Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

Pendapat berbeda (dissenting opinion) dari Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams [6.9] Menimbang bahwa Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams memiliki Pendapat berbeda (dissenting opinion) sebagai berikut: [6.10] Menimbang bahwa setelah mencermati pokok-pokok serta esensi (khususnya Petitum) Permohonan, termasuk berbagai aspek serta dinamika yang saya anggap relevan dan signifikan dalam persidangan seluruh perkara permohonan pengujian materiil Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Undang-Undang a quo) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945), tibalah saya pada kesimpulan bahwa inti persoalan dari persidangan seluruh perkara ini awalnya adalah keinginan Pemohon agar preferensi rencana pilihan politiknya dalam Pemilihan Umum (casu quo: Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden) tidak menjadi terhalang/terlanggar karena keberlakuan Pasal 169 huruf q Undang-Undang a quo yang mengatur salah satu 88 syarat menjadi calon Presiden dan Wakil Presiden, yakni: “…berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun”; [6.11] Menimbang bahwa Pemohon, dalam salah satu Petitum Permohonannya, memohon kepada Mahkamah untuk menyatakan norma Pasal 169 huruf q Undang- Undang a quo sepanjang frasa “berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “…atau berpengalaman sebagai Kepala Daerah baik di Tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota”. Terhadap Petitum ini, saya meyakini orientasi utama Pemohon tidak lagi terbatas pada “batas usia minimal”, melainkan agar terdapat alternatif (bahkan pengecualian) terhadap Pasal 169 huruf q Undang-Undang a quo berupa pemaknaan: “…atau berpengalaman sebagai Kepala Daerah baik di Tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota”. Petitum ini dalam keyakinan saya seharusnya secara yuridis dan teknikalitas sangatlah sederhana untuk diputus oleh Mahkamah, tetapi seolah-olah menjadi sangat kompleks sebagai akibat dari terlalu besarnya dosis penggunaan aspek-aspek non- yudiris yang secara kontekstual sulit dipungkiri sangat menyelimuti dinamika persidangan terhadap perkara ini; [6.12] Menimbang bahwa salah satu syarat yang tidak boleh tidak ada (conditio sine qua non) dalam rangka menjamin terwujudnya keberlangsungan prinsip supremasi konstitusi (Supremacy of the Constitution) serta prinsip penyelenggaraan negara demokratis yang konstitusional (Constitutional Democratic State), khususnya di Indonesia, adalah terdapatnya jaminan kemerdekaan bagi cabang serta pelaku kekuasaan kehakiman (judicial independence) untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan (vide: Pasal 24 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945). Sifat merdeka (independence) yang disematkan secara spesifik oleh UUD NRI Tahun 1945 hanya kepada kekuasaan kehakiman ini di Indonesia setidaknya merefleksikan beberapa hal krusial. Pertama, sebagai upaya untuk mewujudkan kesadaran publik (public awareness) bahwa kata “merdeka” dalam Pasal 24 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 itu sejatinya merupakan kondisi yang harus senantiasa diraih, dipertahankan, dan dikembangkan sebagai tanggung jawab kolektif seluruh elemen bangsa (tidak hanya kekuasaan kehakiman) 89 karena kemerdekaan dalam bentuk apapun tidak akan pernah dapat diwujudkan apabila hanya mengandalkan kesadaran dan/atau peran dari satu pihak (individu/institusi) saja. Kedua, sebagai pengingat bagi cabang dan pelaku kekuasaan kehakiman itu sendiri (self-reminder) bahwa sifat merdeka dari kekuasaannya itu harus senantiasa dilaksanakan secara transparan dan akuntabel (judicial accountability), baik berupa “kemerdekaan untuk