Pengujian Formil dan Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi terhadap UUD 1945

PENDAPAT BERBEDA (DISSENTING OPINION) DAN ALASAN BERBEDA (CONCURING OPINION) Bahwa terhadap putusan Mahkamah Konstitusi a quo, terdapat pendapat berbeda (dissenting opinion) dan alasan berbeda (concurring opinion) dari Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams dan Hakim Konstitusi Suhartoyo, serta pendapat berbeda (dissenting opinion) Hakim Konstitusi Saldi Isra. I. Alasan Berbeda (Concurring Opinion) dan Pendapat Berbeda (Dissenting Opinion) dari Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams A. Alasan Berbeda (Concurring Opinion) 1. Pokok Permohonan Pengujian Formil Setelah mencermati pokok dan esensi permohonan, keterangan Pembentuk Undang-Undang, serta seluruh dinamika persidangan 211 pengujian formil pembentukan Undang-Undang a quo, tibalah saya pada suatu kesimpulan bahwa Pembentukan Undang-Undang a quo memang terindikasi kuat dilakukan secara tergesa-gesa. Terlebih lagi, setelah dilakukan pemeriksaan yang jernih dan mendalam terhadap setiap tahapan pembentukan Undang-Undang a quo, berbagai alat bukti yang diajukan, serta petunjuk yang terungkap dalam persidangan, saya meyakini pembentukan Undang-Undang a quo memang memiliki kekurangan serta sulit terhindar dari tendensi yang cukup beralasan mengenai ada/tidaknya urgensi yang nyata dan mendesak untuk membentuk Undang-Undang a quo, pilihan momentum pembentukan Undang-Undang a quo, serta sikap batin (niat ingsun) Pembentuk Undang-Undang dalam (membentuk) Undang-Undang a quo. Namun demikian, karena Mahkamah berkeyakinan untuk memilih mekanisme persidangan yang dilakukan secara simultan dan berkelindan dalam memeriksa, mengadili, dan memutus seluruh perkara pengujian Undang-Undang a quo, baik permohonan pengujian formil maupun materiil, saya berketetapan hati untuk menilai bahwa dalam Undang-Undang a quo terdapat pula beberapa perubahan substantif dan fundamental yang lebih bermanfaat (maslahah) untuk dipertahankan demi menjamin keberlangsungan supremasi konstitusi serta peningkatan independensi dan imparsialitas Mahkamah secara ajeg. Oleh karena itu, dengan mendasarkan pada implementasi prinsip maslahah mursalah, saya berijtihad menyatakan bahwa meskipun terdapat beberapa uraian tersebut di atas, tetapi tidak terdapat alasan yang cukup ataupun sangat fatal untuk menyatakan pembentukan Undang-Undang a quo secara serta merta bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Dengan demikian, terhadap pokok perkara pengujian formil Undang-Undang a quo, saya juga berpendapat permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum dan MENOLAK permohonan Pemohon. 212 B. Pendapat Berbeda (Dissenting Opinion) 1. Kedudukan Hukum Pemohon Dalam Pengujian Materiil Setelah mencermati pokok dan esensi permohonan, keterangan Pembentuk Undang-Undang-Undang, serta seluruh dinamika persidangan pengujian materiil dalam perkara a quo, tibalah saya pada suatu kesimpulan bahwa dalam perkara permohonan pengujian materiil, Pemohon menguraikan berbagai dalil serta argumentasi yang pada pokoknya menjelaskan bahwa kerugian konstitusional Pemohon karena berlakunya beberapa Pasal dalam Undang-Undang a quo sama sekali bukan karena hak konstitusional Pemohon untuk dapat menjadi calon Hakim Konstitusi menjadi terlanggar, melainkan lebih karena didasarkan pada kecintaan dan cita-cita Pemohon sebagai bagian dari warga negara dan bangsa Indonesia agar Mahkamah sebagai the guardian of the constitution tetap terjaga independensi dan imparsialitasnya dalam rangka menjamin terwujudnya keberlangsungan supremasi konstitusi secara ajeg. Hal ini terlihat dari pokok permohonan, dalil-dalil, batu