Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penentapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang

Kewenangan Mahkamah 47 [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang, antara lain, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945. [3.2] Menimbang bahwa permohonan para Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma Undang-Undang, in casu, Pasal 7 ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898, selanjutnya disebut UU 10/2016) terhadap UUD NRI Tahun 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo. Kedudukan Hukum para Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; 48 c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara. Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a. [3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.3] dan Paragraf [3.4] di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan mengenai kedudukan hukum para Pemohon yang apabila dirumuskan oleh Mahkamah pada pokoknya sebagai berikut: 1. Bahwa para Pemohon mengajukan pengujian konstitusionalitas norma Pasal 7 ayat (2) huruf e UU 10/2016, yang menyatakan: “Calon Gubernur dan Calon 49 Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: “e. berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur serta 25 (dua puluh lima) tahun untuk Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota;” karena berlakunya norma pasal a quo melanggar hak konstitusional para Pemohon; 2. Bahwa para Pemohon memiliki hak konstitusional yang diatur dan dijamin dalam Pasal 18 ayat (4), Pasal 1 ayat (2), dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, di antaranya hak untuk memilih gubernur, bupati dan walikota secara demokratis, hak atas kedaulatan rakyat dan hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil; 3. Bahwa para Pemohon mengkualifikasikan diri mereka sebagai perorangan warga negara Indonesia yang memiliki hak untuk memilih pada pemilihan gubernur, bupati, dan walikota yang merupakan hak konstitusional berdasarkan pada Pasal 18 ayat (4) dan Pasal 1 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, oleh karenanya hak konstitusional tersebut harus mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil; 4. Bahwa para Pemohon telah terdaftar sebagai pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) dimasing-masing DPT : Pemohon I: Daftar Pemilih Tetap (DPT): TPS/ 002, Desa Bukit Tinggi, Kecamatan Ulu Moro’o, Kabupaten Nias Barat, Provinsi Sumatera Utara. Pemohon II: Daftar Pemilih Tetap (DPT): TPS/ 019, Kelurahan Pondok Betung, Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, Pemohon III: Daftar Pemilih Tetap (DPT): TPS/004, Kelurahan Siru, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Pemohon IV: Daftar Pemilih Tetap (DPT): TPS/ 043, Kelurahan Cilincing, Kecamatan Cilincing, Kota Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta, Pemohon V: Daftar Pemilih Tetap (DPT): TPS/ 001, Kelurahan Parnapa, Kecamatan Onan Ganjang, Kabupaten Humbang Hasundutan, Provinsi Sumatera Utara, Pemohon VI: Daftar Pemilih Tetap (DPT): TPS/ 004, Kelurahan Curug Kulon, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, Pemohon VII: Daftar Pemilih Tetap (DPT): TPS/ 020, Kelurahan Bambu Apus, Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten [Vide Bukti P-10]; 50 5. Bahwa para Pemohon menguraikan norma Pasal 7 ayat (2) huruf e UU 10/2016 tidak menjamin kepastian hukum terhadap hak memilih yang dimiliki oleh para Pemohon, karena Pasal a quo tidak merumuskan dengan jelas tentang kapan batas usia calon gubernur dan wakil gubernur, calon bupati dan wakil bupati atau calon walikota dan wakil walikota dimaksud terhitung; 6. Bahwa batas usia minimum calon gubernur dan wakil gubernur, calon bupati dan wakil bupati atau calon walikota dan wakil walikota yang dirumuskan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 23 P/HUM/2024 “terhitung sejak pelantikan pasangan calon terpilih” tidak memberikan jaminan kepastian hukum terhadap hak konstitusional para Pemohon, karena putusan a quo mengabaikan hak memilih yang sebenarnya tersalurkan pada saat pelaksanaan pemungutan suara, di mana potensial terdapat pasangan calon yang belum mencapai batas usia minimum. Bahwa setelah Mahkamah mencermati secara saksama uraian para Pemohon dalam menjelaskan kedudukan hukumnya dan bukti-bukti yang diajukan, berkenaan dengan pengujian Pasal 7 ayat (2) huruf e UU 10/2016, menurut Mahkamah, para Pemohon telah dapat membuktikan adanya hubungan sebab- akibat (causal verband) berkaitan dengan anggapan kerugian hak konstitusionalnya secara spesifik dan potensial dengan berlakunya norma yang dimohonkan pengujian. Sebab, para Pemohon adalah perorangan war