang bersifat evolusioner tetapi dalam perkembangannya membutuhkan perubahan yang bersifat revolusioner melompat dari satu metode ke metode yang lebih mampu menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat, perubahan hukum yang demikian ini, sering disebut sebagai perubahan hukum yang bersifat paradigmatis (paradigmshift). Perubahan tersebut mengeliminasi perubahan dengan urutan yang logis dan runtut karena secara mendadak mengambil sebuah titik tolak dan titik pandang yang baru yang berbeda dari apa yang sebelumnya digunakan. Perubahan seperti itulah yang disebut rule breaking atau bisa juga dikenal satu lompatan dari dianutnya normal law menjadi unusual law yang kemudian kembali menjadi normal law dengan paradigma baru. Perubahan yang demikian bisa disebut sebagai suatu tipe berhukum yang khas dan belum selesai melainkan merupakan ide berhukum yang terus berkembang dan tidak terjebak dalam stagnasi, berhukum yang demikian ini mengambil satu hipotesa besar hukum adalah untuk manusia bukan sekedar manusia untuk hukum. Kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara pada era global sekarang tidak bisa di fasilitasi secara ketat ke dalam pendekatan yang bersifat positivistik, legalistik, dan dogmatik sehingga dibutuhkan pendekatan baru dalam berhukum yaitu pendekatan yang bersifat progresif dengan melakukan rule breaking sehingga dibutuhkan perubahan-perubahan yang bersifat paradigmatik. [6.1.4] Bahwa konstitusi merupakan hukum tertinggi (the supreme law of the land) yang merupakan sumber dari produk hukum yang berada di bawahnya. Akan tetapi, materi muatan konstitusi masih bersifat umum dan hanya mengatur hal-hal yang bersifat pokok saja. Selanjutnya konstitusi mengalami proses konkretisasi (concretiserung process) dan diterjemahkan ke dalam produk hukum undang- undang. Namun demikian, legislasi saat ini memiliki banyak permasalahan di antaranya adalah banyaknya jumlah peraturan perundang-undangan (over- regulated), banyaknya peraturan perundang-undangan yang tumpang tindih (overlapping), dan disharmoni antar peraturan dan rumitnya teknis pembuatan peraturan perundang-undangan. Hal ini yang melandasi perlunya penerapan 421 metode Omnibus Law dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan legislasi tersebut. Omnibus berasal dari bahasa latin berarti “untuk semua/untuk segalanya” sehingga metode Omnibus Law dimaknai sebagai satu undang-undang (baru) yang mengandung atau mengatur berbagai macam materi dan subyek untuk penyederhanaan dari berbagai undang-undang yang masih berlaku. Dengan demikian, materi suatu undang-undang tidak perlu terpaku dan terbatas pada hal- hal yang berkaitan langsung dengan judul undang-undang yang diatur sebagaimana praktik pembentukan undang-undang selama ini ada di Indonesia, melainkan dapat pula menjangkau materi-materi yang terdapat dalam berbagai undang-undang lain yang dalam implementasinya di lapangan saling terkait langsung ataupun tidak langsung satu dengan yang lain. Secara umum, pembentukan undang-undang melalui metode omnibus law acapkali digunakan di negara-negara yang menganut tradisi hukum common law. Dalam konsep sistem Common Law, metode Omnibus Law dipraktikkan dalam membuat suatu undang-undang baru untuk mengamandemen beberapa undang-undang sekaligus. Menurut Bryan A. Garner, et.al (Eds) dalam Black’s Law Dictionary Ninth Edition menggunakan istilah Omnibus Bill yang berarti (hal. 186): A single bill containing various distinct matters, usu. drafted in this way to force the executive either to accept all the unrelated minor provisions or to veto the major provision. A bill that deals with all proposals relating to a particular subject, such as an "omnibus judgeship bill" covering all proposals for new judgeships or an "omnibus crime bill" dealing with different subjects such as new crimes and grants to states for crime control. Praktik Omnibus Law yang sudah menjadi hukum kebiasaan di sistem Common Law ini, dipandang baik untuk diterapkan dalam sistem hukum Indonesia sebagai upaya penyederhanaan dan keterpaduan undang-undang yang saling berkaitan. Metode pendekatan omnibus law juga diharapkan dapat mengatasi permasalahan hyper regulation peraturan perundang-undangan mengatur hal yang sama dan berpotensi menimbulkan tumpang tindih dan memberikan ketidakpastian hukum. Dalam perspektif konstitusi, khususnya Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menyatakan, ”Negara Indonesia adalah negara hukum”. Secara kontekstual norma Pasal 1 ayat (3) 422 UUD 1945 telah dimaknai oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 