uji, serta argumentasi permohonan yang tidak selalu dan tidak hanya mengacu pada syarat-syarat konstitusional mengenai Hakim Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi, melainkan lebih banyak mengacu pada pasal-pasal dalam UUD NRI Tahun 1945 yang memberi jaminan atas hak-hak warga negara, khususnya terkait dengan prinsip negara hukum (Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945), kekuasaan kehakiman yang merdeka (Pasal 24 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945), dan kepastian hukum yang adil (Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945). Saya justru sangat khawatir jika kita (tiap-tiap Hakim Konstitusi) memeriksa, mengadili, dan memutus perkara a quo dalam pemahaman bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) hanya karena Pemohon sama sekali tidak mengalami kerugian kostitusional dari berlakunya Undang-Undang a quo maka jangan- jangan yang kita periksa, adili, dan putus terhadap perkara a quo adalah kepentingan personal diri sendiri (personal interest) dan bukan kepentingan hukum atau kerugian konstitusional Pemohon. Jika Mahkamah hanya menyediakan bangunan argumentasi bahwa Pemohon dalam perkara a quo tidak memiliki kedudukan hukum 213 (legal standing) sehingga Mahkamah memandang (hanya) perlu menghasilkan suatu Putusan dengan amar “tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard)” maka hal ini akan sangat rentan dinilai oleh publik sebagai bangunan argumentasi yang terlalu menyederhanakan esensi dan pokok persoalan (oversimplification). Terlebih lagi, terhadap seluruh permohonan pengujian Undang-Undang a quo terhadap UUD NRI Tahun 1945 (No. 90, 96, dan 100/PUU-XVIII/2020), Mahkamah sudah relatif terlalu lama memberikan toleransi kepada “diri sendiri” dan cenderung mengulur-ulur momentum pembacaan Putusan jauh dari batas waktu yang sejatinya telah ditentukan sendiri oleh Mahkamah dalam beberapa Putusan dan Peraturan Mahkamah Konstitusi. Oleh karena itu, sulit bagi saya yang mengikuti seluruh dinamika dan rally panjang persidangan pengujian Undang-Undang a quo untuk sekedar menyatakan secara sederhana bahwa Pemohon dalam perkara a quo tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) sehingga hanya menghasilkan suatu Putusan dengan amar “tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard)”. Dengan demikian, saya berpendapat Mahkamah seharusnya menyatakan Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan pengujian materiil terhadap Undang-Undang a quo. 2. Pokok Permohonan Pengujian Materiil a. Pasal 15 ayat (2) huruf d Undang-Undang a quo Berdasarkan berbagai preseden dalam beberapa Putusan Mahkamah mengenai “soal angka’, khususnya usia minimal untuk jabatan publik tertentu, umumnya diputus Mahkamah sebagai suatu kebijakan hukum yang bersifat terbuka dari Pembentuk Undang- Undang (open legal policy) (vide antara lain: Putusan MK No. 15/PUU-V/2007, Putusan MK No. 37-39/PUU-VII/2010, dan Putusan MK No. 49/PUU-IX/2011). Dinamika pengaturan Undang-Undang yang mengatur syarat minimal calon Hakim Konstitusi juga menunjukkan berbagai ketentuan syarat minimal untuk dapat menjadi calon Hakim Konstitusi, termasuk syarat usia minimalnya, hingga saat ini terus meningkat (vide: UU No.24/2003, UU No. 8/2011, dan UU No. 214 7/2020). Fakta historik ini berbeda dengan dinamika pengaturan dalam Undang-Undang yang mengatur syarat minimal calon Hakim Agung (vide: UU No. 13/1965, UU No. 14/1985, UU No. 5/2004, dan UU No. 3/2009) yang selama ini diatur secara fluktuatif (naik-turun). Realita 2 (dua) fenomena ini dapat dimaknai dalam sebuah interpretasi bahwa Undang-Undang Dasar dan para Pembentuk Undang-Undang sejak awalnya menyadari dan berkehendak untuk mengatur