melakukan sesuatu” (The Do’s) yang secara manusiawi relatif lebih mudah untuk dilakukan maupun berupa “kemerdekaan untuk tidak melakukan sesuatu” (The Dont’s) yang secara manusiawi memang relatif lebih sulit untuk dilakukan; [6.13] Menimbang bahwa jika Permohonan Pemohon (khususnya karakter Petitumnya) disikapi secara jernih, tulus, dan sungguh-sungguh maka saya meyakini Pemohon berharap agar Mahkamah mengubah tafsir atas Pasal 169 huruf q Undang-Undang a quo secara bersyarat sehingga secara konstitusional menjadi dimaknai “…berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun…atau berpengalaman sebagai Kepala Daerah baik di Tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota”. Berdasarkan karakter Petitum dalam Permohonan ini, saya telah berupaya secara keras untuk meyakini Mahkamah agar pertimbangan serta pilihan sikapnya dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini seharusnya lebih berfokus pada konsepsi kemerdekaan kekuasaan kehakiman untuk “tidak melakukan sesuatu” (judicial restraint); [6.14] Menimbang bahwa Pasal 169 huruf q Undang-Undang a quo mengatur salah satu persyaratan menjadi calon Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia, yakni berupa: batasan usia. Pada berbagai praktik di banyak negara dan secara historik di Indonesia, pengaturan mengenai syarat menjadi calon Presiden dan Wakil Presiden (khususnya berupa: batasan usia) sangat lazim dilakukan oleh Pembentuk Undang-Undang, sebab jabatan Presiden dan Wakil Presiden secara esensial sangat berbeda dengan jabatan Raja/Ratu/Sultan/Kaisar dan lain sebagainya yang umumnya dapat diangkat pada berapapun usia mereka karena basis justifikasi dan/atau legalitas kepemimpinan mereka secara teoritik dan empirik didasarkan pada konsep garis keturunan (genealogis) dan bukan berbasis pada terdapatnya tingkat kemampuan dan/atau pengalaman tertentu (ability and experiences) dan/atau konsensus nasional (national consensus) yang umumnya diperoleh 90 sebagai hasil seleksi dan eleksi dari proses politik yang spesifik (pemilihan umum: general election), sebagaimana yang selama ini menjadi salah satu ciri dan karakter umum serta konsekuensi dari pilihan bentuk negara Republik (vide: Pasal 1 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945); [6.15] Menimbang bahwa salah satu syarat menjadi calon Presiden dan Wakil Presiden (khususnya berupa: batasan usia) umumnya baru menjadi bersifat sangat kompleks, khususnya secara politik, tatkala disematkan angka minimal dan/atau maksimalnya secara spesifik. Dalam praktik umum (common practices) di berbagai negara (termasuk secara historik di Indonesia), pengaturan mengenai hal ini adakalanya dilakukan berdasarkan pada serangkaian pertimbangan yang tulus dan jernih secara ex-ante, meskipun pengaturan mengenai hal ini tidak jarang pula justru dilakukan secara ex-post facto dan tendensius dalam rangka menjadikan atau menghalangi pihak tertentu untuk dapat dipilih menjadi Presiden dan Wakil Presiden. Pada dan terhadap konteks inilah saya meyakini serta sekaligus mengafirmasi terdapatnya sebuah intensi bijaksana dari para penyusun perubahan ketiga UUD 1945 yang pada masanya telah berikhtiar serta berdialektika secara demokratis guna menghasilkan sebuah konsepsi pengaturan yang relatif dianggap terbaik hingga akhirnya mereka menghasilkan 2 (dua) tipologi syarat menjadi calon Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia. Pertama, syarat-syarat konstitusional (vide: Pasal 6 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945) dan Kedua, syarat-syarat (yang dapat) ”…diatur lebih lanjut dengan undang-undang” (vide: Pasal 6 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945); [6.16] Menimbang bahwa jika Pasal 169 huruf