Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Maluku Tahun 2013

[3.1] Menimbang bahwa permasalahan hukum utama permohonan Pemohon adalah keberatan terhadap Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur di Tingkat Provinsi oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku, tanggal Dua, bulan Juli, tahun Dua Ribu Tiga Belas (vide Bukti P – 3) juncto Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Nomor 23/Kpts/KPU-PROV-028/VII/2013 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013, bertanggal 4 Juli 2013; Pendapat Mahkamah Pokok Permohonan [3.2] Menimbang bahwa pokok permohonan Pemohon adalah keberatan terhadap Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur di Tingkat Provinsi oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku junto Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Nomor 23/Kpts/KPU-PROV-028/VII/2013 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013, dengan alasan yang pada pokoknya: 1) Pelaksanaan tahapan pendaftaran pasangan calon yang dilakukan oleh Termohon cacat hukum serta Pasangan Calon Nomor Urut 2, Pasangan Calon Nomor Urut 3, dan Pasangan Calon Nomor Urut 4 tidak memenuhi syarat sebagai Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013; 159 2) Adanya pencetakan surat suara melebihi 2,5 persen yang dilakukan oleh Termohon; 3) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT) dengan Pasangan Nomor Urut 3 melakukan pelanggaran dan kecurangan serta adanya intimidasi kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Seram Bagian Timur untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3; 4) Adanya penundaan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di Kabupaten Maluku Tenggara yang dilakukan oleh Termohon dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tenggara; 5) Adanya pelanggaran bersifat sara yang mempengaruhi perolehan suara Pemohon yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 5 dan pelanggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buru yang menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 5; serta 6) Telah terjadi praktik politik uang di hampir seluruh kecamatan di Provinsi Maluku dalam Pemilukada Provinsi Maluku. [3.3] Menimbang bahwa setelah mencermati permohonan dan keterangan Pemohon, jawaban Termohon, keterangan Pihak Terkait, bukti-bukti surat/tulisan dan bukti lainnya, keterangan ahli/saksi-saksi para pihak, serta