kedudukan, fungsi, dan pola relasi antara Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung sebagai sesama pelaku kekuasaan kehakiman dalam posisi yang setara tetapi tidak sama (tidak identik). Terkait materi a quo, saya berpendapat bahwa telah terjadi peningkatan kesadaran hukum secara signifikan dari Pembentuk Undang-Undang untuk menyepakati dan menentukan progesivitas syarat usia minimal yang relatif ideal dan moderat (wasathiyyah) bagi calon Hakim Konstitusi. Perubahan kebijakan hukum (legal policy) Pembentuk Undang-Undang mengenai syarat usia minimal calon Hakim Konstitusi dari “…paling rendah 47 (empat puluh tujuh) tahun” (vide: UU No. 8/2011) menjadi “…paling rendah 55 (lima puluh lima) tahun” (vide: Undang-Undang a quo) ini juga dapat dimaknai sebagai ikhtiar Pembentuk Undang-Undang yang secara sadar dan sungguh- sungguh berupaya untuk melakukan penyesuaian secara berkesinambungan guna menentukan suatu titik keseimbangan (equilibrium) yang saat ini relatif dianggap paling ideal mengenai pentingnya kecukupan aspek kematangan hidup dan intelektual serta keragaman pengalaman profesional bagi calon Hakim Konstitusi yang akan diajukan oleh lembaga pengusul (in casu: Mahkamah Agung, Presiden, dan Dewan Perwakilan Rakyat). Oleh karena itu, saya berpendapat bahwa “usia paling rendah 55 (lima puluh lima) tahun” sebagai salah satu syarat minimal bagi calon Hakim Konstitusi yang diatur dalam Pasal 15 ayat (2) huruf d Undang-Undang a quo pada hakikatnya bukan merupakan persoalan konstitusionalitas norma, melainkan suatu kebijakan hukum yang bersifat terbuka dari Pembentuk Undang-Undang (open legal policy) sepanjang pengaturannya dalam Undang-Undang senantiasa 215 dilakukan dengan landasan justifiikasi dan bangunan argumentasi yang memadai, sesuai kebutuhan zaman, dan secara sungguh- sungguh mempertimbangkan aspek kematangan hidup dan intelektual serta keragaman pengalaman profesional dari calon Hakim Konstitusi sehingga jika Pemohon mendalilikan bahwa “usia paling rendah 55 (lima puluh lima) tahun” sebagai salah satu syarat minimal bagi calon Hakim Konstitusi dianggap tidak ideal maka yang seharusnya dilakukan Pemohon adalah menyalurkan aspirasi dan dalil tersebut kepada Pembentuk Undang-Undang dan bukan justru mengajukannya kepada Mahkamah dengan pokok alasan bahwa terdapat persoalan konstitusionalitas norma mengenai hal ini. Dengan demikian, saya berpendapat Mahkamah seharusnya menyatakan Permohonan tidak beralasan menurut hukum dan MENOLAK permohonan Pemohon. b. Dihapusnya Pasal 22 Undang-Undang a quo Penghapusan Pasal 22 Undang-Undang a quo sejatinya juga dapat dimaknai sebagai telah terjadinya peningkatan kesadaran hukum yang signifikan dari Pembentuk Undang-Undang untuk memperkuat dan menjamin keberlangsungan independensi dan imparsialitas kekuasaan kehakiman, khususnya Mahakmah Konstitusi, baik secara kelembagaan maupun diri pribadi tiap-tiap Hakim Konsitusi. Bahkan, perubahan politik hukum (legal policy) yang dilakukan Pembentuk Undang-Undang ini bersifat fundamental dan berdampak sangat positif bagi keberlangsungan supremasi konstitusi secara ajeg. Dalam UUD NRI Tahun 1945, sama sekali tidak terdapat pengaturan masa dan periodisasi jabatan Hakim Konstitusi sehingga hal ini secara relatif sederhana umumnya dimaknai sebagai suatu kebijakan hukum yang bersifat terbuka dari Pembentuk Undang-Undang (open legal policy), khususnya apabila didasarkan pada pendelegasian kewenangan dalam Pasal 24C ayat (6) UUD NRI Tahun 1945 bahwa: “Pengangkatan dan pemberhentian hakim konstitusi, hukum acara, serta ketentuan lainnya tentang Mahkamah Konstitusi diatur dengan undang-undang”. 