q Undang-Undang a quo serta Petitum Permohonan dikaitkan dengan Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 tersebut maka setidaknya terdapat 3 (tiga) persoalan krusial, yakni: batasan usia, angka minimal tertentu (in casu: berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun), atau berpengalaman sebagai Kepala Daerah baik di Tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota”. Dalam pemahaman dan keyakinan saya, ketiga persoalan krusial ini secara tipologis dan terang-benderang tidak termasuk sebagai syarat-syarat konstitusional bagi calon Presiden dan Wakil Presiden berdasarkan Pasal 6 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Oleh karena itu, konstruksi pemahaman yang masih mungkin dapat dibangun dalam batas penalaran yang wajar adalah 91 ketiga persoalan krusial ini secara tipologis merupakan pilihan-pilihan bentuk kebijakan hukum terbuka (open legal policy) yang dipercayakan oleh para penyusun perubahan ketiga UUD 1945 kepada Pembentuk Undang-Undang untuk “…diatur lebih lanjut dengan undang-undang” berdasarkan Pasal 6 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945; [6.17] Menimbang bahwa terhadap pilihan-pilihan bentuk kebijakan hukum terbuka (open legal policy) Pembentuk Undang-Undang memang adakalanya perlu dan bahkan harus dibatasi dalam rangka mewujudkan dan menjamin keberlangsungan prinsip supremasi konstitusi (supremacy of the Constitution). Dalam beberapa Putusan Mahkamah terdahulu, setidaknya telah terdapat beberapa alasan pokok untuk menyatakan bahwa terdapat persoalan konstitusionalitas dalam suatu atau beberapa norma Undang-Undang yang selama ini secara tipologis umumnya dianggap sebagai kebijakan hukum terbuka (open legal policy) Pembentuk Undang-Undang sehingga Mahkamah memandang perlu untuk dan bahkan harus memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tersebut, antara lain apabila norma-norma tersebut dianggap: melanggar moralitas, sebagai ketidakadilan yang intolerable, nyata-nyata bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945, tidak memenuhi rasa keadilan meskipun rumusannya memenuhi syarat prosedural, menimbulkan problematika kelembagaan (tidak dapat dilaksanakan, menghambat kinerja lembaga, dan menyebabkan kebuntuan hukum), merupakan penyalahgunaan kewenangan, melampaui kewenangan Pembentuk Undang- Undang (detournement de pouvoir), pembentukannya dilakukan secara sewenang- wenang (willekeur), bertentangan dengan hak politik, serta bertentangan dengan prinsip kedaulatan rakyat; [6.18] Menimbang bahwa jika didasarkan pada berbagai precedent dalam beberapa Putusan Mahkamah terdahulu tersebut serta batas penalaran yang wajar maka saya berpendirian hanya alasan “bertentangan dengan hak politik” serta “bertentangan dengan prinsip kedaulatan rakyat” saja yang masih dapat dianggap ada relevansinya dengan konstitusionalitas Pasal 169 huruf q Undang-Undang a quo serta 3 (tiga) persoalan krusial dalam Petitum Permohonan, yakni: “batasan usia” dan “angka minimal tertentu” (in casu: berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun) atau berpengalaman sebagai Kepala Daerah baik di Tingkat Provinsi maupun 92 Kabupaten/Kota. Adapun terhadap alasan lainnya, saya berpendirian untuk tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena terlalu jauh dan bahkan nyaris sama sekali tidak ada relevansinya dengan konstitusionalitas Pasal 169 huruf q Undang-Undang a quo serta 3 (tiga) persoalan krusial dalam Petitum Permohonan tersebut; [6.19] Menimbang bahwa jika Permohonan Pemohon (khususnya karakter Petitumnya) diperiksa, diadili, dan diputus oleh Mahkamah secara tulus, jernih, dan sungguh-sungguh maka saya meyakini Pemohon sejatinya bukan (semata-mata) bermaksud agar “hak