140/PUU-VII/2009. Dalam putusan ini MK menegaskan konsepsi negara hukum yang dianut oleh negara Indonesia sebagai berikut. “[3.34.10] Dalam kerangka itulah kita memaknai prinsip negara hukum Indonesia yang tidak harus sama dengan prinsip negara hukum dalam arti rechtsstaat maupun the rule of law. Prinsip negara hukum Indonesia harus dilihat dengan cara pandang UUD 1945, yaitu negara hukum yang menempatkan prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai prinsip utama, serta nilai-nilai agama yang melandasi gerak kehidupan bangsa dan negara, bukan negara yang memisahkan hubungan antara agama dan negara (separation of state and religion), serta tidak semata-mata berpegang pada prinsip individualisme maupun prinsip komunalisme;” Dari uraian pendapat Mahkamah di atas, menjadi jelas bahwa negara hukum Indonesia bukan lah negara hukum dalam arti rechtstaats maupun rule of law. Terlebih secara gramatikal Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menyebutkan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum tanpa embel-embel rechtstaats maupun rule of law sebagaimana termuat dalam penjelasan UUD 1945 sebelum amandemen yang menyatakan, ”Negara Indonesia berdasar atas hukum (rechtstaats), tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (Machtstaats)”. Lebih lanjut, menurut Mahkamah, negara hukum Indonesia harus dilihat berdasarkan cara pandang UUD 1945 yang menempatkan prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai prinsip utama, serta nilai-nilai agama yang melandasi gerak kehidupan bangsa dan negara, bukan negara yang memisahkan hubungan antara agama dan negara (separation of state and religion), serta tidak semata-mata berpegang pada prinsip individualisme maupun prinsip komunalisme. Dengan perkataan lain, watak dan karakter negara hukum Indonesia adalah negara hukum Pancasila. Sebab, UUD 1945 memuat pokok-pokok pikiran yang termuat dalam pembukaan dan menjadi ruh serta spirit UUD 1945, yakni Pancasila. Pada titik ini lah Pancasila berfungsi tidak hanya sebagai staatsfundamental norm (kaidah pokok negara yang bersifat fundamental) tetapi juga berfungsi sebagai rechtside atau bintang pemandu dalam pembentukan hukum (fungsi regulatif). Bahkan Pancasila dapat menentukan apakah suatu hukum itu baik atau tidak (fungsi konstitutif). [6.1.5] Bahwa dalam konteks hukum progresif, metode pembentukan undang- undang melalui metode omnibus law tidak mempermasalahkan nilai baik atau pun 423 buruk. Karena ia adalah suatu metode yang bebas nilai. Oleh karena itu metode pembentukan undang-undang dengan metode omnibus law dapat diadopsi dan cocok diterapkan dalam konsepsi negara hukum Pancasila sepanjang omnibus law itu dibuat sesuai dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila dan prinsip- prinsip yang termuat dalam UUD 1945. Lagipula Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan juncto Undang- Undang 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (selanjutnya disebut UU 12/2011) tidak secara eksplisit menentukan keharusan menggunakan metode apa dalam pembentukan suatu undang-undang sehingga praktik pembentukan undang- undang dengan menggunakan metode omnibus law dapat dilakukan. Hal ini sesuai dengan kaidah dalam ilmu fiqih yang menyatakan, ”Hukum asal sesuatu adalah boleh, hingga ada dalil yang menunjukan keharamannya”. Meskipun kaidah fiqih ini belum tentu sesuai dengan permasalahan penerapan metode omnibus law yang dibahas, namun nilai filosofis yang termuat dalam kaidah fikih ini setidaknya dapat dijadikan dasar untuk menilai penggunaan metode dimaksud. Oleh karena itu, metode omnibus law pada proses pembentukan undang-undang merupakan suatu terobosan hukum yang boleh dilakukan karena dalam Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan pun tidak secara eksplisit mengatur, membolehkan atau melarangnya. Dengan begitu, meskipun tidak didahului perubahan terhadap Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan, namun pada dasarnya hukum dalam menggunakan metode omnibus law adalah boleh dan tidak dilarang. Terlebih dalam praktiknya pun, metode omnibus law telah digunakan dalam pembentukan undang-undang di Indonesia, yaitu: 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 192 yang mencabut 15 peraturan perundang-undangan dan menyatakan tidak berlaku. 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan Pasal 43 yang mencabut 17 undang-undang dan menyatakan tidak berlaku. 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 571 yang mencabut 3 undang-undang dan menyatakan tidak berlaku. Undang- 424 Undang ini telah menggabungkan UU No. 42 Tahun 2008