216 Saya sepenuhnya setuju terhadap perubahan politik hukum (legal policy) yang dilakukan Pembentuk Undang-Undang mengenai hal ini dalam Undang-Undang a quo. Jaminan pengaturan yang baik dan konstitusional mengenai masa jabatan serta tidak perlu adanya sistem periodisasi jabatan Hakim Konstitusi sejatinya merupakan 2 (dua) syarat penting yang diperlukan untuk memperkuat serta menjamin keberlangsungan independensi dan imparsialitas kekuasaan kehakiman, khususnya Mahkamah Konstitusi. Banyak negara bahkan mengatur masa jabatan dan periodisasi Hakim (Konstitusi) dalam kurun waktu yang relatif panjang, tetapi yang terpenting terkait hal ini bukan soal masa jabatan yang relatif panjang, melainkan dalam pengaturan tersebut pada umumnya terdapat suatu semangat dan cita-cita untuk senantiasa menjaga agar jabatan (hakim) pada cabang kekuasaan kehakiman tidak boleh bersifat rentan untuk dipengaruhi oleh atau bahkan tergantung dari siklus dan konstelasi politik, khususnya hasil Pemilihan Umum (General Election). Bahkan, Amerika Serikat mengatur jabatan Hakim Agung sebagai salah satu prinsip dan materi konstitusi dengan konsep pengaturan bahwa jabatan seorang Hakim Agung (Supreme Justice) dapat terus diemban melintasi masa jabatan Presiden dan siklus periode Pemilihan Umum (General Election) sepanjang Hakim Agung (Supreme Justice) itu cakap, layak jasmani dan rohani, serta senantiasa berkelakukan baik (during good behaviour). Dalam pertimbangan (ratio decidendi) beberapa Putusan sebelumnya (antara lain: Putusan No. 49/PUU-IX/2011), Mahkamah memang telah mencantumkan mandat konstitusional bahwa masa jabatan dan periodisasi jabatan Hakim Konstitusi idealnya diatur sebagai kebijakan hukum yang bersifat terbuka dari Pembentuk Undang-Undang (open legal policy). Begitu pula dalam Putusan No. 73/PUU-XIV/2016, terdapat kembali kesempatan bagi Mahkamah untuk memutuskan bahwa norma yang menyatakan: masa jabatan hakim konstitusi selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya” bertentangan 217 dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, meskipun Mahkamah pada akhirnya terhadap casu quo secara bulat memutuskan untuk menahan diri (judicial restraint) dengan menyatakan Amar Putusan: “permohonan Pemohon tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard)”. Terus terang, saya dalam perkara No. 73/PUU-XIV/2016 sempat terpikir untuk menyatakan “mengabulkan permohonan Pemohon”, tetapi pada saat itu saya masih berada dalam periode masa jabatan pertama sebagai Hakim Konstitusi (2014-2019) berdasarkan Undang-Undang No. 24/2003 jo. Undang-Undang No. 8/2011 tentang Mahkamah Konstitusi sehingga saat itu secara moral terasa sangat berat bagi saya untuk dapat terhindar dari prasangka publik dan bias subjektif bahwa saya dalam perkara itu memiliki kepentingan personal (personal interest) secara langsung. Oleh karena itu, dalam Putusan No. 73/PUU-XIV/2016, saya ikut menyatakan: “permohonan Pemohon tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard)”. Namun, saya meyakini bahwa kesadaran, kejernihan berpikir, dan kebijaksanaan kolektif suatu bangsa memang memerlukan waktu yang cukup dan momentum yang tepat. Momentum dihapusnya Pasal 22 Undang-Undang a quo juga dapat dimaknai bahwa Pembentuk Undang-Undang telah memilih suatu kebijakan hukum (legal policy) yang baik, yakni ketentuan mengenai “masa jabatan hakim konstitusi selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya” menjadi tidak diperlukan lagi. Oleh karena itu, saya juga berpendapat bahwa gagasan hukum mengenai tidak diperlukannya lagi sistem periodisasi masa jabatan Hakim Konstitusi telah mengalami suatu progresivitas berupa dukungan politik Pembentuk Undang-Undang sebagai implementasi dari aspirasi (perwakilan) rakyat. Progresivitas