politik” Pemohon untuk dapat “dipilih” menjadi calon Presiden dan Wakil Presiden tidak menjadi terhalang/terlanggar karena keberlakuan Pasal 169 huruf q Undang-Undang a quo, melainkan secara esensial lebih dan bahkan sangat nampak sebagai ikhtiar dan strategi Pemohon agar “hak politik” Pemohon untuk dapat “memilih” dalam Pemilihan Umum (casu quo: Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden) tidak menjadi terhalang/terlanggar hanya karena subjek preferensi politik Pemohon (sebagaimana yang beberapa kali disebutkannya sangat spesifik dalam Permohonan) tidak memenuhi syarat menjadi calon Presiden dan Wakil Presiden berdasarkan Pasal 169 huruf q Undang-Undang a quo. Terhadap persoalan ini, saya berpendirian bahwa ada atau tidaknya alternatif (dan bahkan pengecualian) terhadap Pasal 169 huruf q Undang-Undang a quo dalam bentuk pemaknaan: “…atau berpengalaman sebagai Kepala Daerah baik di Tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota” secara konstitusional dan tipologis termasuk dalam kategori kebijakan hukum terbuka (open legal policy) Pembentuk Undang- Undang untuk dapat “…diatur lebih lanjut dengan undang-undang” berdasarkan Pasal 6 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. Oleh karena itu, saya berpendapat sama sekali tidak terdapat persoalan konstitusionalitas apapun dalam konteks ini; [6.20] Menimbang bahwa khusus pemaknaan berupa “…atau berpengalaman sebagai Kepala Daerah baik di Tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota”, hal ini (sebagaimana pula jika Mahkamah menentukan batas usia minimal) akan sangat kesulitan dan bahkan tidak akan mampu memberikan argumentasi dan justifikasi yang baik berdasarkan batas penalaran yang wajar, sebab hal ini tetap menyisakan berbagai persoalan, antara lain dan khususnya pertanyaan publik: “mengapa hanya Kepala Daerah?” sehingga Mahkamah in casu sangat berpotensi besar dinilai oleh publik sedang memeriksa, mengadili, dan memutus sebuah kasus konkrit; 93 [6.21] Menimbang bahwa jika Mahkamah memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini sebagai kebijakan hukum terbuka (open legal policy) Pembentuk Undang-Undang maka “hak politik” Pemohon untuk dapat “memilih” dalam Pemilihan Umum (casu quo: Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden) berdasarkan preferensi politiknya dan bahkan termasuk “hak politik” dari subjek preferensi politik Pemohon untuk dapat “dipilih” menjadi calon Presiden dan Wakil Presiden sama sekali tidak dihalangi atau pun dilanggar oleh Mahkamah, melainkan hal ini secara konstitusional seharusnya terlebih dahulu disampaikan sebagai aspirasi oleh Pemohon kepada Pembentuk Undang-Undang sebagaimana syarat- syarat lainnya yang menjadi serangkaian norma dalam keseluruhan Pasal 169 Undang-Undang a quo. Terkait hal ini, saya tidak mendapat keterangan apapun sepanjang persidangan, khususnya mengenai telah dilakukan upaya maksimal bahwa aspirasi Pemohon ini telah diperjuangkan sebelumnya kepada Pembentuk Undang-Undang; [6.22] Menimbang bahwa jika Mahkamah mengabulkan Permohonan ini, baik seluruhnya maupun sebagian, maka alternatif (dan bahkan pengecualian) pemaknaan terhadap Pasal 169 huruf q Undang-Undang a quo berupa frasa: “…atau berpengalaman sebagai Kepala Daerah baik di Tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota” secara nyata menjadi satu-satunya syarat menjadi calon Presiden dan Wakil Presiden yang eksistensinya dibentuk oleh kekuasaan kehakiman (yudikatif). Padahal, syarat-syarat lainnya dalam keseluruhan Pasal 169 Undang- Undang a quo dibentuk oleh Pembentuk Undang-Undang (kekuasaan legislatif). Selain itu, hal ini secara sangat potensial dapat diaktivasi sebagai sebuah keuntungan yang dibuat secara sengaja (privile